Posts from the ‘Bisnis Islami’ Category

Manajemen Bisnis Rasulullah SAW


Kelahiran Nabi Muhammad merupakan peristiwa yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia, karena kehadirannya telah membuka zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia bahkan alam semesta (rahmatul-lil’alamin 21:107) Beliau adalah utusan Allah SWT yang terakhir sebagai pembawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Michael Hart dalam bukunya, menempatkan beliau sebagai orang nomor satu dalam daftar seratus orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah. Kata Hart, “Muhammad Saw terpilih untuk menempati posisi pertama dalam urutan seratus tokoh dunia yang paling berpengaruh, karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kesuksesan yang paling hebat di dalam kedua bidang-bidang sekaligus : agama dan bidang duniawi”.

Kesuksesan Nabi Muhammad Saw telah banyak dibahas para ahli sejarah, baik sejarawan Islam maupun sejarawan Barat. Salah satu sisi kesuksesan Nabi Muhammad adalah kiprahnya sebagai seorang padagang (wirausahawan). Namun, sisi kehidupan Nabi Muhammad sebagai pedagang dan pengusaha kurang mendapat perhatian dari kalangan ulama pada momentum peringatan maulid Nabi. Karena itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw di tahun 1427 H ini, kita perlu merekonstruksi sisi tijarah Nabi Muhammad Saw, khususnya manajemen bisnis yang beliau terapkan sehingga mencapai sukses spektakuler di zamannya.

Aktivitas Bisnis Muhammad

Reputasi Nabi Muhammad dalam dunia bisnis dilaporkan antara lain oleh Muhaddits Abdul Razzaq. Ketika mencapai usia dewasa beliau memilih perkerjaan sebagai pedagang/wirausaha. Pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor (shohibul mal) berdasarkan bagi hasil. Seorang investor besar Makkah, Khadijah, mengangkatnya sebagai manajer ke pusat perdagangan Habshah di Yaman. Kecakapannya sebagai wirausaha telah mendatangkan keuntungan besar baginya dan investornya.Tidak satu pun jenis bisnis yang ia tangani mendapat kerugian. Ia juga empat kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syiria, Jorash, dan Bahrain di sebelah timur Semenanjung Arab.

Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa di sekitar masa mudanya, Nabi Saw banyak dilukiskan sebagai Al-Amin atau Ash-Shiddiq dan bahkan pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syiria pada usia anak-anak, 12 tahun.

Lebih dari dua puluh tahun Nabi Muhammad Saw berkiprah di bidang wirausaha (perdagangan), sehingga beliau dikenal di Yaman, Syiria, Basrah, Iraq, Yordania, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Namun demikian, uraian mendalam tentang pengalaman dan keterampilan dagangnya kurang memperoleh pengamatan selama ini.

Sejak sebelum menjadi mudharib (fund manager) dari harta Khadijah, ia kerap melakukan lawatan bisnis, seperti ke kota Busrah di Syiria dan Yaman. Dalam Sirah Halabiyah dikisahkan, ia sempat melakukan empat lawatan dagang untuk Khadijah, dua ke Habsyah dan dua lagi ke Jorasy, serta ke Yaman bersama Maisarah. Ia juga melakukan beberapa perlawatan ke Bahrain dan Abisinia. Perjalanan dagang ke Syiria adalah perjalanan atas nama Khadijah yang kelima, di samping perjalanannya sendiri- yang keenam-termasuk perjalanan yang dilakukan bersama pamannya ketika Nabi berusia 12 tahun.

Di pertengahan usia 30-an, ia banyak terlibat dalam bidang perdagangan seperti kebanyakan pedagang-pedagang lainnya. Tiga dari perjalanan dagang Nabi setelah menikah, telah dicatat dalam sejarah: pertama, perjalanan dagang ke Yaman, kedua, ke Najd, dan ketiga ke Najran. Diceritakan juga bahwa di samping perjalanan-perjalanan tersebut, Nabi terlibat dalam urusan dagang yang besar, selama musim-musim haji, di festival dagang Ukaz dan Dzul Majaz. Sedangkan musim lain, Nabi sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Makkah. Dalam menjalankan bisnisnya Nabi Muhammad jelas menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang jitu dan handal sehingga bisnisnya tetap untung dan tidak pernah merugi.

Implementasi manajemen bisnis

Jauh sebelum Frederick W. Taylor (1856-1915) dan Henry Fayol mengangkat prinsip manajemen sebagai suatu disiplin ilmu, Nabi Muhammad Saw. sudah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen dalam kehidupan dan praktek bisnisnya. Ia telah dengan sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlihat di dalamnya. Bagaimana gambaran beliau mengelola bisnisnya, Prof. Afzalul Rahman dalam buku Muhammad A Trader, mengungkapkan:

“Muhammad did his dealing honestly and fairly and never gave his customers to complain. He always kept his promise and delivered on time the goods of quality mutually agreed between the parties. He always showed a gread sense of responsibility and integrity in dealing with other people”. Bahkan dia mengatakan: “His reputation as an honest and truthful trader was well established while he was still in his early youth”.

Berdasarkan tulisan Afzalurrahman di atas, dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya komplen. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang di pesan dengan tepat waktu. Dia senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dengan siapapun. Reputasinya sebagai seorang pedagang yang jujur dan benar telah dikenal luas sejak beliau berusia muda.

Dasar-dasar etika dan menejemen bisnis tersebut, telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen (costumer satisfaction), pelayanan yang unggul (service exellence), kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis Muhammad Saw ketika ia masih muda.

Pada zamannya, ia menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statemen yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, law enforcement benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis nakal. Beliau pula yang memperkenalkan asas “Facta Sur Servanda” yang kita kenal sebagai asas utama dalam hukum perdata dan perjanjian. Di tangan para pihaklah terdapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan transaksi, yang dibangun atas dasar saling setuju “Sesungguhnya transaksi jual-beli itu (wajib) didasarkan atas saling setuju (ridla)….” Terhadap tindakan penimbunan barang, beliau dengan tegas menyatakan: “Tidaklah orang yang menimbun barang (ihtikar) itu, kecuali pasti pembuat kesalahan (dosa)!!!”

Sebagai debitor, Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan wanprestasi (default) kepada krediturnya. Ia kerap membayar sebelum jatuh tempo seperti yang ditunjukkannya atas pinjaman 40 dirham dari Abdullah Ibn Abi Rabi’. Bahkan kerap pengembalian yang diberikan lebih besar nilainya dari pokok pinjaman, sebagai penghargaan kepada kreditur. Suatu saat ia pernah meminjam seekor unta yang masih muda, kemudian menyuruh Abu Rafi’ mengembalikannnya dengan seekor unta bagus yang umurnya tujuh tahun. “Berikan padanya unta tersebut, sebab orang yang paling utama adalah orang yang menebus utangnya dengan cara yang paling baik” (HR.Muslim).

Sebagaimana disebut diawal, bahwa penduduk Makkah sendiri memanggilnya dengan sebutan Al-Shiddiq (jujur) dan Al-Amin (terpercaya). Sebutan Al-Amin ini diberikan kepada beliau dalam kapasitasnya sebagai pedagang. Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar di Utara dan Selatan dengan modalnya. Ini dilakukan kadang-kadang dengan kontrak biaya (upah), modal perdagangan, dan kontrak bagi hasil.

Dalam dunia manajemen, kata benar digunakan oleh Peter Drucker untuk merumuskan makna efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti melakukan sesuatu secara benar (do thing right), sedangkan efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar (do the right thing).

Efisiensi ditekankan pada penghematan dalam penggunaan input untuk menghasilkan suatu output tertentu. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan konsep dan teori manajemen yang tepat. Sedangkan efektivitas ditekankan pada tingkat pencapaian atas tujuan yang diwujudkan melalui penerapan leadership dan pemilihan strategi yang tepat.

Prinsip efisiensi dan efektivitas ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu bisnis. Prinsip ini mendorong para akademisi dan praktisi untuk mencari berbagai cara, teknik dan metoda yang dapat mewujudkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi-tingginya. Semakin efisien dan efektif suatu perusahaan, maka semakin kompetitif perusahaan tersebut. Dengan kata lain, agar sukses dalam menjalankan binis maka sifat shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Demikian sekelumit sisi kehidupan Nabi Muhammad dalam dunia bisnis yang sarat dengan nilia-nilai manajemen, Semoga para pebisnis modern, dapat meneladaninya sehingga mereka bisa sukses dengan pancaran akhlak terpuji dalam bisnis.

 

Sumber : pengusahamuslim.com, Agustianto, Sekjen IAEI Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta

Hukum Memindahkan Utang kepada Pihak Lain


Setiap orang, tak terkecuali pebisnis bisa saja tidak dapat membayar utang secara langsung kepada pihak tertentu. Sementara sesuai hukum Islam, menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu kewajiban utang tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain, atau biasa disebut hawalah.

Jadi hawalah diartikan sebagai perindahan utang dari tanggungan pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban menanggungnya. Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil, serta muhal ‘alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul). Karena merupakan perindahan utang, hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu hawalah bisa diterapkan pada uang atau kewajiban finansial.

Salah satu pihak yang bisa melakukan akad hawalah ini adalah lembaga keuangan syariah. Hawalah dapat digunakan dalam bentuk factoring/anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, sehingga bank akan membayar piutang nasabah dan menagih hutang kepada pihak ketiga tersebut.

Sebagai ilustrasi, perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (piutang) nasabah (pihak pertama/muhil) kepada bank (pihak kedua/muhal) dari nasabah lain (pihak ketiga/muhal ‘alaih). Pihak pertama meminta bank untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul, baik dari jual beli maupun transaksi lainnya. Setelah piutang tersebut jatuh tempo, pihak ketiga akan membayar kepada bank. Bank akan mendapatkan keuntungan dari upah pemindahan itu.

Ada beberapa ketentuan harus dijalankan dalam hawalah oleh LKS seperti perbankan syariah misalnya. Salah satunya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 12/DSN-MUI/IV/2000, pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh semua pihak. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal dan muhal ‘alaih. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.

Lantas apa perbedaan antara hawalah dengan transaksi yang terjadi di bank syariah? Sebuah tulisan di Tazkia Online menyebutkan, pada transaksi konvensional, bank membayar nasabah sebesar nilai piutang yang sudah di-discounted di muka, dan bank menagih akseptor secara penuh. Sementara pada bank syariah, bank tetap membayar penuh pada nasabah, namun nasabah dikenai biaya administrasi.

Hal lainnya, pada bank konvensional, setelah pembayaran didiscounted di muka, nasabah masih dikenai biaya administrasi. Disamping juga pada bank konvensional, invoice yang telah jatuh tempo dapat diperjualbelikan dengan discounted, di bank syariah transaksi semacam itu dilarang. Terakhir, pada bank konvensional sebelum jatuh tempo piutang tersebut dapat diperjualbelikan lagi kepada pihak lain, (bahkan bisa beberapa kali pindah tangan) sedangkan di bank syariah transaksi semacam itu juga dilarang. (SH)

 

Kerjasama Bisnis dengan Akad Mudharabah


Secara prinsip, syariah banyak memberikan kemudahan kepada umat termasuk dalam urusan muamalah, dan bisnis salah satu diantaranya. Contohnya saja jika seseorang memiliki ide bisnis dan juga kemampuan untuk mengelola bisnis tersebut, namun terbentur dengan masalah dana. Orang tersebut bisa menggunakan solusi yaitu menarik pihak lain untuk menanamkan modalnya dalam bisnis tersebut. Selanjutnya keduanya akan terikat dalam sistem bagi hasil. Istilah umum untuk sistem kerja semacam itu biasa disebut dengan mudharabah atau qiradh.

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (shahib al mal atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul mal dan pengelolaan dari mudharib.

Namun untuk menjalankan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, pebisnis harus mengetahui beberapa rambu-rambu agar tidak salah jalan. Pada dasarnya, selama pembagian hasil diambil dari keuntungan dan besarannya telah disepakati bersama secara rida, maka kerjasama semacam itu sah dan diperbolehkan dalam agama. Sementara yang tidak sah secara syariah adalah ketika pembagian hasil usaha telah ditetapkan dari awal dengan ketentuan misalnya investor meminta sekian persen dari modal untuk setiap bulan atau setiap tahunnya, dan bukan dari keuntungan.

Perhitungan bagi hasil pada cara kedua menyiratkan investor meminta bagian tanpa peduli kondisi usaha tersebut berlaba atau merugi. Tentunya ini tidak fair. Hal yang sama juga berlaku jika pengelola menetapkan hal serupa.

Sementara itu pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan. Wakalah atau wikalah sendiri berarti menyerahkan, pendelegasian, pemberian mandat, atau secara teknis berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

Seperti ditulis pengamat dan praktisi bisnis syariah Bey Laspriana dalam blognya, jika terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Sementara pihak pengelola wajib mengelola usaha secara amanah dan profesional. Dalam pengelolaan usaha ini pihak pengelola berhak menentukan tim kerja dan juga kebijakan operasional tanpa harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pemodal. (SH)

 

Kerjasama Bisnis dalam Islam


Dalam istilah syariah, kerja sama bisnis sering disebut sebagai syirkah. Apa dan bagaimana sebenanya syirkah ini bekerja? Sebuah tulisan M. Shiddiq Al-Jawi dalam syariah.org menjelaskan praktik ini dengan runtut. Berikut petikan tulisannya.

Dalam fikih, syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi), yasyraku (fi’il mudhâri‘), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat. Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Hukum dan Rukun Syirkah

Syirkah hukumnya jâ’iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi Muhammad SAW, berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu: (1) akad (ijab-kabul), disebut juga shighat; (2) dua pihak yang berakad (‘âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta); (2) obyek akad (mahal), disebut juga ma‘qûd ‘alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl) Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu: (1) obyek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli; (2) obyek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarîk (mitra usaha)

Macam-Macam Syirkah

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu: (1) syirkah inân; (2) syirkah abdan; (3) syirkah mudhârabah; (4) syirkah wujûh; dan (5) syirkah mufâwadhah (An-Nabhani, 1990: 148). An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inân, abdan, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân, abdan, dan mudhârabah. Menurut ulama Syafiiyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, 4/795).

Syirkah Inân

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi konstribusi kerja (‘amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148). Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang (‘urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal (mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah ‘amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).

Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151Syirkah Mudhârabah

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mâl). (An-Nabhani, 1990: 152). Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/ rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani, 1990: 152).

Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil As-Sunnah (taqrîr Nabi saw.) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/’âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudhârabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/66).

Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/49). Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan konstribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan konstribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya. (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak. (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan. (An-Nabhani, 1990: 155-156).

Syirkah Mufâwadhah

Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân, ‘abdan, mudhârabah, dan wujûh) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. (An-Nabhani, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan konstribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan konstribusi modal, di samping konstribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujûh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.

 

 

Berbisnis Secara Syariah, Mengkaji Ulang MLM


Oleh: *Irfan Syauqi Beik

Akhir-akhir ini kita menyaksikan sebuah fenomena maraknya para aktivis dakwah terlibat dalam upaya mengembangkan bisnis secara mandiri sebagai lahan penghidupan mereka. Tentu saja ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik dan patut kita syukuri, apalagi hal tersebut dikembangkan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang tengah terpuruk di segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan ini lah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 275), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dilakukan adalah bisnis dengan sistem MLM (Multi Level Marketing). Pada dasarnya, berbisnis dengan metode ini boleh-boleh saja, karena hukum asal mu’amalah itu adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Meski demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Penulis melihat bahwa pada prakteknya masih sering terdapat berbagai penyimpangan dari aturan syariah, sehingga adalah tugas kita bersama untuk meluruskannya.

Kejelasan Akad

Berbicara mengenai masalah mu’amalah, maka ajaran Islam sangat menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis. Yang membedakan ada tidaknya unsur riba dan gharar dalam sebuah transaksi adalah terletak pada akadnya. Sebagai contoh adalah akad murabahah dan pinjaman bunga dalam bank konvensional. Secara hitungan matematis, boleh jadi keduanya sama. Misalnya, seseorang membutuhkan sebuah barang dengan harga pokok Rp1.000. Jika ia pergi ke bank syariah dan setuju untuk mendapatkan pembiayaan dengan pola murabahah, dengan margin profit yang disepakatinya 10 %, maka secara matematis, kewajiban orang tersebut adalah sebesar Rp 1100. Jika ia memilih bank konvensional, yang menawarkan pinjaman dengan bunga sebesar 10 %, maka kewajiban yang harus ia penuhi juga sebesar Rp1.100. Namun demikian, transaksi yang pertama (murabahah) adalah halal, sedangkan yang kedua adalah haram. Perbedaannya adalah terletak pada faktor akad.

Bisnis MLM yang sesuai syariah adalah yang memiliki kejelasan akad. Jika akadnya murabahah, maka harus jelas barang apa yang diperjualbelikan dan berapa marjin profit yang disepakati. Jika akadnya mudharabah, maka harus jelas jenis usahanya, siapa yang bertindak sebagai rabbul maal (pemilik modal) dan mudharib-nya (pengelola usaha), serta bagaimana rasio bagi hasilnya. Jika akadnya adalah musyarakah, maka harus jelas jenis usahanya, berapa kontribusi masing-masing pihak, berapa rasio berbagi keuntungan dan kerugiannya, dan bagaimana kontribusi terhadap aspek manajemennya. Jika akadnya ijarah, maka barang apa yang disewakannya, berapa lama masa sewanya, berapa biaya sewanya, dan bagaimana perjanjiannya. Kalau akadnya adalah akad wadi’ah atau titipan, maka tidak boleh ada tambahan keuntungan berapapun besarnya.

Demikian pula kalau bisnis tersebut dikaitkan sebagai sarana tolong menolong dengan mekanisme infak dan shadaqah sebagai medianya, maka embel-embel pemberian royalti harus dihindari. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Bisnis MLM yang akadnya tidak jelas dan semata-mata hanya memanfaatkan networking, merupakan salah satu bentuk money game yang dilarang oleh ajaran Islam.

Logika Bisnis Riil

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah logika bisnis riil. Apakah mungkin suatu usaha bisnis riil dapat menjanjikan keuntungan berlipat-lipat, bahkan hingga ribuan persen, dalam waktu yang sangat singkat? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Biasanya profit semacam itu hanya dihasilkan dari aktivitas spekulasi di pasar uang dan pasar modal konvensional, dengan instrumen bunga dan gharar yang sangat kental.

Menjanjikan keuntungan berlipat-lipat di awal sesungguhnya merupakan penyebab hilangnya etos kerja. Hal ini akibat adanya mimpi untuk menjadi kaya dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, hal tersebut bertentangan dengan sunnatullah dan ajaran Islam yang menekankan pentingnya usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal di dalam mencari rezeki. Karena itulah, penulis mengajak semua untuk bersama-sama meluruskan kembali aktivitas bisnis kita agar senantiasa selaras dengan tuntunan ajaran Islam, sehingga hidup kita pun menjadi semakin berkah.

*Dosen IE FEM IPB dan Kandidat Doktor Ekonomi Islam IIU Malaysia, pada http://www.pesantrenvirtual.co.id

 

Bisnis Mana yang Syariah?


Seiring semaraknya penggunaan ekonomi syariah di Tanah Air, semakin banyak pebisnis yang meng-klaim bahwa bisnis atau usaha yang dijalankan merupakan bisnis syariah. Mulai dari bisnis penyewaan, toko, MLM, bisnis warnet, hingga bisnis hotel. Terlepas dari kebenaran bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, hingga saat ini memang tidak ada peraturan secara umum dalam negara yang membatasi bidang apa saja yang bisa dijalankan sebagai bisnis syariah dan mana yang tidak.

Kendati demikian menurut salah seorang konsultan dan pebisnis syariah Farid Ma’ruf, meski pada dasarnya semua bidang usaha bisa dijalankan sebagai bisnis syariah, namun tetap harus menjalankan beberapa prinsip sehingga benar-benar menjalankan bisnis secara syariah. “Melihat sebuah bisnis atau usaha benar secara syariah bisa dilihat dari sistemnya,” ujar Farid.

Sistem yang dimaksud salah satunya adalah masalah akad. Definisi akad menurut istilahnya adalah keterikatan keinginan diri seseorang dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Farid mencoba memberi contoh cara yang ditempuh oleh sebuah usaha berprinsip syariah. Misalnya, jika seseorang berinvestasi menanam saham pada sebuah usaha, kemudian dijanjikan mendapatkan bagi hasil sesuai modal yang ditanamkan itu berarti tidak menjalankan bisnis syariah, karena telah termasuk riba. Semestinya bagi hasil didasarkan pada hasil usaha dan bukan modal.

Ada contoh lain kegiatan bisnis yang berhubungan dengan jual beli mata uang. Sesuai fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), transaksi jual beli syariah dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jual beli dilakukan tidak untuk spekulasi. Kemudian ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). Dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah komoditas yang dijadikan sebagai bisnis, berupa produk atau jasa. Jika produk/jasa yang dijadikan lahan bisnis sudah nyata tidak halal secara syariah, sudah tentu tidak dapat digolongkan dalam bisnis syariah. Setelah produk/jasa telah aman dalam hal kehalalan, selanjutnya pebisnis harus menjalankan akad dan ketentuan yang benar secara syariah. Semua dapat diketahui dengan jalan mempelajari dari ahlinya, dan saat ini tersedia banyak literatur yang bisa dijadikan rekomendasi bisnis. (SH)

 

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM(Kritik Terhadap Kapitalisme)


Oleh

Marpuji Ali*)


Tesis Max Weber yang dipublikasikan dalam buku “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” menjelaskan bahwa  “Etika Protestan” dan hubungannya dengan “semangat kapitalisme” rupanya suatu teori yang sangat menarik perhatian para ilmuwan sosial hingga sekarang (Taufik Abdullah, 1982: 4).

Menurut pengamatan Weber di  kalangan Protestan sekte Calvinis, kerja keras adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kerja keras ini  merupakan panggilan rohani untuk mencapai kesempurnaan hidup, sehingga mereka dapat hidup lebih baik secara ekonomi.

Dengan bekerja keras serta hidup hemat dan sederhana para pengikut ajaran Calvin tidak hanya hidup lebih baik tetapi mereka mampu pula menfungsikan  diri mereka sebagai wiraswasta yang tangguh dan menjadikan diri mereka sebagai tulang punggung dari sistem ekonomi kapitalis (Mubyarto, 1991: 2). Tidak hanya sekte Calvinis yang memberikan motivasi orang untuk bergerak dalam bidang ekonomi, hampir semua agama memberikan dorongan untuk bekerja keras, berdagang atau berbisnis.

Namun persoalannya apakah dalam melakukan usaha dagang diperlukan etika? Tidakkah etika justru menghambat usaha dagangnya? Sementara dalam dunia ekonomi berlaku hukum “mendapatkan untung yang sebesar-besarnya”. Untuk mendapatkan untung inilah kadang-kadang cara-cara yang tidak bermoral dilakukan. Apakah caranya itu mengakibatkan matinya usaha dagang orang lain atau tidak, bukan menjadi pertimbangan? Namun apabila etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etikia diperlukan dalam bisnis. Bukankah antara pelaku bisnis cenderung terjadi tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara untuk memperoleh  keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling mendominasi  pasar, sementara pelaku bisnis dengan modal yang pas-pasan semakin tersudutkan, yang pada akhirnya gulung tikar?

Menurut Dawam Rahardjo (1995: 32) etika bisnis beroperasi pada tiga tingkat, yaitu; individual, organisasi, dan sistem. Pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi  pengambilan keputusan seseorang, atas tanggungjawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan  dan persepsi perusahaan tentang tanggungjawab sosialnya. Pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Realitasnya, para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, emosi atau religiusitas hanya dipegang oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis. Sementara para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik (Dawam Rahardjo, Ibid: 16). Hal ini tidak hanya di Dunia Timur, di Dunia Barat atau negara-negara industri maju, citra bisnis tidak selalu baik. Setidak-tidaknya seperti yang dikatakan oleh Withers (Ibid.) bahwa dalam bisnis itu pada dasarnya berasaskan ketamakan, keserakahan, dan semata-mata berpedoman kepada pencarian laba.

Benar apa yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb (Quraish Shihab, 1997: 4), bahwa bisnis atau kegiatan ekonomi merupakan aktivitas pertama yang menanggalkan etika, disusul kemudian oleh politik, dan  terakhir seks.

Dalam tulisan ini akan mengkaji praktek madzhab ekonomi dunia, yakni kapitalisme di Amerika Serikat apakah bermoral atau tidak? Bagaimana kritik Marx terhadap praktek kapitalisme tersebut, bagitu kritik non-Marxis? Lantas bagaimana Islam melihat praktek kapitalisme tersebut? Dan bagaimana etika bisnis dalam Islam?

Islam dijadikan alat kritik terhadap praktek kapitalisme dengan asumsi bahwa perkembangan ilmu ekonomi sejak abad XVII sampai sekarang mengalami perubahan paradigma, dari paradigma merkantilis, fisiokrat, klasik, neo-klasik, marxian, keynesian, dan yang terakhir paradigma Syari’ah (Muhammad Arif, 1985: 92-94).

Praktek Kapitalisme di Amerika

Kapitalisme, diperkenalkan oleh Karl Marx sekitar abad 19—seorang pendiri komunis—(Wallace C. Peterson, 1997: 1) adalah suatu sistem produksi yang didasarkan pada hubungan antara kapital dengan tenaga kerja. Pemilik modal (kapital) memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki. Maka dalam kapitalisme ada individual ownership, market economy, competition, and profit (W. Ebenstein, 1980: 148-151). Kepemilikan pribadi (misalnya alat-alat produksi, tanah, perusahaan, dan sumber daya alam), sistem pasar adalah sistem yang dipakai sebagai dasar pertukaran barang dan jasa, serta tenaga kerja menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan di pasar dalam kapitalisme

Dalam dunia ekonomi peran modal sangatlah besar, bahkan pemilik modal bisa menguasai pasar serta menentukan harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Industrialisasi bisa berjalan dengan baik kalau melalui kapitalisme. Fernand Braudel pernah menyatakan bahwa “kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak resiko” (Yoshihara Kunio, 1990: 3).

Bagaimana sistem ekonomi Amerika Serikat?  Amerika menganut sistem perusahaan bebas, sebagaimana model kapitalisme klasik, yakni   kebebasan berusaha dan kebebasan pasar. Kapitalisme  menghendaki peranan pemerintah dalam mengatur dunia usaha dapat diminimalkan.  Akan tetapi Amerika dalam kenyataannya tidaklah demikian, justru pemerintah melakukan campur tangan dalam ekonomi. Intervensi pemerintah dalam rangka untuk menciptakan stabilitas keamanan merupakan bagian dari sistem perekonomiannya (Richard, 1995: 168-170). Roda ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik kalau ada jaminan keamanan dari pemerintah. Rasa aman adalah hak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam masyarakat yang mengakut sistem kapitalisme, persaingan yang bebas dalam menjajakan produksi adalah sesuatu yang sangat prinsip. Pemerintah berkewajiban menjaga prinsip ini, dengan menciptakan suasana yang kondusif bagi persaingan bebas. Maka intervensi pemerintah dalam rangka menjaga sistem ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak adanya kekerasan pada hak-hak dasar. Kalau suatu usaha bisnis hanya menguntungkan  dan memperkaya pemimpin negara, dan birokrat pemerintah, sementara rakyatnya tidak sejahtera maka hal itu tidaklah bermoral.

Bentuk intervensi pemerintah Amerika Serikat adalah dalam hal: (a) memberikan tunjangan bagi orang-orang yang tidak mampu bersaing di pasar bebas karena sakit, dan tidak memiliki ketrampilan; (b) menyediakan barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk masyarakat umum, misalnya jalan untuk memperlancar arus transportasi barang dagangan, kereta api untuk mengangkut barang dagangan dalam jumlah yang besar, kemudian polisi untuk memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis; ( c ) mengontrol siklus ekonomi, dengan cara jika ekonomi melemah pemerintah melakukan penguatan permintaan, dan jika ekonomi menguat pemerintah melakukan pengereman; (d) melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan cara menegakkan hukum kepada siapapun yang melanggar dalam melakukan usaha ekonomi; dan (e) meminta pajak usaha dari para pelaku ekonomi. Pajak ini nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat umum dalam bentuk pelayanan dan jasa (Richard, Ibid.: 170-173).

Kritik Marxis dan Non-Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

1. Kritik Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

Karl Marx adalah pelopor dari The Marxian Paradigm menjadi The Neo-Classical Paradigm. Paradigma ini menekankan pada mikro ekonomi dalam konteks pasar ekonomi bebas (Muhamamd Arif, op.cit.,: 93). Selain itu Karl Marx adalah orang yang menolak pandangan Adam Smith dan para pengikutnya yang menganggap bahwa kapitalisme sebagai suatu yang permanen bagi kehidupan masyarakat. Marx melihat bahwa kapitalisme hanyalah sebagai tahap transisi menuju pada suatu masyarakat dimana hak kepemlikan kekayaan tidak ada. Marx percaya bahwa kapitalisme menyembah kesucian self-interest tanpa mempunyai kepedulian terhadap self-respect manusia. Cita-cita Marx adalah meniadakan kapitalisme dengan menciptakan negara sosialis dimana hak kepemilikan pribadi tidak ada, dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas (Ibid.: 93-94).

Berpijak dari cita-cita Karl Marx tersebut,  dapat dipahami kalau ia mengkritik praktek kapitalisme di Amerika Serikat. Kritik Marxis adalah;

a)  Sistim kapitalisme mengeksploitasi buruh, karena buruh (tenaga kerja) dibayar dengan murah, jauh dari nilai produksi yang dihasilkan. Hal ini tidak bermoral, karena hanya memeras tenaga orang lain untuk memperkaya diri sendiri, karenanya kapitalisme harus diganti dengan sosialisme, yang pada akhirnya nanti menjadi komunisme penuh (Richard, Ibid.: 174). Untuk memeras tenaga kerja tersebut, para kapitalis mengatur sistem upah kepada buruh, selain serendah mungkin upah yang diterima, buruh disuruh bekerja 12 jam perhari, bukan 10 jam. Kalau menggunakan perhitungan produk, tiap satu jam buruh harus dapat menghasilkan barang 5 atau 4 buah, dan kalau biasanya hanya dapat menghasilkan 3 buah barang maka harus ditingkatkan menjadi 4 buah barang. Ciri lain dalam kapitalisme yang dikritik oleh Marx adalah mengeksploitasi tenaga kerja wanita bahkan anak-anak, dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarganya.

b)  Sistim kapitalisme membuat orang terasing dari proses sosial ekonomi. Pekerja atau buruh dipisahkan dengan produk yang mereka buat, dari proses produksi yang utuh dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak perlu mengatahui tujuan dari produk yang dikerjakan. Manusia hanyalah bagian kecil dari sebuah sistem (Ibid.: 177-179). Dalam sistem kapitalis menurut Marx, benda atau barang-barang produksi mendominasi manusia. Hal ini dapat diilihat dalam praktek kapitalisme misalnya di industri otomotif, dan elektronik, manusia hanya mengetahui sedikit dari proses produksi secara utuh. Kalau mereka dipekerjakan di bagian perakitan televisi, radio atau motor misalnya, hanya mengerjakan sesuai dengan job yang diberikan, sehingga mereka tidak mengetahui pekerjaan yang lain.

c)  Dalam sistem kapitalisme, ekonomi dan politik negara hanya ditujukan untuk memenuhi hasrat orang-orang tertentu, yakni para kapitalis/vested interest (Ibid.: 179-180). Orang kaya dan para kapitalis akan semakin kaya dan terus memupuk kapitalnya semakin besar, sementara rakyat tetap saja miskin, penghasilannya rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Richard menggambarkan perbedaan penghasilan, ada yang berpenghasilan 1.000,000 US $ pertahun, sementara yang lain berpenghasilan 10.000 US $ pertahun. Menurut Rawls, keadilan akan menjadi kenyataan kalau kesempatan berusaha terbuka untuk semuanya. Padahal  dalam sistem kapitalisme, membuka lubang yang besar untuk menjadi konglomerat. Mereka dapat menguasai suatu produk dari hulu sampai hilir, dan dapat leluasa mengambil alih perusahaan lain yang sedang kolap. Tidaklah heran dalam sistem ini seorang kapitalis menguasai saham mayoritas dalam beberapa jenis usaha, misalnya properti, agrobisnis, perhotelan, transportasi, perbankan, perkapalan dan teknologi informasi.

2.  Kritik Non-Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

Walaupun Marxis sangat vokal dalam mengkritik praktek kapitalisme di Amerika, namun bukanlah satu-satunya pengkritik. Ada gelombang non-Marxis yang memberikan kritik kepada kapitalisme Amerika, paling tidak ada tiga titik fokus kritik, yakni:

a)  Kapitalisme menciptakan kebutuhan hidup yang sia-sia, boros dan salah tidak sesuai sasaran hidup manusia. Pola dan gaya hidup mewah serta standart hidup yang tinggi mengakibatkan muncul kekhawatiran berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya lain yang tidak dapat dibeli dari negara lain (Richard, Ibid.: 180).

b)  Kapitalisme menyokong tumbuh suburnya industri militer, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dengan negara-negara lain. Tujuan akhir dari industri militer dalam perspektif ekonomi adalah terjualnya produk-produk senjata. Senjata akan terjual kalau ada ketegangan dan perang, tanpa ada peperangan senjata tidak akan laku (Ibid.: 181-182). Sehubungan dengan ini banyak tuduhan negatif yang dialamatkan kepada pemerintah; (1)  karena pemerintah menarik pajak dari rakyat hanya untuk memproduksi alat-alat perang; (2) industri militer akan berkembang kalau ada perang; dan (3) industri militer telah mengambil alih kedaulatan rakyat dan pemerintah dalam kendali industri militer, yang sesungguhnya adalah milik kapitalis.

c)  Kapitalisme menciptakan ketidakadilan, karena hanya akan memberikan peluang kepada para kapitalis dan menindas rakyat umum sebagai tenaga kerja. Pola hubungan industrial diarahkan pada pola hubungan borjuis dan proletar, majikan dan budak, manajer dan buruh. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya, yang miskin terus berada dalam lembah kemiskinan (Ibid.: 182).

Kritikan dari kalangan Marxis dan Non-Marxis tersebut tidaklah seluruhnya benar dan tidak seluruhnya salah. Buktinya, para penganut madzhab kapitalisme memberikan bantahan atau jawaban balik terhadap kritikan tentang praktek kapitalisme di Amerika. Ada tiga bantahan, yaitu:

a)  Kapitalisme itu memberikan kebebasan dan efisiensi. Kebebasan bersaing kepada pelaku bisnis tentang kualitas produk yang dipasarkan, dan mendorong pemerintah untuk bersikap adil, tidak korup dalam melihat realitas yang berlangsung dalam kebebasan bersaing di pasar (Ibid.: 183-184).

b)  Kapitalisme di Amerika menggairahkan dunia perekonomian dengan mendorong meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan produktifitas kerja, dan memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. Mereka yang bekerja keras akan mendapatkan upah yang banyak, sementara yang malas bekerja tidak akan mendapatkan upah sesuai dengan produktifitas kerja. Persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, maka orang akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya (Ibid.: 185-186).

c)  Kapitalisme di Amerika memberikan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, dibandingkan dengan sistem sosialis (Ibid.: 186-187).

Ada kritik yang pedas dari Marxis dan non-Marxis, ada bantahan dari pengikut kapitalisme, namun ada juga bersikap moderat, yakni kelompok yang berani keluar dari kapitalisme dan sosialisme dengan menawarkan solusi baru. Kapitalisme yang dipraktekkan di Amerika adalah kapitalis klasik yang tidak lepas dari intervensi pemerintah  dan menciptakan kapitalis-kapitalis yang semakin menggurita dalam berbisnis, namun juga tidak dapat menerika praktek sosialisme yang hanya berada dalam alam gagasan saja. Kelompok moderat ini adalah;

a)  Libertarianisme. Paham ini menginginkan adanya sebuah kekebasan murni dalam berbisnis, dengan cara pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Kebebasan yang murni akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya (Ibid.: 188-190).

b)  Workers Democracy. Paham ini hampir sama dengan libertarianisme yakni pemerintah tidak perlu melakukan intervensi dalam bidang ekonomi,  sehingga akan tercipta keadilan dalam persaingan bebas di pasar. Selain itu dunia usaha tidak dimonopoli oleh para kapitalis, para pekerja yang ikut membesarkan perusahaan diikutsertakan memiliki perusahaan tersebut (Ibid.: 190-191). Dalam kapitalisme pekerja tidak mungkin dapat memiliki saham di perusahaan, maka alternatif ini memberikan peluang kepada pekerja untuk dapat memiliki perusahaan dengan cara membeli saham secara bebas dan transparan.

Praktek Kapitalisme di Indonesia

            Apakah Indonesia  menganut sistem ekonomi kapitalisme? Jawabannya pasti tidak. Sistem ekonomi yang dibangun Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan sistem koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, yang diabadikan dalam undang-undang. Namun rupanya idealitas, ya tinggal idealitas, tidak dapat diwujudkan dalam suatu kenyataan yang kuat. Prakteknya ternyata tetap menggunakan sistem kapitalisme, yang oleh Yoshihara Kunio  dikatakan dengan kapitalisme semu atau “Ersazt Capitalism”.

            Salah satu ciri sistem kapitalisme adalah upah rendah dan proteksi dari pemerintah. Tenaga kerja Indonesia termasuk yang paling murah di Asia Tenggara, sementara waktu atau jam kerjanya tergolong tinggi dengan tingkat kesejahteraan kurang dari cukup. UMR (Upah Minimum Regional) atau UMP (Upah Minimun Profinsi) yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan buruh. Buktinya demontrasi buruh sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi.

            Praktek kapitalisme kedua adalah proteksi pemerintah kepada pada pengusaha. Artinya pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia usaha dengan membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Maksud dari setiap peraturan adalah baik, karena ingin melindungi dunai usaha dari praktek-praktek usaha yang tidak adil. Namun kadang justru memberikan keleluasaan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya, bahkan sampai pada tingkat monopoli usaha dari hulu sampai hilir.

            Di bawah ini beberapa pengusaha besar Indonesia yang mendapat lisensi atau fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, antara lain:

1.  Arnold Baramuli. Kelompok Poleko yang dibangun bersama pengusaha lain  memproduksi serat sintesis. Departemen Dalam Negeri adalah pemilik kelompok usaha ini, dan Baramuli hanyalah pengelolanya. Menurut Yoshihara (1990: 245), yang pasti tanpa kaitan dengan Departemen Dalam Negeri, Baramuli tidak akan berhasil dalam bisnis.

2.  Probosutedjo. Ia menjadi pengusaha besar karena pada awalnya mendapatkan lisensi dari pemerintah Orde Baru untuk mengimpor cengkeh, kayu gelondongan, dan mendapatkan preferensi khusus proyek-proyek pemerintah. Bendera Mertju Buana yang dikerek untuk mewadahi bisnis dalam bidang perakitan mobil, manfaktur barang pecah belah, perkebunan, real estate dan agribisnis semakin besar pada masa Orde Baru, mengingat ia saudara laki-laki dari Soeharto.

3.  Sudwikatmono. Ia bersama Liem Sioe Liong membangun kerajaan bisnis dalam tepung terigu dan semen. Melalui PT Subentra Multi Petrokimia memperoleh kontrak dari pemerintah untuk membangun sebuah komplek petrokimia (Ibid.: 255)

4.  Putera-puteri Soeharto. Semua menjadi pengusaha papan atas di Indonesia karena mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis. Tomy dengan Sirkuit Sentul, BPPC dan Mobil Timornya. Mbak Tutut dengan Jalan Tol dan BCA-nya, begitu juga  Bambang Triatmojo dengan berbagai macam usahanya (Ibid.: 254-255)

5.  Bob Hasan. Ayah angkat Bob Hasan adalah Gatot Subroto, yang sejak dahulu kenal dekat dengan Soeharto. Ia mendapat konsesi-konsesi kayu gelondongan dari pemerintah. Bisnisnya menjadi besar karena mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Ia juga disebut “raja hutan” karena memonopoli perdagangan kayu gelondongan.

6.  Sudono Salim atau Liem Sioe Liong. Hubungannya erat dengan Soeharto, sehingga mendapatkan berbagai macam fasilitas dari pemertintah, monopoli cengkeh, tepung dan lain-lain. Usahanya merambah ke dunia perbankan, semen, tekstil, baja dan mobil (Ibid.: 327)

Nama-nama kapitalis Indonesia di atas baru sebagian saja yang disebutkan. Mereka menjadi besar karena  keterlibatan pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga mereka dalam kendali penguasa. Kebijakan ekonomi pemerintah dapat berjalan lancar karena di back up oleh mereka. Pemerintah dan para kapitalis saling membutuhkan dan saling menarik manfaat. Kapitalis dapat hancur karena pemerintah, dan pemerintah juga dapat hancur karena kapitalis.

Kritik Islam terhadap Kapitalisme

Kalau kelompok Marxis dan non-Marxis  telah memberikan kritik bahwa praktek kapitalisme itu tidak bermoral, serta ada kelompok moderat yang memberikan solusi alternatif dari kapitalisme dan sosialisme, lantas bagaimana dengan Islam? Kapitalisme mengakui adanya kepemilikan individual, dan sosialisme tidak mengakui adanya kepemilikan individual, lantas bagaimana dengan Islam? Di bawah ini akan dijelaskan beberapa point yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, adalah sebagai berikut:

1.  Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dipercaya sebagai khalifah, yaitu mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di dunia (Q.S. al-Anam/6: 175; Hud/11: 61). Untuk manusia diberi kemampuan lebih dibanding makhluk-makhluk lain. Amanat itu nantinya akan diminta pertanggungjawabannya (Q.S. al-Qiyamah/75: 36) di muka mahkamah Ilahi. Untuk dapat memakmurkan dunia, Allah menciptakan bumi, langit dan  alam seisinya diperuntukkan kepada manusia (Q.S. Luqman/31: 20; al-Jasiyah/45: 13)  untuk dinikmati secara baik dan merata sehingga manusia akan sejahtera secara ekonomi. Namun Islam melarang melakukan eksploitas sumber daya alam secara berlebihan, lebih-lebih hanya untuk diiinya sendiri, yang nantinya hanya akan mengakibatkan kerusakan alam semesta (Q.S. al-Syuara/26: 183).

 2.  Memanfaatkan potensi alam dan bekerja bukan tujuan melainkan hanya sarana untuk mencari keridhaan Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan beramal shaleh, hasil dari pekerjaan untuk dimanfaatkan sebaik-baik dalam kerangka ibadah kepada Allah (Q.S. al-Kahfi/18: 110). Maka harta benda yang dimiliki seseorang dari hasil kerja keras tersebut tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa. Tidaklah tepat bahwa kekayaan berarti suatu kemuliaan dan kemiskinan merupakan kehinaan di mata Allah. Kemuliaan seseorang bukan terletak pada kekayaannya yang berlimpah ruah, dan kemiskinan yang papa melainkan terletak pada tingkat ketakwaannya.

Oleh karenanya Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. Harta benda bukanlah milik pribadi (kapitalisme) dan bukan pula milik bersama (sosialisme) melainkan milik Allah. Manusia hanya dititipi atau diberi amanah untuk membelanjakan harta benda tersebut sesuai dengan aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemilik harta yaitu Allah. Harta benda adalah anugerah dari Allah kepada manusia untuk dinikmati dan diurus dengan baik, maka manusia hanya berhak untuk mengelola dan menikmati saja. Selain itu sifat kepemilikan harta benda atau kekayaan oleh manusia itu hanya sementara, sebatas usia manusia di dunia. Kalau manusia meninggal dunia maka harta benda tersebut harus segera dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Hal ini tidak ada dalam madzhab ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

            Islam melarang menumpuk-numpuk harta benda dan tidak menafkahkannya atau menelantarkannya. Islam tidak menginginkan adanya penumpukkan harta benda tanpa difungsikan sebagaimana mestinya, karena hal ini dapat mematikan roda perekonomian. Penumpukkan harta benda (barang dagangan) dengan maksud supaya terjadi kelangkaan barang di pasar, sehingga harga akan tinggi, dapat  menimbulkan kesengsaraan,penderitaan rakyat sangat dilarang oleh Islam.

 

من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (رواه مسلم)

Barangsiapa yang menumpuk-numpuk suatu barang sedang dia bermaksud

hendak menjualnya dengan mahal terhadap kaum muslimin,

maka dia itu bersalah

 

Rasa cinta yang berlebihan terhadap harta benda sangat dikutuk, karena itu dapat menjadi sumber yang menimbulkan rasa tamak dan kikir. Riba dilarang dalam Islam karena ia merupakan faktor utama timbulnya konsentrasi kekayaan. Terkonsentrasinya kekayaan pada orang-orang tertentu atau penimbunan barang merupakan sesuatu yang tidak adil dan merupakan kejahatan, karena menimbulkan kerugian produksi, konsumsi dan perdagangan (Mustaq Ahmad: 2001: 72).

Dalam kapitalisme berlaku hukum mengeksploitasi tenaga kerja, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak dengan upah yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi equality antara laki-laki dan perempuan. Upah atau gaji yang diberikan kepada mereka bukan karena status kelaminnya, melainkan kualitas kerjanya, لها ماكسبت وعليها مااكتسبت . Manusia bekerja sesuai dengan kapasitas beban yang ada dalam diri manusia. Seluruh hidupnya tidak hanya untuk bekerja, melainkan juga untuk beribadah, istirahat dan bermasyarakat. Islam tidak hanya memperbolehkan dan mendorong segala bentuk kerja produktif, tetapi Islam menyatakan bahwa bekerja keras bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban (Ibid.:18). Penghargaan   kerja keras ini sebagaimana tertera dalam hadis yang artinya:

Seandainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikulkan di atas punggungnya, hal itu lebih baik daripada kalau ia meminta-minta kepada seorang yang kadang-kadang diberi, kadang pula ditolak (H.R. Bukhari dan Muslim)

Barangsiapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka diwaktu sore itu pulalah ia terampuni dosanya

(H.R. Thabrani dan Baihaqi)

فإذا فرغت فانصب (الم نشرح:7)

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.(Q.S. Alam Nasyrah/94: 7)

Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian dia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan yang baru dinamai faragh (Quraish Shihab: 1997: 6). Kata fanshab dalam ayat tersebut berarti berat/letih, maka orang yang bekerja itu pasti letih dan pekerjaan itu sesuatu yang berat, namun kalau dikerjakan dalam rangka untuk mencari ridha dan ibadah kepada Allah, keletihan dan beratnya pekerjaan tidak menjadi persoalan prinsip.

Kalau dalam kapitalisme yang dipraktekkan di Amerika itu menimbulkan pola dan gaya hidup yang mewah sehingga terjadi pemborosan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam menekankan keseimbangan dalam membelanjakan harta benda, tidak boleh boros tetapi tidak boleh kikir. Ada keseimbangan antara  hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan umum, kebutuhan jasmani dan rohani. Selain itu dalam kapitalisme walaupun ada unsur keadilan, tetapi kenyataan tidak adil karena intervensi pemerintah yang begitu besar dalam mengarahkan roda perekonomiannya. Islam sangat menganjurkan bertindak adil, dengan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bekerja keras kemudian bertawakkal kepada Allah. Hasil dari kerja keras itu sebagian didermakan kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam dunia bisnis, tenaga kerja harus diperhatikan kesejahteraannya, makannya, kesehatannya  sebagaimana perhatian manajer kepada dirinya sendiri. Hal ini tidak terjadi dalam kapitalisme, karena tidak mungkin buruh akan makan sekualitas majikannya. Sampai-sampai Nabi Muhammad Saw menegaskan kewajiban majikan terhadap buruh-buruhnya atau karyawannya seperti yang diturukan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya:

Wahai sekalian manusia! Ingatlah Allah, Ingatlah Allah, dalam agamamu dan amanatmu sekalian. Ingatlah Allah, Ingatlah Allah, berkenaan dengan  orang-orang yang berada di  bawah kekuasaanmu. Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Dan janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang yang mereka tidak sanggup menanggungnya. Sebab sesungguhynya mereka adalah daging, darah dan makhluk seperti halnya diri kamu sekalian sendiri. Awas barangsiapa bertindak dzalim kepada mereka, maka akulah musuhnya di hari kiamat, dan Allah adalah Hakimnya

Etika Bisnis dalam Islam: Solusi yang Berkeadilan

Apakah dalam bisnis diperlukan etika atau moral? Jawabannya sangat diperlukan dalam rangka untuk melangsungkan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat. Bukanlah manusia adalah makhluk yang bermartabat?

Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah al-tijarah, al-baiu, tadayantum dan isytara (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002: 29) yang disebutkan dalam al-Quran sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha dagangnya tetap harus berada dalam rambu-rambu tersebut. Rasulullah Saw telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya:

 1.  Kejujuran.

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib diperlihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak dikurangi atau ditambah-tambahi (Barmawie Umary, 1988: 44). Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan.

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Laporan yang dibuat oleh akuntan saja sering dibuat rangkap dua untuk mengelak dari pajak.

 

يأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين #

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur (Q.S. al-Taubah: 119)

 

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون #

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amant (yang dipikulnya) dan janjinya (Q.S. al-Muminun: 8)

 

Rasulullah Saw pada suatu hari melewati pasar, dimana dijual seonggok makanan. Beliau masukkan tangannya keonggokan itu, dan jari-jarinya menemukannya basah. Beliau bertanya: Apakah ini hai penjual? Dia berkata Itu meletakannya di atas agar orang melihatnya? Siapa yang menipu kami, maka bukan dia kelompok kami (Quraish Shihab, Ibid.: 8).

 2.  Keadilan

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.   Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذالك خير وأحسن تأويلا

 (الإسراء:35)

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Isra: 35)

 

Dalam ayat lain yakni Q.S. al-Muthaffifin: 1-3 yang artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Dari ayat di atas jelas bahwa berbuat curang dalam berbisnis sangat dibenci oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka (wail). Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain.

3. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan muamalah dunyawiyah, yang penting barangnya halal. Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Memperdagangkan atau melakukan transaksi barang yang haram, misalnya alkohol, obat-obatan terlarang, dan barang yang gharar dilarang dalam Islam (Muhammad dan R.Lukman F, op.cit.: 136-138).

Di bawah ini tabel tentang prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Prinsip Halal dan Haram

 

No.

Prinsip Halal dan Haram

1.

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Prinsip dasarnya adalah diperbolehkan segala sesuatu.

Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.

Melarang yang halal dan menbolehkan yang haram sama dengan syirik.

Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.

Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.

Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.

Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang.

Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.

Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.

Yang haram terlarang bagi siapapun.

Keharusan menetukan adanya pengecualian.

      Sumber: Lihat Muhammad dan R. Luman Faurani, Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 132. Lihat juga Choril Fuad Yusuf, Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global, dalam Ulumul Quran, No. 3/V/1997, hlm. 16.

 Secara umum Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. Semua ini akan lebih mudah dipahami dalam bentuk tabel berikut ini:

 

Tabel 2

Nilai Dasar dan Prinsip Umum Etika Bisnis Islami

 

Nilai Dasar

Prinsip Umum

Pemaknaan

Tauhid

Kesatuan dan Integrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesamaan

nIntegrasi antar semua bidang kehidupan, agama, ekonomi, dan sosial-politik-budaya.

nKesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah.

nKesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah, oleh karena itu didalam kekayaan terkandung kewajiban sosial.

 

nTidak ada diskriminasi diantara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.

Khilafah

Intelektualitas

 

 

 

 

 

Kehendak Bebas

 

 

 

Tanggungjawab dan Akuntabilitas

nKemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.

nKemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah.

 

nKesediaan pelaku bisnis untuk bertang gungjawab atas dan mempertanggung jawabkan tindakannya.

Ibadah

Penyerahan Total

nKemampuan pelaku bisnis untuk mem bebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaan nya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan).

nKemampuan pelaku bisnis untuk men jadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi mem berikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.

Tazkiyah

Kejujuran

 

 

 

 

 

 

Keadilan

 

 

 

 

 

 

Keterbukaan

nKejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.

 

nKemampuan pelaku bisnis untuk men ciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi  (mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha.

 

nKesediaan pelaku bisnis untuk meneri ma pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.

Ihsan

Kebaikan bagi orang lain

 

 

 

 

 

Kebersamaan

nKesediaan pelaku bisnis untuk memberi kan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang sebelum jatuh tempo.

 

nKebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional.

       Sumber: M.A. Fattah Santoso, Etika Bisnis: Perspektif Islam, dalam Maryadi dan Syamsuddin (ed.)., Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hlm. 213-214.

 4.  Tidak Ada Unsur Penipuan

     Penipuan atau al-tadlis / al-ghabn sangat dibenci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya sendiri. Apabila seseorang menjual sesuatu barang, dikatakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang disembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Tetapi setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan sebagai titik awal kehancuran bisnis tersebut.

Penutup

Praktek kapitalisme di Amerika Serikat yang mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah yang rendah adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Manusia harus dihargai sesuai dengan kualitas kerja, dan mereka harus diletakkan sebagai mitra perusahaan bahkan menjadi aset penting dari perusahaan. Manusia tidaklah tepat kalau diletakkan sebagai unsur terkecil dari keseluruhan proses produksi, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan kemampuannya. Mereka hanya dapat bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing tanpa mengetahui pekerjaan lain yang menjadi jaringan dari proses produksinyanya. Praktek semacam itu selain dikritik oleh Marxis dan non-Marxis, juga oleh ajaran Islam. Islam tidak membenarkan adanya kepemilihan individual yang mengakibatkan mereka menguasai kekayaan. Islam juga tidak membenarkan kepemilikan bersama, karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Orang yang bekerja keras lebih berhak membelanjakan kekayaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Mereka yang malas bekerja tidak akan mempunyai hak yang penuh atas harta benda orang lain, mereka hanya berhak untuk menerima derma, infak, sadaqah dan zakat. Kepemilikan harta benda mutlak hak Allah semata. Manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan menikmati sesuai dengan aturan-aturan Allah Swt.

Islam menawarkan etika bisnis yang berkeadilan dengan berlandaskan pada keteladanan Rasulullah Saw dalam berbisnis, baik pada waktu sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Al-Quran memberikan nilai dasar dan prinsip-prinsip umum dalam melakukan bisnis.

Mulai sekarang dan selanjutnya  Islam sangat tepat dijadikan rujukan dalam berbisnis, karena didalamnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, kehalalan dan tanggungjawab yang betumpu pada nilai-nilai tauhid.


DAFTAR PUSTAKA

  • Al-Quran dan Terjemahnya. 1985. Jakarta: Departemen Agama RI.
  • Abdullah, Taufik (ed.),. 1982. Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.
  • Ahmad, Mustaq. 2001. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
  • Ebenstein, W. 1980. Todays Ism. New Jersey: Prentice Hall.
  • Kunio, Yoshihara. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
  • Maryadi dan Syamsuddin (ed.),. 2001. Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik. Surakarta: Muhamamdiyah University Press.
  • Mubyarto dkk.1991. Etos Kerja dan Kohesi Sosial. Yogyakarta: Aditya Media.
  • Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah.
  • Peterson, Wallace C. 1997. Capitalism, dalam Internet Microsoft, Encarta 97 Encyclopedia 1993-1996.
  • Rahardjo, Dawam. 1995. Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II, dalam Prisma, No. 2. Jakara: LP3ES.
  • Richard T, De George.  1995. Business Ethics, Ed. 4. New Jersey: Printice Hall.
  • Shihab, Muhammad Q. 1997. Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran, dalam Ulumul Quran, No.3/Tahun V.
  • Yusuf, Choirul F. 1997. Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global, dalam Ulumul Quran, No. 3/Tahun V. 

*) Dosen Fakultas Agama Islam UMS

 

 

Senjata itu Bernama Manajemen


“To be effective is the job of the executive.‘To effect’ and ‘to execute’ are, after all, near–synonyms.
Whether he works in a business or in a hospital,in government agency or in the a labor union,in a university of tin the army,the executive is , first of all, expected to get the right things done.And this is simply that he is expected to be effective.”
– Peter Drucker, 1967 –

Ada sementara literatur yang memisahkan dengan tegas pola pikir “manajer” dengan pola pikir “leader”. Konon, manajer berpikir to do things right, sedangkan leader berpikir to do the right things. Pembedaan tersebut sebenarnya boleh juga untuk mempertajam pengertian, karena memang sebuah kontras biasanya membuat kita lebih mudah memahami dan kemudian mengingat suatu konstruksi konseptual. Namun demikian, setelah dipikir lebih mendalam, sulit bagi kita membuat dikotomi sesederhana itu. Untuk menjalankan perannya dengan efektif, yaitu menggerakkan proses transformasi, di samping menjadikan concern-nya terhadap people dan contribution menjadi bermakna dan produktif, bagaimanapun seorang pemimpin perlu menghayati manajemen sebagai paradigma berpikir.

Dengan demikian rasanya what is management menjadi perlu untuk dijawab terlebih dahulu. Beragam definisi bisa dikemukakan. Ada yang mengatakan management is an art and a science – manajemen adalah seni dan ilmu. Ada juga yang bilang management is getting things done through and with other people. Kumpulkan 100 buku manajemen, besar kemungkinan lebih dari 100 definisi bisa kita koleksi.

Mari sedikit usil menguji validitas berbagai definisi tersebut. Sebelumnya perhatikan analogi berikut ini. Misal, kita diminta membuat definisi mengenai “mahasiswa yang pintar”. Lalu kita jawab, “mahasiswa yang pintar adalah mahasiswa yang mampu lulus tepat waktu dengan IPK minimum 3.” Definisi yang cukup masuk akal dan dapat diterima. Nah, sekarang, jika kita diminta membuat definisi mengenai “mahasiswa yang tidak pintar,” dengan relatif mudah kita bisa menjawab menggunakan definisi yang telah kita buat sebelumnya sebagai dasar. “Mahasiswa yang tidak pintar adalah mahasiswa yang terlambat lulus dengan IPK di bawah 3.”

Misalkan Anda percaya bahwa management is an art and a science. Tolong bantu kita untuk menjelaskan what is mismanagement. Ingat, Anda harus gunakan definisi tersebut sebagai dasar. Maka, management is … ? Apakah bisa kita katakan, management is not an art and not a science? Rasanya tidak. Kesimpulannya, macet! Silakan coba keisengan seperti ini dengan berbagai definisi lainnya tentang manajemen. Saya pernah mencobanya. Berkali-kali. Dan hasilnya kurang lebih sama: macet.

Saya mencoba mencari tahu jawaban mengapa demikian. Dan rasanya jawaban itu sudah saya temukan. Intinya, manajemen tampaknya lebih merupakan “makhluk praktis” ketimbang “makhluk akademis.” Karena itu, memahami manajemen melalui “teropong akademis,” seperti membuat definisi, misalnya, akan membuat urusan kita menjadi agak kusut. Sebaliknya, menggunakan cara praktis, semisal membuat “rambu-rambu” mungkin akan lebih sederhana, fungsional dan memudahkan dalam memahami manajemen sebagai paradigma berpikir.

Paling tidak ada lima rambu manajemen. Pertama, proses. Ya, sesuatu disebut manajemen jika ia adalah sebuah proses. Ada dimensi ruang dan waktu. Ada pentahapan. Ada pergerakan dan perubahan. Melibatkan input yang diolah sedemikian rupa untuk menjadi output. Ada mekanisme dan prosedur. Tidak instant. Tidak kenal istilah “pokoknya.” Seorang anak kecil tentu saja belum memahami, apalagi menghayati, manajemen sebagai paradigma berpikir. Karena itu, ketika ia ingin memiliki mainan baru seperti miliki temannya, ia spontan berkata, “Pokoknya aku ingin mainan yang itu sekarang!” Kalaulah orangtuanya berkata, “Sabar ya nak. Ayah kan belum ada uang. Bulan depan ya,” jawaban sang anak, “Nggak mau! Pokoknya sekarang!” Nah, terbukti, alpanya pola pikir manajemen membuat interaksi kita dengan orang lain macet total.

Walaupun kondisi dalam contoh di atas dapat dimaklumi, karena pelakunya anak kecil. Namun jangan salah, mismanagement dalam proses berpikir yang esensinya sama tak kurang banyaknya diidap oleh orang usianya sudah dewasa bahkan tua atau senja. Korupsi misalnya, adalah perilaku kotor yang salah satu akarnya adalah penyakit kronis berpikir instan model “pokoknya saya ingin kaya sekarang juga.” Jadi, dilihat dari kacamata agama, korupsi adalah dosa besar. Dari kacamata hukum positif, korupsi adalah pelanggaran pidana berat (walaupun sering diringan-ringankan). Sedangkan dari kacamata manajemen, korupsi adalah mismanagement!

“In the last analysis management is practice.
Its essence is not knowing, but doing.
Its test is not logic, but result.
Its only authority is performance”
– Peter Drucker –

Si Fulan yang punya toko kelontong lelah hidup seadanya. Ia ingin agar dagangannya laris-manis, agar ia segera “naik kelas” menjadi orang kaya. Atas saran beberapa teman sekampung ia pergi ke sebuah dusun di kaki Gunung Lawu, menemui seorang dukun yang konon sakti mandraguna. Dukun itu merapal beberapa mantra. Tentunya ditingkahi oleh asap kemenyan dan suasana magis yang mencekam. Si Fulan juga dititahkan untuk mandi kembang tujuh rupa, di samping dioleh–olehi beberapa jenis jimat. Ternyata “proses” yang dijalani si Fulan memang ampuh. Tak berapa lama orang berbondong-bondong membeli dagangannya. Dapatkah dikatakan si Fulan telah menerapkan manajemen? Tentu tidak. Bukankah ia telah menempuh proses? Ya. Bahkan proses yang lumayan “serius” dan “berat.”

Namun proses bukanlah satu-satunya rambu manajemen. Ada rambu yang kedua, yaitu sistematis dan logis. Bisa saja, walaupun agak dipaksakan, dikatakan bahwa proses yang dilalui oleh Fulan bersifat sistematis. Namun bagaimanapun tidak logis. Logika ilmu pengetahuan, kecuali ilmu sihir tentunya, tidak dapat menjelaskan apa hubungannya merapal mantra, mandi kembang, mempersembahkan sesajian, atau menyimpan jimat, dengan perniagaan si Fulan yang jadi marak dan meriah. Bahkan sistematis pun sebenarnya tidak. Karena resep yang diberikan si mbah dukun kepada si Fulan konon tergantung pada apa yang dibisikkan para peliharaannya ketika si Fulan menghadap. Artinya, kalau di kemudian hari ada pasien lain, walaupun dengan kebutuhan yang sama, sangat boleh jadi si mbah akan menuturkan jalan keluar yang berbeda. Intinya, tak ada pola yang menghubungkan antara keluhan pasien dengan treatment yang diberikan. Dalam kacamata agama, perbuatan si Fulan adalah syirik. Dalam sudut pandang manajemen, ini lagi-lagi bentuk mismanagement!

Dalam kehidupan sehari-hari yang lebih umum kita lihat betapa banyak masalah, kekusutan, kekacauan, kesimpang-siuran yang membuat masyarakat kehilangan kebahagiaan, ternyata bersumber dari proses – bentuknya bisa berupa sistem, mekanisme, prosedur, aturan, dan lain-lain – yang tidak sistematis (baca: acak-acakan, melompat-lompat, tidak punya alur yang masuk akal), dan juga tidak cukup ditopang oleh dasar logika yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa waktu yang lalu saya punya tugas mengisi training di Surabaya. Sayangnya saya terlambat tiba di check-in counter Bandara Soekarno–Hatta karena taksi yang saya tumpangi mengalami pecah ban di jalan tol. Karena belum pernah mengalami hal tersebut sebelumnya, saya bertanya kepada petugas dari airline terkait mengenai apa yang semestinya saya lakukan. Hasilnya, saya pusing! Saya di ping-pong dari satu counter ke counter yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu loket ke loket yang lain. “Coba bicara pada Mbak yang di sana Pak.” “Coba ke loket reservasi Pak.” “Coba ke counter nomor 24 Pak.” Astagfirullah! Mbak yang bertugas di loket reservasi melayani saya dengan wajah galak, suara ketus, dan gaya setengah hati. “Pak, karena terlambat, jika Bapak ingin dimasukkan ke flight berikutnya Bapak terkena denda 75% dari harga tiket plus biaya up-grade sebesar sekian rupiah, sehingga totalnya sekian rupiah. Nanti dibayar di counter 24.” What?! Lebih dari dua kali lipat harga tiket saya sebelumnya!

Lalu, sesuai petunjuk si Mbak yang “pedas” itu saya kembali ke counter 24. Mbak yang ada di sana – paling tidak dia jauh lebih ramah – menanyakan berapa biaya tambahan yang dikenakan pada saya. Mendengar jumlah yang saya sebutkan, Mbak yang ramah itu berkata, “Wah, Bapak tidak perlu bayar sejumlah itu. Cukup setengahnya saja kepada kami. Di sini nama Bapak sudah saya tuliskan. Dan statusnya sudah saya buat CF (confirmed) untuk penerbangan berikut jam 13:30. Bapak tinggal datang. Sebutkan nama, bayar, dan berangkat.” Ajaibnya, pada saat saya datang lagi ke counter 24 menjelang pukul 13:30 “Miss Ramah” itu tak ada di sana, dan nama saya tidak tercantum di dalam daftar cadangan, apalagi dengan status confirmed. Macet bukan?! Alhasil, saya gagal berangkat ke Surabaya pada hari itu.

Mari kita bayangkan, apa derita umat, masyarakat, dan bangsa, jika mereka yang berada dalam posisi memimpin tidak punya kemampuan berpikir proses secara sistematis dan logis? Ya, mungkin mirip sekali seperti kondisi kita hari-hari ini.

“Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dari cara–cara yang sama.”
–anonimus–

Saya punya suatu kepercayaan sederhana mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Bagi saya, kualitas kepemimpinan seorang pemimpin diukur dari karya, bukan orasi atau wacana, walaupun kemampuan berorasi mungkin salah satu skill penting bagi pemimpin. Lihat saja pernyataan Allah SWT di dalam Al Qur-an: “Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu.’ Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” [QS. At-Taubah, 9: 105]

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Simak juga peringatan keras Allah SWT di bagian lain dari Kitab Suci-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” [QS. Ash-Shaff, 61: 2-3]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Paradigma manajemen yang sehat merupakan modal dasar untuk mampu memimpin perubahan transformasional dengan sukses. Berpikir menggunakan manajemen membuat pemimpin mampu melukiskan peta jalan (road map) perubahan yang akan mengantarkan komunitas yang dipimpinnya dari posisi here and now menuju the future dreamland. Kualitas berpikir manajemen pula yang akan dengan jelas membedakan cita-cita dari sekedar angan-angan, vision dari wish.

Tanpa kemampuan berpikir manajemen banyak pemimpin menjadi tak ubahnya sekedar orator atau filosof, bahkan provokator, yang trampil menuangkan mutiara pemikiran yang progresif-revolusioner dalam kata-kata bernas, baik dalam pidato yang menggelegar maupun tulisan yang menghujam, namun tak kunjung berhasil mewujudkan satupun gagasan hebat dalam realita komunitasnya. Ketika pemimpin model orator-filosof ini berpidato, orang-orang takjub terpana menyimaknya. Hati mereka tergetar. Mereka merasa fatwa-fatwa sang pemimpin mencerahkan pikiran dan menyegarkan semangat. Mereka terbang ke langit impian. Jantung mereka berdegup kencang. Darah mereka menggelora. Rasanya tak sabar lagi untuk menaklukkan dunia. Tapi apa jadinya ketika pidato itu selesai? Ketika mereka harus kembali ke dunia nyata? Saat mereka berhadapan lagi dengan realita yang kelewat jauh dari idealita? Mereka ibarat membentur tembok tinggi, atau bersua dengan jalan buntu, karena sang pemimpin tak kuasa menunjukkan peta jalan menuju negeri impian tersebut.

Betul bahwa pemimpin mesti visioner. Namun pemimpin juga harus transformatif, mampu mengurai visi tersebut menjadi sejumlah tonggak antara, seraya berperan sebagai sais yang memacu kuda-kudanya untuk menarik kereta berpindah dari satu tonggak ke tonggak berikutnya, demikian seterusnya, sampai tiba di terminal tujuan.

Di bagian sebelumnya telah kita diskusikan dua rambu yang pertama dalam manajemen, yaitu proses, serta sistematik dan logis. Apakah setiap proses yang tersusun dengan sistematik dan didasarkan atas suatu logika tertentu otomatis dapat disebut sebagai manajemen? Nanti dulu. Belum tentu. Perlu digarisbawahi bahwa pemimpin memanfaatkan manajemen, bukan tenggelam dalam kompleksitas manajemen.

Saya punya seorang teman. Sebut saja namanya Anto. Julukannya Mr. Sisdur, alias Tuan Sistem dan Prosedur, karena Anto memang serba teratur. Hampir semua hal dalam hidup Anto ada protokolnya, ada prosedurnya, dan hampir-hampir tak ada yang berubah. Namun Anto sering terlihat tidak bahagia. Keningnya sering berkerut. Mukanya ditekuk. Demikian itu ekspresi standarnya manakala berhadapan dengan situasi di luar perkiraannya. Kegandrungan pada sistem dan prosedur membuat Anto sama sekali kehilangan keluwesan menghadapi ketidakpastian.

Lebih seru lagi, sistem dan prosedur tersebut terus beranak-pinak semakin banyak. Kian hari kian tak jelas ujung pangkalnya. Misalnya, sesuatu dalam kamus Anto harus dikerjakan menurut prosedur A, namun kita ganti dengan cara B, dipastikan dia akan meledak alias marah besar. Jika kemudian kita bertanya, mengapa harus A dan tidak boleh B? Jawaban Anto, ya karena sudah begitu semestinya! The procedure has to be like that because it is the procedure! Macet total, ibarat jalur Pantura di musim lebaran.

Artinya, manajemen bukan sekedar proses yang sistematik dan logis. Ia juga harus ditujukan untuk mencapai pre-determined goal(s), tujuan, atau tujuan-tujuan, yang telah ditetapkan sebelum proses itu dimulai. Tujuan tersebut tentunya bukan begitu saja dipetik dari angin, melainkan diturunkan, diterjemahkan, juga secara sistematik dan logis, dari visi besar sang pemimpin.

Kesadaran dan penghayatan penuh mengenai tujuan inilah yang membuat pemimpin menjadi sosok yang dinamis, yang memadukan dua sisi yang seolah paradoksal. Di satu sisi ia sangat teguh – konsisten, konsekuen, dan presisten – dengan tujuan yang ingin dicapainya. Namun di sisi lain ia sangat lentur dalam memilih dan menentukan cara – termasuk sistem dan prosedur – yang diyakininya paling mungkin membantunya mencapai tujuan tersebut. Seperti seorang pengemudi. Mungkin menjadi tidak begitu penting mempersoalkan rute mana yang diambil – sejauh tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas tentunya – sepanjang mobil yang dikemudikan mampu memindahkan para penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan.

“Effectiveness is a habit; that is, a complex of practices. And practices can always be learned. Practices are simple, but always exceedingly hard to do well. They have to be acquired by practicing, and practicing, and practicing again.”
–Peter F. Drucker, 1967–

Karena cara bisa lebih dari 1001 banyaknya, dibutuhkan kriteria untuk memilihnya. Ini adalah rambu manajemen berikutnya. Cara yang dipilih mestilah yang efektif dan efisien. Nah, dua istilah ini tampaknya perlu mendapatkan porsi pembahasan agak luas. Demikian seringnya kata-kata “efektif dan efisien” digunakan dalam berbagai konteks, sehingga sering maknanya menjadi rumit dan tak jelas lagi, bahkan kadang-kadang agak konyol.

Ada pejabat atau pakar dalam wawancara televisi mengatakan, “cara itu memang efisien, namun tidak efektif.” Waduh! Bagaimana mungkin sesuatu bisa efisien jika tidak efektif? Meminjam istilah aljabar, efektifitas adalah necessary condition, sedangkan efisiensi adalah sufficient condition. Seluruh pilihan proses atau cara yang mampu mengantarkan kita pada tujuan disebut efektif. Dari berbagai alternatif proses atau cara tersebut, yang berbiaya paling rendah, adalah yang efisien.

Dalam urusan dengan action plan pribadi misalnya, banyak orang yang menuangkannya dalam bentuk bagan atau skema yang cantik dan canggih, dengan tampilan warna–warni memukau di gadget mereka. Namun seringkali keindahan dan kecanggihan itu menjadi tidak efektif karena tidak cukup disiplin untuk sering–sering merujuk pada action plan yang sudah mereka buat. Beruntung saya belajar dari guru manajemen saya, Taufik Bahaudin, tentang apa yang disebutnya stupid paper, sehelai kertas yang lusuh berlipat delapan, yang tak pernah luput dari saku kemeja beliau. Setiap terpikir ada sesuatu yang urgen untuk dilakukan, beliau tuliskan pada kertas itu. Sebaliknya, setiap ada to do thing yang selesai dikerjakan, beliau coret hal tersebut dari daftar.

Pernah saya bertanya pada beliau, mengapa harus kertas lusuh itu yang jadi tumpuan. Beliau kemukakan beberapa argumentasi. Pertama, ketika lembaran kumal itu dibuka, yang beliau lihat adalah sejumlah to do things yang menantang untuk diselesaikan, namun punya prioritas berbeda. Otomatis beliau terdorong untuk mencari mana to do thing yang paling urgen dituntaskan. Dengan bahasa yang sedikit canggih, kertas lusuh itu “memaksa” beliau berpikir logis dan sistematis. Tentu Anda ingat, ini rambu manajemen yang kedua.

Kedua, menurut beliau mencoret sebuah to do thing yang sudah berhasil dirampungkan punya kenikmatan psikologis yang sukar digambarkan dengan kata–kata dan bersifat addictive! Artinya, sensasi itu memprovokasi beliau untuk menuntaskan sejumlah to do things yang lain agar punya legitimasi untuk kembali mencoretnya dari daftar. Ketiga, mekanisme kertas lusuh itu, the stupid paper, begitu sederhana dan genuine. Implikasi, ketika menggunakannya kita fokus pada substansi, pada manfaatnya, dan tidak tergoda pada sejumlah kecanggihan “kosmetik” yang artifisial sifatnya.

Apakah jurus stupid paper ala Taufik Bahaudin itu efisien, itu perdebatan yang lain. Namun yang pasti ia menggambarkan efektifitas itu sama sekali tidak perlu rumit dan kelewat canggih. Disiplin pribadi adalah kata kuncinya.

Selanjutnya, bicara tentang efisiensi, tentunya berurusan dengan hitung–menghitung biaya. Namun perlu diingat, dalam menghitung biaya, bukan sekedar out-of-pocket expenses, biaya-biaya langsung yang dikeluarkan berupa uang kas. Harus diperhitungkan juga dengan cermat opportunity cost, nilai dari berbagai kesempatan dan peluang yang hilang, yang harus dikorbankan, jika kita memilih proses atau cara tersebut.

Harus dikalkulasi pula eksternalitas, yaitu berbagai kerugian yang diderita oleh pihak lain atau lingkungan jika kita menjalankan cara/proses tersebut. Contoh, sebuah pabrik sedang mempertimbangkan 2 alternatif cara pengolahan limbah, X dan Y. Cara X lebih mahal dibandingkan cara Y. Namun jika menggunakan cara Y yang lebih murah, limbah yang dihasilkan masih belum sepenuhnya aman bagi lingkungan. Jika demikian, pada saat menghitung biaya yang terkait dengan cara Y, harus diperhitungkan pula nilai kerugian yang timbul dari kerusakan lingkungan akibat limbah yang belum sepenuhnya aman tersebut. Dan jika itu dilakukan bisa jadi cara X lebih efisien, walaupun biaya langsungnya lebih mahal dibandingkan Y.

Bagaimana seseorang menyikapi eksternalitas tersebut disadari atau tidak juga membedakan “kasta” orang tersebut: apakah dia pemimpin sejati, atau sekedar eksekutif yang bekerja dengan kalkulasi bisnis jangka pendek. Pemimpin sejati punya tanggungjawab. Nilai itu tidak akan membiarkan dirinya mengambil keputusan apapun yang dampak sampingannya merugikan orang lain maupun lingkungan yang lebih luas. Buat pemimpin sejati, kebermanfaatan bagi manusia dan kemanusiaan adalah harga mati yang tak bisa ditawar.

Sumber: ttp://www.eramuslim.com

Kerjasama Bisnis dalam Islam


Kerjasama Bisnis dalam Islam

Dalam istilah syariah, kerja sama bisnis sering disebut sebagai syirkah. Apa dan bagaimana sebenanya syirkah ini bekerja? Sebuah tulisan M. Shiddiq Al-Jawi dalam syariah.org menjelaskan praktik ini dengan runtut. Berikut petikan tulisannya.

Dalam fikih, syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi), yasyraku (fi’il mudhâri‘), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat. Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Hukum dan Rukun Syirkah

Syirkah hukumnya jâ’iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi Muhammad SAW, berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu: (1) akad (ijab-kabul), disebut juga shighat; (2) dua pihak yang berakad (‘âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta); (2) obyek akad (mahal), disebut juga ma‘qûd ‘alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl) Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu: (1) obyek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli; (2) obyek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarîk (mitra usaha)

Macam-Macam Syirkah

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu: (1) syirkah inân; (2) syirkah abdan; (3) syirkah mudhârabah; (4) syirkah wujûh; dan (5) syirkah mufâwadhah (An-Nabhani, 1990: 148). An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inân, abdan, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân, abdan, dan mudhârabah. Menurut ulama Syafiiyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, 4/795).

Syirkah Inân

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi konstribusi kerja (‘amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148). Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang (‘urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal (mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah ‘amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).

Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151Syirkah Mudhârabah

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mâl). (An-Nabhani, 1990: 152). Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/ rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani, 1990: 152).

Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil As-Sunnah (taqrîr Nabi saw.) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/’âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudhârabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/66).

Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/49). Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan konstribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan konstribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya. (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak. (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan. (An-Nabhani, 1990: 155-156).

Syirkah Mufâwadhah

Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân, ‘abdan, mudhârabah, dan wujûh) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. (An-Nabhani, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan konstribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan konstribusi modal, di samping konstribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujûh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.

Berbisnis Secara Syariah, Mengkaji Ulang MLM


Oleh: *Irfan Syauqi Beik

Akhir-akhir ini kita menyaksikan sebuah fenomena maraknya para aktivis dakwah terlibat dalam upaya mengembangkan bisnis secara mandiri sebagai lahan penghidupan mereka. Tentu saja ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik dan patut kita syukuri, apalagi hal tersebut dikembangkan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang tengah terpuruk di segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan ini lah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 275), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dilakukan adalah bisnis dengan sistem MLM (Multi Level Marketing). Pada dasarnya, berbisnis dengan metode ini boleh-boleh saja, karena hukum asal mu’amalah itu adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Meski demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Penulis melihat bahwa pada prakteknya masih sering terdapat berbagai penyimpangan dari aturan syariah, sehingga adalah tugas kita bersama untuk meluruskannya.

Kejelasan Akad

Berbicara mengenai masalah mu’amalah, maka ajaran Islam sangat menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis. Yang membedakan ada tidaknya unsur riba dan gharar dalam sebuah transaksi adalah terletak pada akadnya. Sebagai contoh adalah akad murabahah dan pinjaman bunga dalam bank konvensional. Secara hitungan matematis, boleh jadi keduanya sama. Misalnya, seseorang membutuhkan sebuah barang dengan harga pokok Rp1.000. Jika ia pergi ke bank syariah dan setuju untuk mendapatkan pembiayaan dengan pola murabahah, dengan margin profit yang disepakatinya 10 %, maka secara matematis, kewajiban orang tersebut adalah sebesar Rp 1100. Jika ia memilih bank konvensional, yang menawarkan pinjaman dengan bunga sebesar 10 %, maka kewajiban yang harus ia penuhi juga sebesar Rp1.100. Namun demikian, transaksi yang pertama (murabahah) adalah halal, sedangkan yang kedua adalah haram. Perbedaannya adalah terletak pada faktor akad.

Bisnis MLM yang sesuai syariah adalah yang memiliki kejelasan akad. Jika akadnya murabahah, maka harus jelas barang apa yang diperjualbelikan dan berapa marjin profit yang disepakati. Jika akadnya mudharabah, maka harus jelas jenis usahanya, siapa yang bertindak sebagai rabbul maal (pemilik modal) dan mudharib-nya (pengelola usaha), serta bagaimana rasio bagi hasilnya. Jika akadnya adalah musyarakah, maka harus jelas jenis usahanya, berapa kontribusi masing-masing pihak, berapa rasio berbagi keuntungan dan kerugiannya, dan bagaimana kontribusi terhadap aspek manajemennya. Jika akadnya ijarah, maka barang apa yang disewakannya, berapa lama masa sewanya, berapa biaya sewanya, dan bagaimana perjanjiannya. Kalau akadnya adalah akad wadi’ah atau titipan, maka tidak boleh ada tambahan keuntungan berapapun besarnya.

Demikian pula kalau bisnis tersebut dikaitkan sebagai sarana tolong menolong dengan mekanisme infak dan shadaqah sebagai medianya, maka embel-embel pemberian royalti harus dihindari. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Bisnis MLM yang akadnya tidak jelas dan semata-mata hanya memanfaatkan networking, merupakan salah satu bentuk money game yang dilarang oleh ajaran Islam.

Logika Bisnis Riil

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah logika bisnis riil. Apakah mungkin suatu usaha bisnis riil dapat menjanjikan keuntungan berlipat-lipat, bahkan hingga ribuan persen, dalam waktu yang sangat singkat? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Biasanya profit semacam itu hanya dihasilkan dari aktivitas spekulasi di pasar uang dan pasar modal konvensional, dengan instrumen bunga dan gharar yang sangat kental.

Menjanjikan keuntungan berlipat-lipat di awal sesungguhnya merupakan penyebab hilangnya etos kerja. Hal ini akibat adanya mimpi untuk menjadi kaya dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, hal tersebut bertentangan dengan sunnatullah dan ajaran Islam yang menekankan pentingnya usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal di dalam mencari rezeki. Karena itulah, penulis mengajak semua untuk bersama-sama meluruskan kembali aktivitas bisnis kita agar senantiasa selaras dengan tuntunan ajaran Islam, sehingga hidup kita pun menjadi semakin berkah.

*Dosen IE FEM IPB dan Kandidat Doktor Ekonomi Islam IIU Malaysia, pada http://www.pesantrenvirtual.co.id

Spirituality Management


Ketika kita mencoba membincangkan spirituality management, setidaknya terdapat tiga jenis kontribusi yang bisa disumbangkan bagi kemajuan praktek bisnis dan manajemen. Yang pertama, dimensi spiritualitas memberikan pondasi yang kuat untuk membangun integritas moral yang kokoh bagi para pelaku bisnis (karyawan, pengusaha, kaum profesional). Itulah profil integritas yang dinaungi oleh misalnya, sikap kejujuran, kesederhanaan, dan sikap yang mengacu pada etika kebenaran. Kini misalnya, kita melihat begitu banyak perusahaan yang mencantumkan aspek integritas dalam ’core competency’ yang mereka susun. Tentu saja, aspek integritas ini akan mampu diwujudkan – dan bukan jadi sekedar kata-kata hiasan – jika semua karyawan di perusahaan tersebut memiliki kadar sprititualitas yang tidak rapuh.

Kontribusi yang kedua berkaitan dengan pengembangan etos kerja yang berorientasi pada kemajuan dan keunggulan kinerja (excellent performance). Dimensi spiritualitas semestinya mampu dijadikan driving force yang kuat untuk menancapkan motivasi dan etos kerja yang selalu mengacu pada prestasi terbaik. Dalam konteks ini mestinya ada kesadaran kuat untuk menjalankan ”teologi kerja (job theology)” : atau sebuah niatan suci untuk selalu menganggap pekerjaan kita sebagai sebuah ibadah dan bentuk pengabdian kita pada Yang Maha Agung. Ketika kita bekerja dikantor dengan asal-asalan dan menghasilkan kualitas brekele, atau ketika ketika kita hanya mempu menciptakan pelayanan yang amburadul dan membikin para pelanggan patah arang, maka mestinya kita menanggap ini semua sebagai sebuah ”dosa” dan kita mesti merasa malu dihadapan Yang Maha Tahu.Sebaliknya, ketika kita selalu bisa mempersembahkan kinerja yang istimewa, atau ketika kita mampu mengagas dan melaksanakan ide-ide kreatif untuk memajukan perusahaan, maka mestinya ini semua tidak melulu didasari oleh keinginan untuk naik pangkat, atau mendapat bonus yang besar, melainkan pertama-tama mesti dilatari oleh niatan suci untuk beribadah. Sebuah niatan yang didorong oleh kehendak untuk mengabdi dan memuliakan Yang Diatas. Dalam konteks inilah, dimensi spiritualitas dapat menjelma sebagai sebuah inner force yang kokoh dan mampu memotivasi kita untuk terus bekerja keras memberikan yang terbaik.

Kontribusi ketiga yang layak disebut adalah potensi sumbangan dimensi spiritualitas dalam membangun apa yang kini sering disebut sebagai learning organization. Tak pelak, hampir semua agama didunia selalu mendorong para umatnya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Dalam Islam misalnya, ayat pertama yang diturunkan berbunyi iqra’ (artinya, bacalah !) : sebuah simbolisasi yang menekankan betapa pentingnya proses belajar dan menuntut ilmu bagi kemajuan peradaban manusia. Dengan demikian, upaya untuk membangun ’learning culture’, upaya mendorong para karyawan untuk terus merengkuh ilmu, atau upaya untuk menumbuhkan ”knowledge management system”, merupakan serangkaian proses yang senantiasa perlu digerakkan. Sebab, semua ini sesungguhnya merupakan perwujudan dari dimensi spiritualitas kita dan juga bentuk ibadah kita kepada Yang Maha Mengetahui.

Sumber :www.wirausaha.com

Manajemen Islami


Meski semua ekonom mengenal Adam Smith dan buku Wealth of Nations-nya, hanya segelintir yang membacanya dengan teliti. Dalam buku itu, Adam Smith mengutip laporan perjalanan Doktor Pocock yang menjelaskan rahasia kesuksesan para pedagang Arab. Keberhasilan mereka, tulis Smith, terletak pada keramahan dan kemurahannya. Tepatnya, ia menulis, “ketika mereka memasuki sebuah kota, mereka mengundang orang-orang di jalan, baik kaya maupun miskin, untuk makan bersama dengan duduk bersila. Mereka memulai makan dengan mengucap bismillah dan mengakhirinya dengan ucapan hamdalah.” (Adam Smith,Wealth of Nations [Oxford University Press,1993] hal.261,541).

Ratusan tahun kemudian,umat Islam seakan meninggalkan konsep manajemen yang telah membuat dunia terkesima ini. Syukurlah, belakangan ini sejumlah mujtahid Islam menggali kembali khazanah keilmuan ini. Salah satunya adalah Abu Sin dalam bukunya Al-Idarah fi al Islam.

Abu Sin mengkritik aliran-aliran manajemen konvensional mulai dari aliran scientific management, aliran bureaucratic, aliran human relations, aliran behavioral dan aliran pendekatan sistem.

Menurut Abu Sin, scientific management hanya menekankan pada pentingnya efisiensi dan kompensasi ekonomis sebagai insentif utama bagi pekerja, padahal efisiensi menjadi kontraproduktif bila pekerja merasa diperlakukan seperti robot dan berapapun besarnya kompensasi ekonomis akan terasa kurang bila kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi. Bahkan, konsep ini menimbulkan pertentangan yang tidak ada habisnya antara pekerja rendahan dengan manajemen atas.

Dalam rumusan Abu Sin, ada empat hal yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan manajemen islami:

Pertama, manajemen islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak islami. Etika bisnis yang ditawarkan oleh Islam berlaku universal tanpa mengenal ras dan agama. Boleh saja berbisnis dengan label Islam dengan segala atributnya, namun bila nilai-nilai dan akhlak berbisnis ditinggalkan, cepat atau lambat bisnisnya akan hancur.

Kedua, kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. Cukuplah menjadi suatu kezaliman bila perusahaan memanipulasi semangat jihad seorang pekerja dengan menahan haknya, kemudian menghiburnya dengan pahala yang besar. Urusan pahala, Allah yang mengatur. Urusan kompensasi ekonomis, kewajiban perusahaan membayarnya.

Ketiga, faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. Pekerja diperlakukan dengan hormat dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipatif pekerja tergantung pada intelektual dan kematangan psikologisnya. Bila hak-hak ekonomisnya tidak ditahan, pekerja dengan semangat jihad akan mau dan mampu melaksanakan tugasnya jauh melebihi kewajibannya.

Keempat, sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. Kedekatan atasan dan bawahan dalam ukhuwah islamiyah, tidak berarti menghilangkan otoritas formal dan ketaatan pada atasan selama tidak bersangkut dosa.

Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal Produk


Pebisnis yang bergelut di industri makanan dan minuman sangat berkepentingan dengan label sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Pasalnya sertifikat tersebut sangat penting dalam menghilangkan rasa was-was konsumen akan halal atau tidaknya produk yang akan dibeli. Di Tanah Air sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)

Adapun kriteria kehalalan sebuah produk dilihat dari beberapa sisi:

  • Produk tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingridient yang sengaja ditambahkan.
  • Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
  • Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
  • Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam.

Cara pengajuan sertifikat halal terbilang gampang asalkan pebisnis mengetahui informasinya. Pertama-tama pebisnis diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan : (1) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses. (2) Sertifikat halal atau Surat Keterangan halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya. (3) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Selanjutnya LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan. Jika tidak lengkap, seluruh berkas pengajuan akan dikembalikan agar dapat dilengkapi oleh produsen.

Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Dan jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI.

Jangan lupa, sertifikat ini hanya berlaku selama dua tahun, dan dikecualikan untuk daging impor, sertifikasi dilakukan setiap kali proses pengapalan. Biasanya 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat LPPOM-MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen. Dan satu bulan sebelum berakhir masa berlaku tersebut produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya. (SH)


Menjawab Pertanyaan Tentang Advertising Syariah


Menjamurnya lembaga, bank, dan perusahaan syariah dewasa ini menuntut adanya advertising agency yang kapabel dan mampu menjawab tantangan serta memberikan problem solving yang mendalam terhadap brand syariah yang ada. Munculnya Advertising syariah ibaratnya merupakan suatu oase di tengah gurun pasir yang gersang. Oleh karenanya brand development syariah tentu membutuhkan jurus-jurus jitu agar produk syariah mereka bisa sampai di benak konsumen dengan baik.

Ada dua hal yang melandasi munculnya advertising syariah di Indonesia (walaupun jumlah advertising ini masih sedikit). Ada yang sekedar reaksi sporadis terhadap kemunculan brand syariah yang ada, tetapi ada pula yang lebih dari itu, yaitu dengan idealisme tertentu sebagai bagian dari keyakinan bahwa syariah merupakan way of life bagi seorang muslim sehingga layak untuk disebarluaskan serta keyakinan untuk menjadikan islam sebagai rahmatan lil aalamiin (rahmat bagi seluruh alam). Selain alasan-alasan di atas, lahirnya advertising syariah juga menjadi partner yang serasi bagi brand-brand syariah karena agency-nya mengambil peranan spesialis menangani problem-problem syariah.

Beberapa jawaban terhadap pertanyaan “apa itu advertising syariah?” akan disampaikan dalam informasi berikut melalui pendekatan 5w+1h.

What

Advertising syariah (dari output pekerjaannya) adalah aktifitas untuk membantu penjualan baik barang ataupun jasa dengan bahasa verbal maupun visual dengan tujuan konsumen terbujuk untuk membeli ataupun mempergunakan jasa yang ditawarkan, dan tentu saja sesuai dengan azas Islam. Melakukan segala aktifitas periklanan di semua media dengan berlandaskan bahasa visual dan verbal secara santun, tidak melanggar syariat serta moral keIslaman yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Memilih dan memilah produk maupun jasa yang digarap hanya yang diperbolehkan syariat saja.

Apa yang disebut Advertising syariah bisa diindikasikan dari sistem yang digunakan di dalam perusahaan maupun dari aqad-aqad (perjanjian-perjanjian kerjasama) dengan kliennya. Sistem yang digunakan adalah sistem musyarakah yaitu aqad kerjasama dua orang atau lebih untuk saling memberikan keuntungan secara shar’i.

Who

Pada umumnya pelaku bisnis advertising syariah (AdS) adalah orang-orang yang concern dengan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi tujuan bisnisnya yaitu mengharap “ridho Allah” semata. Termasuk orang-orang yang sadar tentang kewajiban dakwah dengan goal setting nya “Islam Rahmatan lil’aalamiin”. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat membesarkan dan memperbaiki kualitas dunia periklanan Islam modern. Bersama-sama dengan pelaku bisnis syariah maupun lembaga syariah yang lain, AdS berusaha bersinergi demi upaya meningkatkan taraf kehidupan ummat yang lebih baik, sebagai alternatif solusi jitu di tengah kehidupan ekonomi kapitalisme global.

Tapi memang tak dipungkiri, bahwa ada juga pelaku bisnis AdS yang memilih system syariah berlandaskan asas manfaat semata. Sebagai langkah pragmatis untuk meraup pangsa pasar muslim dengan orientasi profit materi.

Why

Mengapa Advertising Syariah? Jawabannya hampir setali tiga uang dengan who. Karena motivasi utama para pelaku bisnis ini adalah untuk selalu berusaha menggapai ridho Allah dalam segala aktifitasnya, tak terkecuali ketika berbisnis advertising. Prinsipnya, tidak ada celah yang tidak bisa dijalankan secara syariah. Termasuk juga advertising yang kadang dipandang secara paradoks sebagai alat kapitalisme dalam menawarkan produk maupun jasanya. Ini lantaran mekanisme promosi hampir selalu berkonsekuensi menghabiskan banyak dana, sehingga harga pokok produk menjadi mahal lantaran beban biaya promosi, sementara konsumenlah yang harus menanggungnya.

Tumbuhnya lembaga serta perusahaan berlabel ”syariah” dapat menjadi rantai penghubung lahirnya advertising syariah. Mengapa demikian? Secara alami lembaga-lembaga serta perusahaan-perusahaan berlabel syariah akan mengupayakan mencari komunikan yang dianggap memiliki core competence yang sama-sama syariah, cepat atau lambat. Saat ini brand-brand syariah yang besar memang masih menggunakan advertising agency konvensional karena dari sisi daya dukung, modal, maupun SDM nya memang masih menjanjikan. Namun dapat diyakini pada saatnya nanti ketika advertising syariah mulai menjamur dan investor mulai berani memberikan dukungannya serta seiring dengan meningkatnya kesadaran umat mengenai praktik-praktik bisnis syariah, bukan hal yang mustahil bila advertising syariah menjadi pilihan yang paling tepat sebagai wahana berpromosi.

Where

Di Indonesia lahan AdS sangat terbuka. Sesuai paparan pada point why di atas, menjamurnya perusahaan/ lembaga syariah dapat diprediksi positif sebagai pemicu awal menjamurnya AdS. Oleh karena itu,di luar Indonesia sekalipun, kesempatan bisnis AdS masih sangat terbuka mengingat pemainnya juga masih terbilang sedikit. Negeri-negeri muslim tetangga seperti sebut saja misalnya Malaysia—Brunei—tentu menjadi lahan berikutnya. Negeri-negeri kawasan Timur Tengah? Bukan tidak mungkin menjadi sasaran setelahnya. Atau bahkan muncul di kawasan Eropa sebagai penawar kejenuhan terhadap sistem pasar bebas dan ekonomi neo liberal? Siapa tahu? Insya Allah!

When

Sekaranglah waktu yang tepat untuk mulai meneriakkan semangat ”Advertising Syariah”. Bahkan sekaranglah saatnya untuk mulai ”men-syariahkan” seluruh media untuk berpromosi. Tidak harus produk-produk syariah saja yang digarap berlandaskan prinsip syariah, tetapi produk-produk lain – yang masih terkategorikan halal seperti sabun mandi kecantikan, moisturizer, shampo, untuk dipromosikan dengan prinsip ini. Toh, sudah terlalu sering dan terlalu banyak umat ini melakukan ”dosa” dengan membiarkan pornografi iklan –dengan dalih kebebasan berekspresi – terpampang dimana-mana. Belum lagi fenomena ”machiavelis” dalam praktik-praktik bisnis periklanan yang menghalalkan segala cara dan masih banyak lagi.

How

Bagaimana caranya? Secara idealita, tentu saja dengan mengajak seluruh elemen dalam advertising untuk mau membumikan syariah dalam aktifitas sehari hari, meyakini bahwa syariah bukan sekedar konsep ibadah ritual tetapi juga memiliki konsep implementatif yang aplicable dalam kehidupan. Dari segi out put,harus ada peningkatan kualitas baik dari sisi ide, komunikasi maupun eksekusinya oleh seluruh pelaku bisnis advertising – khususnya yang muslim. Hal ini didasari dari pengamatan selama ini terhadap output yang dihasilkan AdS yang masih terkesan seadanya, digarap tanpa didukung dengan ide kreatif yang mendalam sehingga terkesan asal-asalan, sehingga mengesankan pangsa pasar syariah adalah orang-orang dengan tingkat apresiasi estetis yang rendah. Menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis AdS untuk memiliki tekad kuat, bersama membantu pertumbuhan perusahaan/lembaga syariah dengan sentuhan yang kreatif plus marketable.Termasuk juga tantangan untuk menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan informasi atas produk-produk halal yang dipromosikan setiap harinya, sehingga tidak menjerumuskan konsumen.

Semoga advertising syariah mampu menjadi agency dambaan umat yang persuasif tapi mendidik, sellable tapi santun, jujur dan benar, kreatif tapi shar’i.

Sumber http://www.syafaatadvertising.net dan http://www.fervorspirit.blogspot.com

Bisnis mana yang syari’ah


Seiring semaraknya penggunaan ekonomi syariah di Tanah Air, semakin banyak pebisnis yang meng-klaim bahwa bisnis atau usaha yang dijalankan merupakan bisnis syariah. Mulai dari bisnis penyewaan, toko, MLM, bisnis warnet, hingga bisnis hotel. Terlepas dari kebenaran bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, hingga saat ini memang tidak ada peraturan secara umum dalam negara yang membatasi bidang apa saja yang bisa dijalankan sebagai bisnis syariah dan mana yang tidak.

Kendati demikian menurut salah seorang konsultan dan pebisnis syariah Farid Ma’ruf, meski pada dasarnya semua bidang usaha bisa dijalankan sebagai bisnis syariah, namun tetap harus menjalankan beberapa prinsip sehingga benar-benar menjalankan bisnis secara syariah. “Melihat sebuah bisnis atau usaha benar secara syariah bisa dilihat dari sistemnya,” ujar Farid.

Sistem yang dimaksud salah satunya adalah masalah akad. Definisi akad menurut istilahnya adalah keterikatan keinginan diri seseorang dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Farid mencoba memberi contoh cara yang ditempuh oleh sebuah usaha berprinsip syariah. Misalnya, jika seseorang berinvestasi menanam saham pada sebuah usaha, kemudian dijanjikan mendapatkan bagi hasil sesuai modal yang ditanamkan itu berarti tidak menjalankan bisnis syariah, karena telah termasuk riba. Semestinya bagi hasil didasarkan pada hasil usaha dan bukan modal.

Ada contoh lain kegiatan bisnis yang berhubungan dengan jual beli mata uang. Sesuai fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), transaksi jual beli syariah dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jual beli dilakukan tidak untuk spekulasi. Kemudian ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). Dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah komoditas yang dijadikan sebagai bisnis, berupa produk atau jasa. Jika produk/jasa yang dijadikan lahan bisnis sudah nyata tidak halal secara syariah, sudah tentu tidak dapat digolongkan dalam bisnis syariah. Setelah produk/jasa telah aman dalam hal kehalalan, selanjutnya pebisnis harus menjalankan akad dan ketentuan yang benar secara syariah. Semua dapat diketahui dengan jalan mempelajari dari ahlinya, dan saat ini tersedia banyak literatur yang bisa dijadikan rekomendasi bisnis. (SH)

%d blogger menyukai ini: