zakat-profesiMasih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang Esensi zakat secara “konseptual”, baik dari yang beragama Islam maupun non Islam. Islam adalah agama yang memiliki citra sangat mendalam dengan karakter “saling memberi terhadap sesama” dan selalu bersifat adjustment.

Sementara itu zakat sebagai salah satu penyangga subtansi dalam Islam, dengan tidak mengabaikan substansi-substansi yang lain, sampai kini masih memerlukan perhatian serius. Bukan saja karena zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran umat untuk melaksanakan zakat masih rendah, begitu juga dengan kesadaran kolektif untuk infak, amal, dan shodaqoh.

Di zaman Rasulullah S.A.W kegiatan ekonomi waktu itu merupakan sesuatu yang bersifat instan saja: sebut saja di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan yang terjadi dizaman Rasulullah S.A.W. Dalam sektor trading atau perdagangan misalnya, akaddakad (model-model transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali dan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut mesti dipahami oleh para pengelola zakat serta orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.

Dalam zaman modern metode yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis, manusia bukan hanya mampu mengekploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengekploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen dan lainnya.

Kalau kita lihat keeenderungan saat ini, maka esensi zakat lebih mendalam dan semakin lebar: Dalam kitab-kitab klasik agak sulit ditemukan penjelasan tentang zakat perusahaan atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah asy-syirkah.

Dalam pandangan fikih, konsep perusahaan berasal dari syirkah. Ditinjau dari segi kepemilikan, syirkah terbagi atas dua, yaitu syirkah amlak (kebersamaan dalam kepemilikan) dan syirkah ‘uqud (akad perkongsian). Syirkah terbagi dalam beberapa kelompok.

Pertama, syirkah ‘inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal bersama dalam suatu kegiatan usaha yang mereka kelola bersama, dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Kedua,syirkah mudharabah , yaitu kerja sama antara rabbul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola/ pelaksana usaha) dengan persentase bagi hasil yang disepakati.

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pad a zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah meneapai nishabnya” . Esensi Zakat Perusahaan demi kemaslahatan Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut : Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakaf perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%, Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

Landasan kewajiban zakat pada perusahaan berpijak pada dalil yang bersifat umum, seperti termaktub dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 267 : ” Wahai sekalian orang – orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik … ” Juga firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 103 : ” Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ….

” Secara teoritis pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar. Metode perhitungan ini biasa disebut dengan metode sya’iyyah “. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syari’ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya. Sedangkan aset tetap tidak termasuk yang diperhitungkan ke dalam harta yang dikenakan zakat, karena aset tersebut tidak untuk diperjual belikan. Zakatnya adalah selisih kali 2,5%. Jika kita meninjau pada pasal 11 ayat (2) poin (b) UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa di antara sumber harta yang dikenai zakat adalah perdagangan dan perusahaan. Hal tersebut memberikan landasan hukum positif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi IAI untuk tidak ragu memasukkan zakat perusahaan dalam pembahasan PSAK. Jika ditinjau dari sisi potensinya, maka potensi zakat perusahaan sangat besar.

Potensi zakat BUMN saja bisa mencapai Rp 14,4 triliun dengan asumsi kontribusi terhadap GDP tetap 24 persen. Belum lagi ditambah dengan perusahaan swasta besar nasional, BUMD-BUMD, maupun swasta menengah nasional dan daerah. Artinya, negara ini tidak perlu mengandalkan utang luar negeri untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan cukup dengan zakat dan instrumen ekonomi syariah lainnya. Begitu pentingnya subtanable tetang zakat, sehingga ditetapkan sanksi-sanksi terhadap orang yang enggan melaksanakannya. Zakat juga sangat penting artinya untuk kepentingan umat dan kesej ahteraan. Fatwa tentang PSAK Zakat Untuk itulah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mempertimbangkan adanya PSAK Zakat Perusahaan sebagai suatu paradigma yang lebih relevan dan mencari dukungan penuh kepada pemerintah dan parlemen, yaitu dengan mengatur ketentuan zakat perusahaan dalam satu undang-undang. UU Zakat No 38/1999 belum lagi memuat ketentuan mengenai zakat perusahaan tersebut, pemerintah dan parlemen harus berperan aktif dengan cara mengamandemen UU Zakat yang sudah ada serta mengimplementasikan untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan tersebut berkenan membayar zakat, pemerintah harus mempertimbangkan adanya insentif, seperti pemenuhan kewajiban zakat perusahaan melalui lembaga pengelola zakat yang diakui pemerintah dapat mengurangi pajak yang seharusnya dibayar perusahaan tersebut. Argumentasi ini sangat logis karena zakat ditujukan kepada kaum fakir dan miskin. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban zakat dengan sendirinya akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sumber : majalahekonomisyariah.com