Posts from the ‘Ekonomi Islam’ Category

Menjawab Pertanyaan Tentang Advertising Syariah


Sekilas tentang Pendapatan Non Halal


Di dalam berbagai literatur terdapat bermacam-macam pengertian pendapatan. Pertama, menurut A. Abdurachman, pendapatan atau penghasilan atau income adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya sebagai hasil dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau kedua-duanya, termasuk dalam income itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, uang jasa, pembayaran bunga, keuntungan, pensiun, dan gaji tahunan, terkecualikan penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.”

Selanjutnya ia mengatakan bahwa, distribusi dari barang-barang income itu pada berbagai faktor yang menghasilkan income itu, telah menjadi dan masih merupakan suatu pusat perhatian para ekonom. Pada tingkat ekstrim yang satu, terdapat pandangan ekonomi laisez faire yang menyatakan bahwa setiap orang berkecenderungan akan menerima dalam jangka panjang suatu penghasilan yang sama besarnya apa yang ia telah hasilkan, asalkan tidak terjadi campur tangan dari persaingan bebas, pada tingkat ekstrim yang lain terdapat cita-cita ekonomi dari orang-orang komunis yang menegaskan bahwa negara harus memaksakan dan menjamin pekerjaan dan hadiah atau ganjaran dari suatu menurut kesanggupannya ke suatu menurut kebutuhannya.”

Kedua, Suherman Rosyidi berbicara mengenai pendapatan, bahwa arus pendapatan (upah, bunga, sewa, dan laba) muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif (productive service) yang mengalir ke arah berlawanan dengan arah aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak business, sedangkan pendapatan mengalir dari pihak business ke masyarakat (apabila di antara masyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak business-nya adalah pemerintah. Semua itu memberi arti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktifitas produktif.
Ketiga, pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang atau jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktifa tetap, penerbitan saham atau peminjaman.

Maka, berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang pengertian pendapatan dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang atau barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Non Halal

Kata non secara bahasa berarti tidak atau bukan, sedangkan kata halal artinya tidak dilarang dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya. Halal itu dapat diketahui adakalanya dengan ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al Quran atau As Sunnah, dan adakalanya dengan mengetahui bahwa tidak ada suatu dalilpun yang mengharamkannya atau melarangnya, artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan dariNya adalah halal atau boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan halalnya dalam Al Quran dan As Sunnah.

Hadits mengenai permasalahan tersebut adalah :
Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang ia haramkan, maka dia itu adalah haram, sedangkan apa yang Ia diamkan, maka dia itu dibolehkan (ma’fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun.” Kemudian Rasulullah membaca ayat: dan Tuhanmu tidak lupa. (HR. Hakim dan Bazzar)

Pada hadits yang lain dijelaskan bahwa:

Rasulullah saw pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju, dan keledai hutan, maka jawab beliau: apa yang disebut halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya dan yang disebut haram adalah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya, sedang apa yang ia diamkan, maka dia itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Madjah)

Mengenai hadits tersebut di atas Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa, Rasulullah tidak ingin memberikan jawaban kepada si penanya dengan menerangkan satu persatunya, tetapi beliau mengembalikan pada suatu kaidah yang kiranya dengan kaidah itu mereka dapat diharamkan Allah, sedang lainnya halal dan baik.

Oleh karena itu, baik yang ditegaskan halalnya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk ke dalam istilah halal atau mubah, hal ini berlaku untuk benda, manfaat dan urusan keduniaan, sedangkan mengenai cara, bentuk, dan upacara ibadah tidak boleh dilakukan kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya.

Mengenai pengecualian dalam hal ibadah didasarkan pada hadits nabi berikut ini:
“Barang siapa membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) Berdasarkan pemaparan di atas maka, kata non halal dapat diartikan sebagai tidak diizinkan atau dilarang memanfaatkannya atau haram.

Definisi haram secara istilah adalah, firman Allah yang menuntut ditinggalkannya pekerjaan dengan tuntutan yang jelas dan pasti, sama saja, baik yang mewajibkan kepastian tadi qath’iy ataupun dhanniy atau pekerjaan yang diancam hukuman.
Menurut jumhur ulama dalil dhanniy bisa menentukan wajib, misalnya seperti hadits ahad, karena hadits ahad bisa dijadikan hujjah untuk perbuatan atau amal namun tidak bisa dijadikan hujjah di dalam i’tikad.
Menurut Imam Abu Hanifah apabila larangan itu ditetapkan dengan dalil yang qath’iy disebut haram sedangkan dengan dalil dhanniy disebut karahah al tahrim.

b. Klasifikasi non halal

Pembagian haram dapat dibedakan menjadi dua yaitu haram lidzatihi (karena dzatnya) dan haram lighairihi (karena yang lainnya).

1) Haram lidzatihi (karena dzatnya)
Haram karena dzatnya adalah sesuatu yang diharamkan karena adanya madharat pada dzatnya, seperti makan bangkai, minum khamr, zina, pencurian, dan sebagainya yang menyangkut kepada maqashid al-syariah, yaitu: memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2) Haram lighairihi (karena yang lainnya)
Haram lighairihi adalah sesuatu yang dilarang bukan karena dzatnya akan tetapi bisa mengakibatkan jatuh kepada haram lidzatihi seperti haramnya melihat aurat wanita atau memadu wanita dengan bibinya.

c. Prinsip-prinsip dalam halal dan haram
Dalam pembahasan halal dan haram terdapat prinsip-prinsip yang perlu diketahui, antara lain:

 

Pertama, sesuai kaidah fiqhiyah asal sesuatu (benda) adalah mubah, kaidahnya adalah sebagai berikut:
Hukum asal sesuatu benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”
Dengan dalil surat Al Baqarah ayat 29.
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kedua, penentu halal haram semata-mata hak Allah SWT.

Ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik dan akan berakibat timbulnya kejahatan serta bahaya.

Keempat, kaidah fiqhiyah yang menjelaskan :
Segala sarana atau perantara pada yang haram hukumnya haram.”

Kelima, Islam melarang semua siasat untuk berbuat haram dengan cara yang tidak jelas dan siasat syaitan, sebagaimana sabda Rasulullah:
Jangan kamu berbuat seperti perbuatan yahudi, dan jangan kamu menganggap halal terhadap larangan-larangan Allah walaupun dengan siasat yang paling kecil.” (HR. Abu Abdillah dan Tirmidzi)

Keenam, niat baik tidak dapat melepaskan yang haram, maka setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al Baqarah ayat 172:
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah.”
Sedangkan dalam hadits, rasul bersabda :
Barang siapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian ia sedekahkan harta itu, sama sekali ia tidak memperoleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia.” (HR. Ibnu Khuzamah, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Ketujuh, hendaknya manusia mendahulukan sikap menjauhkan diri dari syubhat karena takut terlibat dalam hal haram, sabda Rasulullah SAW:
“Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu termasuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka barang siapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat, dan barang siapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula bahwa daerah larangan Allah itu semua yang diharamkan.” (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

Kedelapan, sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
Kesembilan, keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang, sebagaimana firman Allah SWT:

1) Surat al Baqarah ayat 173
Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

2) Surat Al Baqarah ayat 185
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”
Surat Al Maidah ayat 6
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

3) Surat An Nisa ayat 28
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

RESUME BUKU : “Manajemen Syari’ah”


Perkembangan lembaga keuangan syari’ah, seperti asuransi syari’ah, pasar modal syari’ah, obligasi syari’ah leasing syari’ah, koperasi syari’ah, pegadaian syari’ah dan khususnya perbankan syari’ah. Hadirnya lembaga-lembaga tersebut merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern.

Keberadaannya memiliki peranan penting terhadap perekonomian bangsa , meskipun market share nya belum begitu signifikan di tengah keuangan konvemsional.

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat perkembangan industri keuangan syari’ah. Diantaranya : tingkat pemahaman danpengetahuan umat tentang Bank Syari’ah masih sangat rendah. Kedua, belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syari’ah khususnya dan lembaga keuangan syari’ah pada umumnya. Ketiga, terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syari’ah. Keempat , peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syari’ah. Kelima , peran ulama, ustad , Da’i masih relative kecil. Keenam , para akademisi di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi islam belum optimal. Ketujuh , peran ormas islam juga belum optimal dalam membantu dan mendukung gerakan lembaga keuangan syari’ah.

Sedangkan factor lainnya adalah preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan syari’ah adalam masyarakat muslim. Padahal menurut konsep dasarnya lembaga keuangan syari’ah dapat berlaku universal, artinya tidak hanya untuk umat islam semata, tapi juga bagi non muslim. Selanjutnya adalah tidak sedikit manajemen yang ada sekarang ini masih bercorak manajemen yang ada dalam lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan syari’ah ini menerapkan system manajemen baru, yaitu Total Quality Manajemen ( TQM ) atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Manajemen Mutu Terpadu ( MMT ). Ide dasar implementasi TQM dalam lembaga keuangan syari’ah adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Jadi, lembaga keuangan syari’ah dikatakan bermutu jika telah memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal.

Landasan Syari’ah Ekonomi dan Manajemen Keuangan Syari’ah.

Landasan Syari’ah Ekonomi dan Manajemen Keuangan Syari’ah adalah sbb :

  1. Ilmu Ekonomi dan Manajemen dalam Islam.
  2. Prinsip-Prinsip Bisnis (Mua’malah) dalam islam. Prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 9 prinsip yaitu : Prinsip Kesatuan ( Tauhid ), Prinsip Kebolehan (ibahah), Prinsip Keadilan (al-adl), Prinsip Kehendak Bebas (al-Hurriyah), Prinsip Pertanggungjawaban, Prinsip Kebenaran  : kebajikan dan kejujuran, Prinsip Kerelaan (ar-ridha), Prinsip kemanfaatan, Prinsip Haramnya Riba
  3. Etika Bisnis ( Mua’malah ) dalam Islam.
  4. Praktik-Praktik terlarang dalam Bisnis Islam, seperti :Riba, Perjudian, probabilitas atau Risiko, Penipuan dsb.

Total Quality Management ( TQM ) dalam Manajemen Industri Modern.

  1. Perubahan Paradigma Manajemen Modern, dimana Konsep TQM berasal dari model perusahaan dan industri, sama seperti konsep manajemen yang lahir sebelumnya.TQM adalah pendekatan berorientasi pelanggan yang memperkenalkan perubahan Manajemen yang sistematik dan perbaikan terus menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Proses TQM memiliki input spesifik ( keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan ), mentransformasi ( memproses ) input dalam perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang pada gilirannya, memberikan kepuasan kepada pelanggan (output).
  2. Pengertian Total, Quality, dan Management, adalah terdiri dari tiga kata yaitu Total yang memiliki arti pelibatan semua komponen organisasi yang ebrlangsung secara terus menerus. Quality dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain atau rancangan dan kualitas kesesuaian atau kecocokan. Sedangkan manajemen adalah adanya fungsi manajemen yang berupa planning, organizing, actuating, dan controlling. Intinya, TQM adalah manajemen yang menekankan focus pada cross department bukan divisional.
  3. Definisi Total Quality Management ( TQM ), adalah sebagai pengelolaan kualitas semua komponen ( stakeholder ) yang berkepentingan dengan visi dan misi organisasi. TQM bukan bekerja untuk agenda orang lain, walaupun agenda itu dikhususkan untuk pelanggan ( customer ) atau klien. Pada prinsipnya TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia , proses dan lingkungannya.
  4. Sejarah Perkembangan Total Quality Management. Banyak yang beranggapan bahwa TQM berasal dari Jepang, mengingat TQM banyak dipengaruhi perkembangan-perkembangan di Jepang.
  5. Landasan dan Unsur-Unsur TQM. Antara lain sbb : Manajemen Ilmiah, Group Dynamics, Pelatihan, Motivasi berprestasi, Pelibatan Karyawan, Sistem Sosioteknikal, Pengembangan Organisasi, Budaya Perusahaan, Teori Kepemimpinan baru, dan Perencanaan Strategis.
  6. Konsep Mutu dalam Industri jasa. Meliputi aspek-aspek : Komunikasi, Kredibilitas, Keamanan, pengetahuan Nasabah, Standarisasi, Reliabilitas, tanggapan, Kompetensi, Akses, Tata karma
  7. Manfaat Implementasi TQM. Yakni dapat meningkatkan kualitas SDM. Dengan perbaikan kualitas berkesinambungan, perusahaan akan dapat memperbaiki posisi persaingan. Dengan posisi yang yang lebih baik akan meningkatkan pangsa pasar dan menjamin harga yang lebih tinggi.
  8. Hambatan Penerapan TQM di Indonesia. Diantaranya adalah : Perusahaan yang kaku, disfungsi system organisasi, pengambilan keputusan yang tradisional dan Senstralistik, Struktur Wewenang yang sangat hierarkis, dan Lemahnya komitmen Para Pimpinan. Adapun beberapa kegiatan praktis yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah-masalah tersebut, yaitu : meningkatkan kesadaran dengan mengadakan diskusi kebijakan di kalangan manajer, menunjukkan bukti-bukti efektivitas pendekatan TQM, Mengadakan pelatihan bahan-bahan informasi bagi karyawan sehingga membantu yang lainnya, dan memperkuat kemampuan untuk mendukung dan mengordinir di tingkat manajer.

Karakteristik Lembaga Keuangan Syari’ah.

  1. Persamaan dan Perbedaan Lembaga Keuangan Syari’ah dan Konvensional. Persamaannya adalah : 1). Teknis penerimaan uang, 2) Mekanisme transfer, 3) Teknologi Komputer yang digunakan, 4). Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaannya adalah : 1) Aspek akad atau transaksi dan legalitas, dalam keuangan syari’ah ada rukun dan syaratnya. 2) bisnis dan usaha yang dibiayai terdapat saringan kehalalan, kemanfaatan dan kemaslahatan.
  2. Konsep Perikatan dan Perjanjian dalam Lembaga Keuangan perikatan dan perjanjian adalah hal paling tipikal dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam aktivitas lembaga keuangan syari’ah. Sebab perikatan dan perjanjian merupakan bagian dari system ekonomi Islam. Secara umum perikatan dibagi menjadi empat, yaitu : 1) Perikatan Hutang, 2). Perikatan benda, 3) Perikatan melakukan sesuatu, 4) Perikatan menjamin. Dalam hokum islam untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi rukun dan syarat perjanjian (akad). Rukun dan syarat perjanjian dalam bisnis Islam meiputi : 1). Para pihak yang membentuk akad. 2) Objek akad. 3) formula (sighat). Rukun ini wajib dipatuhi oleh semua pelaku keuangan syari’ah dalam menjalankan bisnisnya. Syarat akad secara umum dapat dibagi dua macam, yaitu 1). Syarat adanya (terbentuknya akad, diamana apanila tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuknya dan akadnya disebut batal, dan 2) Syarat syah nya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada atau tidak terbentuk. Dari segi kekuatan hukumnya, akad itu dapat diurutkan menjadi 5 jenjangdari yang paling lemah kepada yang paling kuat, yaitu : akad bathil, akad fasid, akad mauquf, akad nafiz dan akad lazim. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) adanya perjanjian sebegai kata sepakat dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian, 2). Kacakapan atau kedewasaan, 3) mengenai pokok atau objek tertentu dan 4) adanya sebab yang halal.
  3. Adanya Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari’ah ( DPS ). Pengertian DPS adalah badan yang ada di lembaga Keuangan Syari’ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan di lembaga keuangan syari’ah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariahnya melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Fungsi dan Peran DPS dalam lembaga syariah adalah : Mengawasi jalannya Lembaha Keuangan Syari’ah, membuat pernyataan secara berkala, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah, terus menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan Lembaga keuangan Syari’ah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah. Adapun tahap-tahap pengawasan nya adalah : Prosedur / tahapan perencanaan pemeriksaan, melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan, pendokumentasian kesimpulan dan laporan.
  4. Penerapan Akuntansi Syari’ah. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan public adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada public. Oleh karena itu membangun semua system akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Akuntansi dalam Operasional Bank Syari’ah adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, mekanisme dasar bank syari’ah adalah menerima deposit dari pemilik modal ( depositor ) pada sisi liability nya ( kewajiban ) untuk kemudian menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Sedangkan tujuan dari Keuangan Syari’ah adalah untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan, seperti para depositor dan pemilik bank. Kemudian untuk menjamin keamanan dan keselamatan asset bank syari’ah, termasuk menjamin hak bank yang bersangkutan dan hak stakeholder lainnya. Dan juga menjamin perbaikan manajemen dan kapabilitas produktif bank syariah agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Serta menyediakan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya, seperti pemegang saham, pemilik rekening, otoritas fiscal dan lain-lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang legitimate di dalam melakukan negosiasi dan transaksi dengan pihak bank syari’ah. Agar sebuah laporan keuangan tersebut bias dipertanggungjawabkan, maka kualitas informasi yang diberikan harus memenuhi beberapa criteria, antara lain : asas manfaat, relevansi, tingkat kepercayaan, komparabilitas, konsistensi dan mudah dipahami.

Implementasi TQM di Lembaga Keuangan Syari’ah.

  1. TQM adalah sebuah Pengenalan Awal dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. Penerapan TQM berarti semua anggota perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Sebab ide dasar dari TQM adalah diterapkan di industri manufaktur, sehingga dalam industri keuangan syari’ah menjadi sesuatu yang baru. Hal yang terpenting dalam TQM adalah seberapa besar pengaruh TQM tersebut dapat meningkatkan lembaga keuangan syari’ah. Hal paling utama untuk menerapkan TQM di lembaga keuangan syari’ah adalah lembaga keuangan syari’ah ditempatkan di bidang jasa. Singkatnya TQM adalah system manajemen uang menjunjung tinggi efisiensi. System manajemen ini sangat meminimalkan proses birokrasi. Sistem perusahaan yang birokrasi akan menghambat potensi perkembangan lembaga keuangan syari’ah itu sendiri.
  2. Mendesain Sistem Kualitas dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.untuk mendesain sistem kualitas dalam lembaga keuangan syari’ah, perlu melibatkan sejumlah langkah-langkah mengetahui apa yang akan dikerjakan, mempertanyakan prosedur dan metode yang digunakan, mendokumentasikan apa yang dimaksudkan., memberikan bukti bahwa apa yang telah dilakukan. Beberapa elemen yang dapat meningkatkan kualitas meliputi : komitmen pucuk pimpinan (manajemen) terhadap kualitas, sistem informasi Manajemen, SDM yang potensial, Keterlibatan semua fungsi, filsafat perbaikan Kualitas Secara berkesinambungan. Dimensi kinerja perusahaan, iklim kerja, nilai tambah, kesesuaian dengan spesifikasi, kualitas pelayanan, dan persepsi masyarakat
  3. Strategi Implementasi TQM di Lembaga Keuangan Syari’ah. Strategi yang bisa dikembangkan oleh lembaga keuangan syari’ah meliputi : misi yang jelas dan tertentu, memfokuskan nasabah secara jelas, strategi untuk pencapaian misi, strategi untuk pencapaian misi, pelibatan semua nasabah, penguatan kualitas, penilaian dan evaluasi.
  4. Kegiatan terus menerus. Untuk menciptakan kultur perbaikan terus menerus, seoran manajer lembaga keuangan syariah harus melakukan pemberdayaan dan pendelegasian secara tepat terhadap karyawannya.
  5. Perubahan kultur, perubahan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran. Perubahan kultur tidak hanya difokuskan pada perilaku karyawan tetapi juga pada metode pengarahannya.
  6. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen. Relasi keduanya dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan secara terus menerus.
  7. Pengendalian dalam Implementasi TQM. Hal yang peru diperhatikan disini adalah fungsi pengendalian kualitas. Yakni meliputi : pengendalian sebagai suatu proses, pengembangan standar, audit, dampak external terhadap pengendalian kualitas.
  8. Kemungkinan Kegagalan Penerapan TQM di Lembaga Keuangan Syari’ah. Diantaranya kurangnya konstannya tujuan, adanya pemikiran jangka pendek, adanya evaluasi pembangunan atau laporan tahunan dan adanya jobhope (pengharapan jabatan).


Alat-alat Total Quality Management (TQM).

Dasar alat-alat ini adalah struktur dan koordinasi tahapan dalam pemikiran ini adalah struktur dan koordinasi tahapan dalam pemikiran serta pelaksanaan dalam melakukan perbaikan. Alat-alat TQM tersebut antara lain : 1) sumbang saran, adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Manfaat dai sumbang saran ini adalah teknik ini mudah dipakai dan sangat bermanfaat jika kelompok nya tidak tahu persis mau mulai dimana. 2) diagram alur, adalah alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyususn gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Manfaat dari diagram alur ini adalah mengidentifikasikan dan menganalisis proses operasional dam ,mendefinisikan atau pembentukan produk baru. 3) Analisis SWOT ( STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES dan THREATS sesuai dengan karakternya para anggota organisasi akan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan yang dihadapi., 4) Ranking preferensi, merupaka suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan di antara beberapa kemungkinan, misalnya dalam pembagian kerja, kebutuhan pelatihan karyawan. 5) Analisis tulang ikan, merupakan daftar visual yang disusun secara terstruktur, manfaatnya adalah memperjelas sebab-sebab atau masalah persoalan.6) Penilaian kritis,merupakan alat bantu untuk memeriksa setiap proses dan untuk memikirkan apakah prose situ memang dibutuhkan atau tidak. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan daya analisis kritis. 7) Benchmarking, 8) Diagram analisa Medan Daya, merupakan alat yang berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Manfaatnya adalah memberikan gambaran permasalahan dari permasalahan dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diubah. Semua alat ini membantu dan mengupayakan perbaikan proses operasional maupun pelayanan yang dilakukan lembaga keuangan syariah

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Lembaga Keuangan Syari’ah..

MSDM mempunyai peranana penting sebagai partisipasif terhadap perkembangan dengan tujuan memberikan kesejahteraan yang lebih. Faktor external yang mempengaruhi MSDM diantaranya : kekuasaan Negara/politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Sedangkan factor internal nya adalah : Tipe pemimpin, struktur organisasi, tuntutan karyawan, tuntutan serikat pekerja dan tuntutan pemegang saham.

Paradigma Pengembangan LKS Modern.

  1. Pengembangan LKS dalam Industri Jasa Keuangan Modern. Manajemen system industri terdiri dari dua konsep yaitu konsep manajemen dan konsep system industri suatu system industri mengonversi input yang berasal dari pemasok menjadi output untuk digunakan oleh pelanggan, sedangkan manajemen system industri  memproses informasi yang berasal dari system industri, pelanggan , dan lingkungan melalui proses manajemen untuk menjadi keputusan atau tindakan manajemen guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi system industri.
  2. Kepemimpinan dalam LKS. Seorang pimpinan LKS harus memiliki sifat-sifat : tanggung jawab, Disiplin pribadi, jujur, kompeten, berpandangan ke depan dan menetapkan tujuan, memberfi inspirasi, cerdas, bertindak adil, berpikiran luas, berani, tegas, dan imajinatif.
  3. Penerapan Good Corporate Governance ( GCG ) di LKS. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu : pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informsi dengan benar dan tepat waktunya serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan , dan stakeholder. Prinsip-prinsip GCG diantaranya : Keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, komitmen dan kemandirian.
  4. Peningkatan Pemahaman Syariah dengan pemahaman syariah pada umumnya dan fiqih mualamah pada khususnya akan mempercepat perkembangan lembaga keuangan syariah di tanah air.
  5. Peningkatan Peran Ulama dalam Pengembangan LKS. Kualitas dan kapasitas keilmuan yang dimiliki para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi islam secara konseptual, tyermasuk system perbankan syariah adalah hasil ijtihad dan kerja keras intelektual para ulama dan tentunya hal itu berkat inayah Allah SWT.
  6. Penerapan analisis SWOT dalam inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. SWOT adalah sebuah teknik yang sederhana, mudah dipahami, dan juga bias digunakan dalam merumuskan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan dalam merumuskan administrator. Sehingga SWOT disini tidak mempunyai akhir artinya akan selelu berubah sesuai tuntutan zaman. Analisis SWOT merupakan sebuah alat analisis yang cukup baik , efektif , dan efisien serta sebagai alat yang cepat dalam menemu kenali kemungkina-kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan awal program-program inovasi baru dalam sekolah kejuruan, disamping dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam organisasi atau komite bahkan individu.

Penutup

Penerapan TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah bukanlah hal yang bertolak belakang. Ada sejumlah nilai-nilai yang bersatu padu antara unsure-unsur TQM, filosofi TQM dengan ajaran Islam, etika bisnis islam. Lembaga keuangan syariah memerlukan pendekatan yang logis dan integral dalam manajemen mutunya, sehingga menumbuhkan motivasi para pelakunya.

Resume  Buku

Manajemen Syari’ah, Kuat Ismanto S.H.I., M.Ag, Pustaka Pelajar , Jakarta, Februari 2009

Mengembalikan Emas Sebagai Mata Uang (2)


Oleh:
MUSTAFA KAMAL ROKAN

TAK bisa terbantahkan, saat ini hampir semua transaksi perdagangan yang kita lakukan adalah dengan menggunakan uang kertas atau biasa disebut dengan fiat money. Mata uang ini menjadi pilihan disebabkan “kemudahan” dan “kepraktisan” dalam menggunakannya. Seseorang hanya membawa secarik kertas yang tipis yang dengan mudah diselipkan di kantong atau dompet dan siap digunakan sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Lebih penting dari itu, kemudahan sekaligus kelemahannya, mata uang kertas tidak memerlukan kepemilikan logam berharga sebagai (underlying).

Penggunaan uang kertas tidak hanya dalam transaksi lokal (domestik), namun saat ini, hampir semua negara menggunakan uang jenis ini sebagai alat tukar. Alat tukar ini juga yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Namun begitu, tidak semua negara menggunakan fiat money lokal untuk urusan transaksi internasional. Biasanya mereka menggunakan uang yang relatif kuat seperti dolar, yen, euro dan sebagainya. Dan sesungguhnya inilah “emberio” terjadinya hegemoni mata uang tertentu dalam perdagangan dunia internasional, bahkan terjadi “penjajahan” satu negara (baca: negara adiyaya dan maju) kepada negara berkembang (baca: negara miskin).

Melihat Kestabilan Mata Uang
Untuk melihat sebuah mata uang itu stabil atau tidak, maka lebih baik kita melihat kriteria atau ukuran apa yang digunakan sehingga kita dapat “menghukum” bahwa mata uang tertentu lebih stabil. Meminjam kriteria Mishkin yang dikutip M. Lutfi (2007) dalam bukunya “Gold Dinar” bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran sebuah mata uang dianggap stabil atau tidak. Namun dalam tulisan ini hanya dilihat dari dua aspek saja yakni stabilitas secara internal dan stabilitas secara eksternal.

Tak dapat disangkal bahwa sebuah mata uang dianggap stabil dan kuat jika mata uang tersebut mempunyai tingkat kestabilan yang memadai (stability). Menurutnya, stabilitas suatu mata uang dapat dilihat dari dua (2) arah yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, mata uang dianggap stabil harus dilihat dari hubungannya dengan harga barang. Dalam hal ini, tingkat inflasi sangat sering dikaitkan dengan keberadaan uang dengan barang dan jasa yang tersedia. Dan dari sinilah kita dapat melihat tingkatan inflasi dari sebuah mata uang.

Dalam melihat faktor ini (stabilitas internal), mari kita lihat perbandingan antara mata uang emas (dinar-dirham) dengan mata uang kertas (fiat money). Dari beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa mata uang kertas sangat mudah mengalami inflasi, hal ini disebabkan tingginya tingkat uang yang beredar di pasar dengan barang yang tersedia. Krisis yang terjadi saat ini juga merupakan “saham besar” dari sistem mata uang kertas. Amerika Serikat misalnya, sebagai pemilik mata uang dolar telah mengalami inflasi secara terus menerus awal tahun 1980-an dan terus berfluktuasi hingga saat ini.

Sedangkan mata uang dinar dan dirham terlihat sangat stabil. Tingkat kestabilan mata uang dinar dirham telah teruji semenjak dari pra-Islam, sampai saat ini. Dengankata lain, tingkat inflasi setelah 1400 tahun adalah nol. Bayangkan, harga ayam pada masa Rasulullah Saw. misalnya 1 dirham dan sekarang juga masih sekitar 1 dirham. Pengakuan terhadap tingkat kestabilan emas sebagai alat tukar (uang) sangat diyakini sebagai faktor kuat yang bisa menjaga perekonomian berada dalam jalurnya. Bahkan, Greenspan Gubernur the Fed (Bank Sental AS) meyakini dan menegaskan peran emas dalam menstabilkan perekonomian.

Sedangkan inflasi sangat mudah dan rentan terjadi pada fiat money. Sebagai ilustrasi sederhana dapat kita kemukakan. Jika seseorang meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000,- dan ia berjanji akan mengembalikannya  jumlah yang sama sepuluh tahun akan datang. Maka, besar kemungkinan orang tersebut sulit memberikan pinjaman, sebab uang sejumlah Rp. 1000.000,- pada sepuluh tahun akan datang tidak sama sudah sangat berkurang nilainya.

Dalam hal ini menarik kita simak hasil penelitian M. Luthfi Hamidi “Gold Dinar” tentang tingkat apresiasi emas yang telah terbukti dalam sejarah mata uang. Pada tahun 1800 misalnya, harga emas per satu troy sons setara dengan 19,39 dolar AS, sementara pada tahun 2004, satu troy ons senilai 455,757. Ini menunjukkan, setelah dua abad lebih (200 tahun) emas mengalami apresiasi yang luar biasa yakni sebesar 2.250 persen terhadap dolar.

Dalam data terakhir (akhir tahun 2008) nilai tukar dinar emas telah melampaui Rp. 1,35 juta per koin dan merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 2008. Dengan demikian dinar emas mengalami apresiasi sebesar 22,7 persen. Bahkan sejak dinar pertama kali dicetak dan diedarkan di Indonesia akhir tahun 2000 lalu terlihat besarnya apresiasi nilai koin emas, dan total apresiasi dinar dalam kurun delapan tahun ini adalah 237,5 persen (Republika/16/1).

Emas Sebagai “Measure” Dalam Hukum Islam

Berdasarkan beberapa data singkat di atas, sebagai salah satu hikmah yang bisa digali bahwa pantas saja Allah Swt.dan RasulNya menetapkan emas dan perak menjadi “measure” dalam menentukan dan menetapkan kewajiban zakat bagi orang mukmin dan batas maksimal jumlah untuk menetapkan hukum pidana. Dalam hukum zakat ada yang disebut dengan nisabsebagai batas nominal diwajibkannya seseorang berzakat adalah dengan ukuran emas dan perak. Demikian juga penetapan ukuran pencurian dengan bilangan emas yakni melebihi emas sebesar seperempat  dinar. “Tangan itu wajib dipotong, (apabila mencuri) seperempat  dinar atau lebih.” (HR. Imam Bukhari, dari Aisyah). Dalam hadis lain disebutkan “Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat berupa 100 unta terhadap pemilik emas (ada kewajiban) sebanyak 1.000 dinar.”

Penetapan emas sebagai ukuran dalam menetapkan kewajiban (misalnya Zakat) ataupun hukuman (pidana) adalah salah satu hikmah terbesar dari tidak depresiasinya emas dalam lintas zaman. Sungguh, sangat adil dan ilmiah syariat Islam yang diturunkan kepada kita. Wallahua’lam.

Penulis adalah Dosen Hukum Bisnis Fak. Syariah IAIN SU dan STIH Graha Kirana serta Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatera Utara

Mengembalikan emas sebagai mata uang (bagian 1)


Oleh:
MUSTAFA KAMAL ROKAN

SALAH satu ciri utama dari ekonomi Islam itu ialah terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan. “Adil” adalah “harga mati” yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam. Salah satu dari bagian dari sistem ekonomi Islam itu adalah sistem moneter, karenanya keadilan ekonomi juga sangat terkait dengan keadilan dalam sistem moneter. Tak dapat disangkal bahwa saat ini telah terjadi hegemoni mata uang dolar Amerika Serikat yang telah terbukti meluluhlantakkan ekonomi kita dan ekonomi Asia. Bahkan dampak yang paling “gampang” kita saksikan adalah krisis ekonomi global saat ini juga disebabkan hegemoni satu mata uang tertentu sehingga berdampak ke seluruh dunia.

Dalam artikel sebelumnya (23/1), penulis telah penjang lebar mengemukakan bagaimana sesungguhnya Al-Quran secara tegas menjadikan emas sebagai representasi dari alat tukar. Dan bisa dipastikan bahwa dinar (uang emas) adalah alat tukar dalam sistem moneter yang paling adil baik secara normatif maupun empiris. Kalimat ini tidak berlebihan, secara normatif sebagai sistem ekonomi yang berbasis kewahyuan maka “petunjuk” Al-Quran tentang emas sebagai representasi dari dari barang/benda yang paling stabil. Dari sisi empiris bahwa emas telah terbukti alat tukar yang paling stabil dan adil dalam sejarah alat tukar. Nah, untuk itulah sebelum kita melihat lebih jauh tingkat kestabilan alat tukar emas, terlebih dahulu kita melihat sejarah emas sebagai alat tukar (mata uang) dalam perdagangan dunia.

Sejarah Uang Emas Sebagai Alat Tukar
Salah satu studi tentang sejarah emas sebagai alat tukar dapat kita lihat dalam tulisan ahli sejarah ekonomi Islam Indonesia Karnaen Purwaatmadja tentang Dinar dan Dirham. Menurutnya, bahwa telah terjadi tahapan-tahapan penggunaaan emas sebagai alat tukar yang sangat terkait dengan kondisi dan cara pandang tentang uang sebagai alat tukar.

Mata uang dinar dan dirham telah dipakai pada zaman Romawi dan Persia sebelum Islam. Perdagangan merupakan dasar perekonomian di Arabia sebelum Islam datang. Penggunaan emas sebagai alat tukar menjadi bergeser ketika semakin luasnya wilayah perdagangan dengan membawa emas di padang pasir atau melewati lautan yang luas. Kondisi ini tentulah sangat rawan dengan kejahatan seperti perampokan dan sebagainya. Dengan kata lain, membawa emas kemana-mana sebagai alat tukar akan sangat beresiko tinggi.

Karena itu, muncullah yang disebut dengan Irtifaqat yaitu sistem penitipan pada lembaga-lembaga penitipan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat masing-masing daerah. Kalau kita ibaratkan saat ini yang kita kenal dengan sebutan money changer atau money exchange, baitut tamwil, jihbiz atau bank.

Awalnya, lembaga ini hanya berfungsi sebagai tempat penitipan atau save deposit custody yang bersifat amanah dan hanya mengambil sesuatu yang bersifat upah penyimpanan dan pembayaran administrasi, lembaga ini juga mengeluarkan surat tanda terima sebagai bukti penyimpanan (disebut juga di suatu tempat sebagai Bank Note). Sejalan dengan waktu, lamakelamaan berubah fungsi menjadi lembaga keuangan yang dapat juga memberikan pinjaman dengan meminta imbalan berupa bunga.

Pada waktu lembaga keuangan ini masih bersifat amanah, surat tanda bukti penyimpanan uang mas atau Bank Note dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran karena dijamin sepenuhnya dengan uang mas yang ada dalam lembaga keuangan tersebut. Bank Note inilah cikal bakal terjadinya uang kertas. Namun uang kertas yang dijamin seratus persen dengan emas ini ternyata tidak bertahan lama. Menumpuknya uang emas karena tidak semua penitip mengambil uang emasnya secara penuh sehingga membuat pengelola lembaga keuangan tergoda untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan pemilik uang emas yang bersangkutan.

Peredaran Bank Note menjadi berlipat ganda tatkala Bank Note berpindah dari tangan ke tangan secara cepat untuk membayar transaksi-transaksi dagang yang terjadi. Karena Bank Note hanya berputar-putar saja dan tidak dipakai untuk menarik uang mas, maka cadangan emas titipan tidak pernah berkurang dan lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman lagi kepada pihak ketiga dengan sangat leluasa. Sejak itu, Bank Note tidak lagi dijamin dengan emas sepenuhnya, maka nama Bank Note telah terpisah dari emas dan sajak saat itu mulailah berlaku sistem standar emas.

Sejak saat itulah, Dinar dan Dirham tidak lagi identik dengan emas dan perak. Disisi lain penitip uang mas yang tadinya harus membayar upah penyimpanan dan penjagaan, pada akhirnya malah mendapatkan imbalan bunga untuk menarik pemilik uang mas menambah simpanannya atau tidak segera mengambil simpanannya.

Untuk menjaga ketertiban dalam melayani kepentingan masyarakat, pemerintah kemudian membentuk Bank Sentral untuk menertibkan peredaran Bank Note dan menggantinya dengan uang kertas serta coin yang dinyatakan berlaku sah secara hukum sebagai alat pembayaran. Lembaga keuangan pengedar Bank Note ditertibkan menjadi bank komersil lalu menyerahkan titipan emasnya untuk digantikan dengan uang kertas pemerintah. Bank Sentral akhirnya mempunyai kewenangan penuh untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas sesuai dengan perhitungan tersedianya uang emas atau cadangan emas batangan yang ada.

Era standar emas dimana uang kertas yang berlaku dijamin dengan emas, di Inggris dihapuskan pada tahun 1931 kemudian di Amerika Serikat (AS) secara resmi berakhir ketika secara sepihak Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menghentikan sistem Bretton Wood tahun 1971. Peristiwa ini menandai berlakunya sistem mata uang baru yang disebut sistem mata uang mengambang (Floating Currency System).

Ketika lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga amanah, tidak ada persoalan dalam ajaran Islam. Dinar dan Dirham yang terbuat dari emas dan perak digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari., Bank Note dalam arti janji membayar dalam Dinar atau Dirham (promes), dan cek masih dibiarkan berlaku. Namun ketika lembaga keuangan mulai meminjamkan cadangan uang mas milik penitipnya, Islam melarang lembaga keuangan tersebut memungut bunga atau riba. Sesuai dengan larangan tersebut akad yang diperolehkan untuk meminjamkan adalah Qardhul Hasan atau pinjaman kebajikan kembali pokok tanpa bunga.

Dengan demikian, Islam secara tegas melarang memperoleh suatu imbalan secara tetap dan pasti hanya karena berjalannya waktu tanpa keikutsertaan dalam risiko atau mengerjakan sendiri kegiatan produktif. Akad pokok yang diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah Murabahah atau jual beli dengan transaksi antara uang dengan barang, Mudharabah atau penyertaan modal pada suatu kegiatan usaha penuh percaya (trust financing), musyarakah atau penyertaan modal dengan kemungkinan keikutsertaan dalam pengelolaan, diikuti dengan akad lanjutannya yang terkait dengan uang dihadapkan dengan memproduksi barang dan jasa serta pendistribusiannya. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak mengenal hukum time value of money tetapi yang dikenal economic value of money. Wallahua’lam.

Penulis adalah Dosen Hukum Bisnis Fak. Syariah IAIN SU dan STIH Graha Kirana serta Arbiter Badan Arbiterase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatera Utara.

Sekilas tentang Pendapatan Non Halal


Di dalam berbagai literatur terdapat bermacam-macam pengertian pendapatan. Pertama, menurut A. Abdurachman, pendapatan atau penghasilan atau income adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya sebagai hasil dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau kedua-duanya, termasuk dalam income itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, uang jasa, pembayaran bunga, keuntungan, pensiun, dan gaji tahunan, terkecualikan penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.”

Selanjutnya ia mengatakan bahwa, distribusi dari barang-barang income itu pada berbagai faktor yang menghasilkan income itu, telah menjadi dan masih merupakan suatu pusat perhatian para ekonom. Pada tingkat ekstrim yang satu, terdapat pandangan ekonomi laisez faire yang menyatakan bahwa setiap orang berkecenderungan akan menerima dalam jangka panjang suatu penghasilan yang sama besarnya apa yang ia telah hasilkan, asalkan tidak terjadi campur tangan dari persaingan bebas, pada tingkat ekstrim yang lain terdapat cita-cita ekonomi dari orang-orang komunis yang menegaskan bahwa negara harus memaksakan dan menjamin pekerjaan dan hadiah atau ganjaran dari suatu menurut kesanggupannya ke suatu menurut kebutuhannya.”

Kedua, Suherman Rosyidi berbicara mengenai pendapatan, bahwa arus pendapatan (upah, bunga, sewa, dan laba) muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif (productive service) yang mengalir ke arah berlawanan dengan arah aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak business, sedangkan pendapatan mengalir dari pihak business ke masyarakat (apabila di antara masyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak business-nya adalah pemerintah. Semua itu memberi arti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktifitas produktif.
Ketiga, pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang atau jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktifa tetap, penerbitan saham atau peminjaman.

Maka, berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang pengertian pendapatan dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang atau barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Non Halal

Kata non secara bahasa berarti tidak atau bukan, sedangkan kata halal artinya tidak dilarang dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya. Halal itu dapat diketahui adakalanya dengan ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al Quran atau As Sunnah, dan adakalanya dengan mengetahui bahwa tidak ada suatu dalilpun yang mengharamkannya atau melarangnya, artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan dariNya adalah halal atau boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan halalnya dalam Al Quran dan As Sunnah.

Hadits mengenai permasalahan tersebut adalah :
Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang ia haramkan, maka dia itu adalah haram, sedangkan apa yang Ia diamkan, maka dia itu dibolehkan (ma’fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun.” Kemudian Rasulullah membaca ayat: dan Tuhanmu tidak lupa. (HR. Hakim dan Bazzar)

Pada hadits yang lain dijelaskan bahwa:

Rasulullah saw pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju, dan keledai hutan, maka jawab beliau: apa yang disebut halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya dan yang disebut haram adalah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya, sedang apa yang ia diamkan, maka dia itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Madjah)

Mengenai hadits tersebut di atas Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa, Rasulullah tidak ingin memberikan jawaban kepada si penanya dengan menerangkan satu persatunya, tetapi beliau mengembalikan pada suatu kaidah yang kiranya dengan kaidah itu mereka dapat diharamkan Allah, sedang lainnya halal dan baik.

Oleh karena itu, baik yang ditegaskan halalnya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk ke dalam istilah halal atau mubah, hal ini berlaku untuk benda, manfaat dan urusan keduniaan, sedangkan mengenai cara, bentuk, dan upacara ibadah tidak boleh dilakukan kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya.

Mengenai pengecualian dalam hal ibadah didasarkan pada hadits nabi berikut ini:
“Barang siapa membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) Berdasarkan pemaparan di atas maka, kata non halal dapat diartikan sebagai tidak diizinkan atau dilarang memanfaatkannya atau haram.

Definisi haram secara istilah adalah, firman Allah yang menuntut ditinggalkannya pekerjaan dengan tuntutan yang jelas dan pasti, sama saja, baik yang mewajibkan kepastian tadi qath’iy ataupun dhanniy atau pekerjaan yang diancam hukuman.

Menurut jumhur ulama dalil dhanniy bisa menentukan wajib, misalnya seperti hadits ahad, karena hadits ahad bisa dijadikan hujjah untuk perbuatan atau amal namun tidak bisa dijadikan hujjah di dalam i’tikad.
Menurut Imam Abu Hanifah apabila larangan itu ditetapkan dengan dalil yang qath’iy disebut haram sedangkan dengan dalil dhanniy disebut karahah al tahrim.

b. Klasifikasi non halal

Pembagian haram dapat dibedakan menjadi dua yaitu haram lidzatihi (karena dzatnya) dan haram lighairihi (karena yang lainnya).

1) Haram lidzatihi (karena dzatnya)
Haram karena dzatnya adalah sesuatu yang diharamkan karena adanya madharat pada dzatnya, seperti makan bangkai, minum khamr, zina, pencurian, dan sebagainya yang menyangkut kepada maqashid al-syariah, yaitu: memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2) Haram lighairihi (karena yang lainnya)
Haram lighairihi adalah sesuatu yang dilarang bukan karena dzatnya akan tetapi bisa mengakibatkan jatuh kepada haram lidzatihi seperti haramnya melihat aurat wanita atau memadu wanita dengan bibinya.

c. Prinsip-prinsip dalam halal dan haram
Dalam pembahasan halal dan haram terdapat prinsip-prinsip yang perlu diketahui, antara lain:

Pertama, sesuai kaidah fiqhiyah asal sesuatu (benda) adalah mubah, kaidahnya adalah sebagai berikut:
Hukum asal sesuatu benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan dalil surat Al Baqarah ayat 29.
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kedua, penentu halal haram semata-mata hak Allah SWT.

Ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik dan akan berakibat timbulnya kejahatan serta bahaya.
Keempat, kaidah fiqhiyah yang menjelaskan :
Segala sarana atau perantara pada yang haram hukumnya haram.”

Kelima, Islam melarang semua siasat untuk berbuat haram dengan cara yang tidak jelas dan siasat syaitan, sebagaimana sabda Rasulullah:
“Jangan kamu berbuat seperti perbuatan yahudi, dan jangan kamu menganggap halal terhadap larangan-larangan Allah walaupun dengan siasat yang paling kecil.” (HR. Abu Abdillah dan Tirmidzi)

Keenam, niat baik tidak dapat melepaskan yang haram, maka setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al Baqarah ayat 172:
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah.”
Sedangkan dalam hadits, rasul bersabda :
Barang siapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian ia sedekahkan harta itu, sama sekali ia tidak memperoleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia.” (HR. Ibnu Khuzamah, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Ketujuh, hendaknya manusia mendahulukan sikap menjauhkan diri dari syubhat karena takut terlibat dalam hal haram, sabda Rasulullah SAW:
Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu termasuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka barang siapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat, dan barang siapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula bahwa daerah larangan Allah itu semua yang diharamkan.” (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)
Kedelapan, sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
Kesembilan, keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang, sebagaimana firman Allah SWT:
1) Surat al Baqarah ayat 173
Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”
2) Surat Al Baqarah ayat 185
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”
Surat Al Maidah ayat 6
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

3) Surat An Nisa ayat 28
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

Menyongsong dan Membumikan Zakat Perusahaan


Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang Esensi zakat secara “konseptual”, baik dari yang beragama Islam maupun non Islam. Islam adalah agama yang memiliki citra sangat mendalam dengan karakter “saling memberi terhadap sesama” dan selalu bersifat adjustment.

Sementara itu zakat sebagai salah satu penyangga subtansi dalam Islam, dengan tidak mengabaikan substansi-substansi yang lain, sampai kini masih memerlukan perhatian serius. Bukan saja karena zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran umat untuk melaksanakan zakat masih rendah, begitu juga dengan kesadaran kolektif untuk infak, amal, dan shodaqoh.

Di zaman Rasulullah S.A.W kegiatan ekonomi waktu itu merupakan sesuatu yang bersifat instan saja: sebut saja di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan yang terjadi dizaman Rasulullah S.A.W. Dalam sektor trading atau perdagangan misalnya, akaddakad (model-model transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali dan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut mesti dipahami oleh para pengelola zakat serta orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.

Dalam zaman modern metode yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis, manusia bukan hanya mampu mengekploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengekploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen dan lainnya.

Kalau kita lihat keeenderungan saat ini, maka esensi zakat lebih mendalam dan semakin lebar: Dalam kitab-kitab klasik agak sulit ditemukan penjelasan tentang zakat perusahaan atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah asy-syirkah.

Dalam pandangan fikih, konsep perusahaan berasal dari syirkah. Ditinjau dari segi kepemilikan, syirkah terbagi atas dua, yaitu syirkah amlak (kebersamaan dalam kepemilikan) dan syirkah ‘uqud (akad perkongsian). Syirkah terbagi dalam beberapa kelompok.

Pertama, syirkah ‘inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal bersama dalam suatu kegiatan usaha yang mereka kelola bersama, dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Kedua,syirkah mudharabah , yaitu kerja sama antara rabbul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola/ pelaksana usaha) dengan persentase bagi hasil yang disepakati.

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pad a zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah meneapai nishabnya” . Esensi Zakat Perusahaan demi kemaslahatan Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut : Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakaf perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%, Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

Landasan kewajiban zakat pada perusahaan berpijak pada dalil yang bersifat umum, seperti termaktub dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 267 : ” Wahai sekalian orang – orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik … ” Juga firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 103 : ” Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ….

” Secara teoritis pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar. Metode perhitungan ini biasa disebut dengan metode sya’iyyah “. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syari’ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya. Sedangkan aset tetap tidak termasuk yang diperhitungkan ke dalam harta yang dikenakan zakat, karena aset tersebut tidak untuk diperjual belikan. Zakatnya adalah selisih kali 2,5%. Jika kita meninjau pada pasal 11 ayat (2) poin (b) UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa di antara sumber harta yang dikenai zakat adalah perdagangan dan perusahaan. Hal tersebut memberikan landasan hukum positif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi IAI untuk tidak ragu memasukkan zakat perusahaan dalam pembahasan PSAK. Jika ditinjau dari sisi potensinya, maka potensi zakat perusahaan sangat besar.

Potensi zakat BUMN saja bisa mencapai Rp 14,4 triliun dengan asumsi kontribusi terhadap GDP tetap 24 persen. Belum lagi ditambah dengan perusahaan swasta besar nasional, BUMD-BUMD, maupun swasta menengah nasional dan daerah. Artinya, negara ini tidak perlu mengandalkan utang luar negeri untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan cukup dengan zakat dan instrumen ekonomi syariah lainnya. Begitu pentingnya subtanable tetang zakat, sehingga ditetapkan sanksi-sanksi terhadap orang yang enggan melaksanakannya. Zakat juga sangat penting artinya untuk kepentingan umat dan kesej ahteraan. Fatwa tentang PSAK Zakat Untuk itulah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mempertimbangkan adanya PSAK Zakat Perusahaan sebagai suatu paradigma yang lebih relevan dan mencari dukungan penuh kepada pemerintah dan parlemen, yaitu dengan mengatur ketentuan zakat perusahaan dalam satu undang-undang. UU Zakat No 38/1999 belum lagi memuat ketentuan mengenai zakat perusahaan tersebut, pemerintah dan parlemen harus berperan aktif dengan cara mengamandemen UU Zakat yang sudah ada serta mengimplementasikan untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan tersebut berkenan membayar zakat, pemerintah harus mempertimbangkan adanya insentif, seperti pemenuhan kewajiban zakat perusahaan melalui lembaga pengelola zakat yang diakui pemerintah dapat mengurangi pajak yang seharusnya dibayar perusahaan tersebut. Argumentasi ini sangat logis karena zakat ditujukan kepada kaum fakir dan miskin. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban zakat dengan sendirinya akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sumber : majalahekonomisyariah.com

%d blogger menyukai ini: