Posts from the ‘Perbankan syaria’h’ Category

Ekonomi Islam : “Sekilas tentang Riba”


Pengertian
Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (an-nuwuw), meningkat (al-irtifa’), dan membesar (al-‘uluw). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga menurut Ibn Hajar ‘Askalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang ataupun uang.

Sementara itu pengertian senada juga dilontarkan oleh sebagian besar ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fiqhiyah, di antaranya sebagai berikut:

a)      Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari
Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”

b)      Imam Saraskhi dari Mazhab Hanafi
Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”

c)      Raghib al-Asfahani
Riba adalah penambahan atas harta pokok.”

d)     Imam Nawawi dari Mazhab Syafi’i
Salah satu bentuk riba yang dilarang Al Quran dan as-Sunah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu perjanjian.”

e)      Qatadah
Riba jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”

f)       Zaid bin Aslam
Yang dimaksud dengan riba jahiliyyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, ‘Bayar sekarang atau tambah’.”

g)      Mujahid
Mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.”

h)      Ja’far ash-Shadiq dari Kalangan Syi’ah
Ja’far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, ia menjawab,
“Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.”

i)        Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali.
Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai riba, ia menjawab,
Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.”

Dalil-dalil tentang riba
Dalil-dalil tentang riba terdapat dalam Al Quran, as-Sunah, Ijma’ maupun berdasar pada kaidah fiqhiyah.
a) Al Quran
Ayat-ayat yang membicarakan tentang riba di dalam Al Quran diturunkan secara bertahap, yaitu sebanyak empat tahapan. Secara urut tahap-tahap penurunan ayat-ayat tersebut adalah, tahap pertama; surat Ar-Rum ayat 39, kedua; surat An-Nisa’ ayat 160 – 161, ketiga; surat Ali Imron ayat 130, dan tahap terakhir adalah surat Al Baqarah ayat 275 – 279.

1) Ar Rum: 39
Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
Ayat tersebut menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah.

2) An-Nisa’: 160-161
Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
Ayat tersebut menggambarkan bahwa riba adalah sesuatu yang buruk, kemudian Allah SWT mengancam akan memberi siksa berat kepada orang Yahudi yang memakan riba.

3) Ali Imron: 130
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

4) Al Baqarah 275-279
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (2:275)
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (2:276)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (2:277)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (2:278)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (2:279)

Mengenai kandungan dari kelima ayat (2: 275-279) tentang riba yang tersebut di atas tertulis dalam rincian sebagai berikut:

  1. Ilustrasi pemakan riba digambarkan sebagai orang yang tidak dapat berdiri secara benar seperti orang yang kerasukan syaitan. Fenomena ini terjadi nanti di akhirat setelah hari kebangkitan serta di dunia, mereka gila akibat mengejar materi dan tidak pernah puas atau selalu meminta tambahan mangsa.
  2. Bantahan atas dalil akal-akalan mengidentikkan riba dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal jual beli mendatangkan untung dan riba mendatangkan bunga. Mereka menyebut riba sama dengan jual beli. Asumsi keliru tersebut dibantah oleh Al Quran secara tegas, lugas dan tajam. “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Jadi tidak ada lagi dalih dan ijtihad. Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang keji dan kotor. Karena Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

3) Allah membuka pintu ampunan bagi orang yang ingin bertobat, setelah datangnya pemberitaan dari Allah. Jika tidak, maka ancamannya kekal dalam neraka sebagai tempat kembali yang amat buruk.

4) Ancaman Illahi akan memusnahkan riba di satu sisi, dan janjinya yang akan menyuburkan sedekah. Tetapi secara tegas pelaku riba disiksa dengan azab tanpa mereka sadari saat ini, adanya malapetaka hancurnya sistem ekonomi, sabda rasul:
”Apabila riba dan zina sudah merata di suatu daerah, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapat siksa dari Allah.” (HR. Hakim dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)

5) Ancaman Allah sangat keras bagi pemakan riba, karena mereka memiliki dua karakter yang berbahaya, yaitu berlebihan dalam kekafiran dan keterlaluan dalam dosa.

6) Al Quran memerintahkan agar melepas seluruh sisa-sisa riba berapapun besarnya, dan mengisyaratkan bahwa orang yang berpaling dari perintah Allah ini bukanlah orang beriman.

7) Celakalah bagi orang yang diperangi Allah dan Rasulnya, tidak meninggalkan riba maka Allah dan RasulNya mengancam keras akan memeranginya pasti dia akan hancur dan konyol.

8) Al Quran mengakhiri pembicaraan tentang kasus riba dengan memperingatkan mengenai hari pertemuan dengan Allah SWT, yang pada hari itu tak seeorang pun dapat menolong orang lain. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

b) As Sunah
1) “Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai itu tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, “siapakah itu? Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.(HR. Bukhari)

2) “Jabir berkata bahwa rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim)

3) “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seorang yang melakukan zina dengan ibunya.” (HR. Al Hakim jilid II hal 37; Ibnu Majah, Hadits no. 2278, dan Ibnu Mas’ud dengan sanad yang sahih)

4) “Sungguh akan datang pada manusia suatu masa tiada seorangpun di antara mereka yang tidak akan memakan riba. Siapa saja yang berusaha tidak akan memakannya, maka ia akan tetap terkena debu (ribanya)” (HR. Ibnu Majah, hadits no. 2278; dan sunah Abu Dawud, hadits no. 3331; dan Abu Hurairah)

c) Ijma’
Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.

d) Qaidah Fikih
1) Ustadz Dja’far Amir menuliskan kaidah kesepuluh:
Sesuatu yang haram diambil atau diperolehnya, maka haram pula memberikannya kepada orang lain”.
Dasar kaidah di atas adalah firman Allah SWT, Q.S Al Hasyr:7
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya.

2) Kaidah keduapuluh enam dari buku Qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah:
“Apa saja yang penggunaannya diharamkan, maka diharamkan pula memperolehnya.”

3) Mirip dengan kaidah di atas:
“Apa-apa yang haram menjalankannya, maka haram pula mencarinya.”

4) Dalam buku Asnawi dikutip dari Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, cetakan 12 (Bandung: al Ma’arif, 2001) XII: 44:
“Apa-apa yang mendekati sesuatu, hukumnya sama dengan sesuatu itu.”

Macam-macam riba
Macam-macam riba menurut sebagian besar ulama, terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhl dan riba nasi’ah.
Sedangkan menurut Syafi’i secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah.

a. Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

a. Riba Jahiliyah
Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

b. Riba Fadhl
Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.

c. Riba Nasiah
Riba nasiah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.

Bunga
Pengertian
Berbagai pendapat mengenai pengertian dari bunga antara lain sebagai berikut:

Pertama, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.

Kedua, menurut Karnaen Perwataatmaja, bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpanan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk prosentase dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak.

Ketiga, bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasar tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan prosentase.

Keempat, pengertian bunga dapat dilihat dari batasan-batasan bunga, antara lain:
a. Bunga adalah tambahan yang dibayarkan pada transaksi pinjam meminjam .
b. Besarnya tambahan pada bunga ditetapkan di muka.
c. Besarnya tambahan pada bunga dihitung berdasarkan prosentase pokok modal yang dihitung dalam satuan tahun.

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, bunga adalah tambahan yang dibayarkan pada transaksi pinjam meminjam di mana tambahan itu ditetapkan di muka berdasarkan prosentase pokok modal.

1. Karakateristik Bunga
Bunga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pada bank-bank konvensional mempunyai beberapa karakteristik, yang sesungguhnya apabila dilihat dari karakteristik-karakteristik tersebut dapat menggambarkan bentuk kedzaliman dalam bunga. Karakteristik tersebut antara lain:
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.

2. Akibat negatif penerapan sistem bunga
Beberapa akibat negatif diterapkannya sistem bunga antara lain:

a. Masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti, sementara itu dia tetap wajib membayar prosentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman, hal ini akan semakin memberatkan nasabah karena dengan penetapan prosentase jumlah bunga akan menjadi kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman, sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa terjadi suatu saat jumlah yang harus dikembalkan nasabah berlipat ganda dari pokok pinjaman.

b. Penerapan sistem bunga mengakibatkan eksploitasi atau pemerasan oleh orang kaya terhadap orang miskin, hal ini karena modal besar yang dikuasai oleh orang kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, melainkan modal besar itu justru digunakan untuk kredit berbunga yang tidak produktif.

c. Sistem perbankan dengan bunga memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal. Selanjutnya alokasi kekayaan yang tidak seimbang ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mengakibatkan kerawanan berupa konflik antar kelas sosial.

d. Bunga dalam perbankan akan dapat menimbulkan laju inflasi semakin tinggi, karena ada kecenderungan bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebih-lebihan, selain itu dalam makro ekonomi seringkali suku bunga dan laju inflasi berkaitan erat, di satu pihak inflasi dianggap sebagai sumber penurunan daya beli yang terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu besar, sehingga untuk menangkalnya harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar bank sentral sebagai penentu kebijakan akan meningkatkan suku bunga, tingginya suku bunga akan mengakibatkan laju investasi terhambat, hilangnya kesempatan kerja, menurunya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesejahteraan sosial serta penderitaan usaha-usaha kecil peminjam dana.

e. Dalam jangka panjang sistem bunga akan merusak lingkungan terutama pada negara-negara kreditur, yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk menutupi atau membayar utang dan bunganya kepada negara debitur.

3. Kontroversi Masalah Bunga
Sebagian besar ulama mengatakan bahwa suku bunga dalam perbankan adalah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Al Quran dan As Sunah, namun sampai saat ini masih saja terdapat perbedaan pendapat di kalangan pemikir dan fikih Islam mengenai hal tersebut, apakah ia boleh dimanfaatkan ataukah haram untuk dimanfaatkan.

Pendapat-pendapat yang membolehkan suku bunga perbankan itu antara lain sebagai berikut:
a. Islam telah melarang riba, tetapi bukan melarang bunga bank. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al Quran, karena hukum tersebut hanya mengacu pada riba yang bermakna pinjaman yang bukan untuk produktif di masa pra Islam. Di masa itu orang tidak mengenal pinjaman produktif dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi.

Jawaban dari pernyataan tersebut adalah bahwa secara mutlak Allah telah melarang praktek riba seperti disebutkan dalam Al Baqarah ayat 275-279.

Praktek membungakan uang biasa dilakukan oleh individu atau lembaga keuangan. Individu atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan, maka akan memperoleh imbalan yang disebut bunga simpanan.

Sebaliknya individu atau badan hukum yang meminjam uang harus mengembalikan uang yang dipinjam dengan tambahan, sehingga disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut tercatat beberapa hal:

  1. Bunga adalah tambahan terdapat uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
  2. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa mempedulikan peminjam berhasil dalam usaha atau tidak.
  3. Besar bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka prosen (%) dalam setahun.

Oleh karena itu, menyebut riba dengan nama bunga tidak akan merubah sifatnya. Sehingga larangan terhadap riba berarti dilarangnya semua jenis ekses atas modal yang dipinjam, entah disebut bunga yang tinggi, bunga rendah ataupun penghasilan modal. Demikian pula tidak tepat mengatakan bahwa masa pra Islam pinjaman tidak diberikan untuk tujuan produksi (Mannan, 1997: 120).

Praktik riba di jaman Rasul menunjukkan bahwa orang Yahudi Madinah meminjamkan tidak hanya untuk tujuan konsumsi saja, tetapi juga untuk perdagangan. Pada kenyataannya, perbedaan antara pinjaman produktif dengan yang tidak produktif adalah perbedaan dalam tingkat. Jika bunga pada konsumsi berbahaya, maka bunga pinjaman produktif sebenarnya juga berbahaya, karena dimasukkan dalam biaya produksi sehingga akan berpengaruh menaikkan tingkat harga. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa riba yang dilarang Allah (terhadap orang Arab pada masa lalu) sama dengan bunga pada praktek perbankan saat ini (Mannan, 1997: 120).

b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, adapun jika bunga yang wajar dan tidak mendzalimi diperkenankan. Mereka berpendapat bahwa huruf “al” pada lafadz “wa harrama al-riba” menunjuk kepada sesuatu yang telah disebut terdahulu. Sementara kalam Allah di sini telah mendahului dengan kalam yang lain tentang riba, maka riba dalam ayat tersebut mencakup riba yang disebut dan dijelaskan sebelumnya, artinya riba yang dilarang oleh Allah dalam surat Ali Imron ayat 130 “Laa ta’kulu al-riba adl’aafan mudlaa’afah” maka diharamkan riba yang berlipat ganda, adapun jika tidak berlipat ganda tidak dilarang.
Jawaban dari pernyataan tersebut di atas adalah, bahwa:

  1. Pentakhsisan ayat tentang riba yaitu, surat Ali Imron ayat 130 terhadap surat Al Baqarah ayat 275 tidak berlaku, hal ini disebabkan karena Surat Ali Imron ayat 130 turun terlebih dahulu daripada surat Al Baqarah ayat 275, dan surat Al Baqarah ayat 275 merupakan ayat tentang riba yang turun paling akhir.
  2. Pentakhsisan ayat tidak berlaku karena ayat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diambil mafhum mukhalafahnya, jika ayat tersebut menunjuk kepada fakta yang terjadi pada waktu itu.
  3. Kenyataan yang terjadi pada saat ini bahwa suku bunga perbankan adalah suku bunga majemuk dan berlipat ganda.

c. Dalam keadaan dharurat bunga halal hukumnya, sebab apabila tidak ada bunga bank, sistem perbankan menjadi tidak bernyawa dan seluruh perekonomian akan lumpuh, karenanya tidak mungkin lepas dari bunga bank atau bisa dikategorikan sebagai kondisi dharurat.
Jawaban dari pernyataan tersebut adalah, bahwa kebolehan mengambil dalil dharurat harus memenuhi syarat, antara lain:

  1. Terpaksa
  2. Menurut Imam Suyuthi kondisi dharurat adalah “suatu keadaan yang gawat dharurat (emergency) di mana jika seseorang tidak melakukan suatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran dan kematian” (Kitab Al Asybah Wan Nadhair)
  3. Tidak menginginkan
  4. Tidak melampaui batas

Sementara itu, fakta tentang suku bunga perbankan apabila dihubungkan dengan permasalahan ini adalah, bahwa: pertama; apabila tidak mengambil bunga tidak menyebabkan kematian secara cepat, kedua; banyak alternatif yang dapat dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang halal, ketiga; sistem perbankan bukan hanya dengan berdasar konsep bunga saja, tetapi bank masih dapat berjalan dengan konsep bagi hasil.

Oleh karena itu, kesimpulannya adalah, bahwa adanya suku bunga perbankan tidak bisa dikatakan dalam kondisi dharurat sehingga hukum bunga bank tidak bisa berubah menjadi mubah atau halal.

d. Sesuatu yang diterima dari si peminjam dianggap sebagai pinjaman kebaikan, yaitu sumbangan dari pihak peminjam kepada pihak yang menyimpan uangnya di bank, sumbangan yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan melalui bank dimaksudkan sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Dalil yang dipergunakan untuk membenarkan praktek tersebut adalah hadits Bukhori dan Muslim, bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata:

“Nabi saw punya tanggungan hutang kepada seorang laki-laki berupa seekor unta. Suatu hari laki-laki itu datang untuk menagih beliau, nabi saw bersabda: “Berikanlah padanya”. Para sahabat lalu mencari unta yang dimaksud tetapi mereka tidak mendapatkannya selain daripada seekor unta (yang mutunya) seatasnya. Nabi saw bersabda: berikan unta ini kepadanya”. Laki-laki tadi berkata: anda telah memenuhiku, mudah-mudahan saja Allah pun memenuhi anda”. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Jawaban dari pernyataan di atas adalah

  1. Dalam mengembalikan unta pinjamannya nabi tetap mengembalikan seekor unta, yang membedakan pengembalian nabi adalah dalam hal kualitasnya saja.
  2.   Secara konsep, pinjaman kebaikan (qardh) tidak sama dengan bunga, yaitu dengan alasan: Pertama, qardh tidak diperjanjikan di muka, sementara suku bunga diperjanjikan di muka. Kedua, qardh besarnya tidak ditentukan sedangkan besarnya suku bunga ditentukan berdasarkan prosentase pokok modal. Ketiga, qardh diberikan atas dasar kerelaan pihak yang meminjam sedangkan suku bunga mengikat perjanjian transaksi pinjam meminjam.  Keempat, jika qardh tidak diberikan tidak ada konsekuensi apapun, sedangkan dalam suku bunga terdapat konsekuensi hukum.

e. Jumlah uang masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jumlah yang sama di masa yang akan datang, oleh karena itu bunga yang diberikan dimaksudkan untuk mengimbangi penurunan nilai antara daya beli uang. Dengan kata lain bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang tersebut.

Jawaban dari pernyataan di atas adalah, bahwa adanya suku bunga terhadap uang justru menimbulkan inflasi, yaitu dengan alasan bahwa ada kecenderungan bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebih-lebihan. Dengan suku bunga yang rendah, maka orang akan berbondong-bondong untuk memanfaatkan kredit dari bank, sehingga jumlah uang beredar meningkat. Meningkatnya JUB dalam masyarakat akan mendorong meningkatnya permintaan akan barang-barang, sehingga mendorong harga-harga naik, dan terjadilah inflasi. Inflasi seperti ini biasa disebut dengan Demand Pull Inflation (DPI), atau inflasi karena permintaan agregat tinggi (naik) sementara penawaran agregat tetap (konstan).

Oleh karena itu kesimpulannya adalah, karena suku bunga uang sebagai penyebab inflasi maka suku bunga uang sebaiknya dihapus, bukan sebaliknya.

Mengilaukan Pesona Perbankan Syariah


Bendera perbankan syariah makin berkibar. Meski begitu, posisinya masih jauh di bawah potensinya. Hati-hati terhadap nasabah kutu loncat ketika suku bunga tinggi!

*Karnoto Mohamad

Konsep syariah kini kian populer. Penganutnya terus bertambah. Masyarakat keuangan banyak meliriknya. Bank-bank konvensional ramai-ramai membuka unit syariah. Bahkan, ada bank yang semula beroperasi secara konvensional hijrah menuju bank umum yang sepenuhnya menerapkan konsep syariah secara penuh atau full platform.

Perbankan syariah makin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Berubahnya Bank Tugu menjadi Bank Syariah Mega Indonesia menambah jumlah bank umum syariah di Indonesia menjadi tiga buah. Sebelumnya sudah ada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Tidak ketinggalan, Bank Tabungan Negara (BTN) tertarik keunggulan sistem syariah. Bank milik negara yang piawai membiayai sektor properti ini akan memilih berubah menjadi bank umum syariah ketimbang dicaplok Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Konsep syariah memang mampu menebar pesona. Itu tak terlepas dari keunggulan yang dimiliki konsep ini. Sistem syariah tidak mengenal adanya bunga, tapi sistem bagi-hasil antara bank dan nasabahnya. Itu sebabnya, dalam bank syariah tidak dikenal istilah negative spread.

Menurut sejumlah praktisi perbankan syariah yang dihubungi InfoBank, konsep syariah juga mampu melenyapkan unsur saling menindas. Ia sangat mengedepankan nilai-nilai yang sangat positif, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Sehingga, secara alamiah, konsep syariah diyakini akan lebih mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG).

Tak heran, kendati konsep syariah identik dengan Islam, masyarakat yang datang memanfaatkan layanan jasa perbankan syariah bukan saja mereka yang menganut ajaran Islam. Tak heran pula bila sistem ini telah merambah ke 15 negara bukan Islam, seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, dan Australia, selain 27 negara Islam itu sendiri. Samuel L. Hayes dari Harvard University menegaskan, sistem syariah ini sudah mendunia dan bisa menjadi milik semua bangsa.

Pendapat yang sama juga dilontarkan banyak praktisi perbankan di Indonesia. Agus D.W. Martowardojo, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengungkapkan, “Sistem syariah bukan dominasi kelompok agama, tapi sebagai alternatif sistem perbankan yang, kami lihat, potensi pasarnya besar sekali. Apalagi, mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem konvesional.”

Perbankan syariah menawarkan sistem bagi-hasil (mudharabah) sebagai alternatif dari sistem bunga. Selain itu, dalam skema pembiayaannya dikenal pula sistem jual-beli (murabahah). Kedua sistem yang menghilangkan unsur bunga ini dinilai sebagai sistem yang bersifat universal dan dapat diterima masyarakat karena sifatnya yang menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Menurut Rizqullah, Pemimpin Usaha Divisi Syariah BNI, hubungan bank dengan nasabahnya diikat perjanjian di muka untuk membagi rasio keuntungan sesuai dengan diperjanjian. Sistem ini tentu sangat menarik bagi pengusaha peminjam. Ketika keuntungan besar, bagi-hasilnya juga besar dan demikian pula sebaliknya.

Dana yang dikucurkan pun akan terhindar dari kegiatan-kegiatan spekulatif dan praktik curang model mark up. “Dengan menerapkan sistem ini, ekonomi akan berkembang dan akan tercipta struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Lalu, inflasi juga bisa nol,” ujar Rizqullah kepada Tofik Iskandar dari InfoBank pada sebuah kesempatan.

Konsep yang menarik ditambah pasarnya yang luas membuat peminat sistem syariah makin bertambah. Sudah banyak argumentasi bahwa perbankan syariah akan cerah pada masa datang. Terutama bila menyimak komposisi 220 juta jiwa populasi Indonesia, yang 80%-nya merupakan penganut Islam.

Di sisi lain, riset Bank Indonesia (BI) pernah mengungkapkan, 40% responden mengatakan, bunga bank itu haram. Keyakinan tersebut diperkuat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir 2003 bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram hukumnya.

Latar seperti itu turut memengaruhi perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun. Menurut catatan BI, pangsa aset perbankan syariah yang 0,36% pada 2002 meningkat menjadi 0,67% pada 2003. Fatwa MUI tadi kemudian juga memberikan berkah bagi perbankan syariah. Salah satu buktinya, pangsa aset perbankan syariah pada Desember 2004 mencapai 1,3% atau Rp15,31 triliun dibandingkan dengan total aset perbankan nasional.

Pada 2005, pangsa aset perbankan syariah diprediksi meningkat lagi menjadi 1,85%. BI memproyeksikan aset total perbankan syariah akan mencapai Rp171,35 triliun pada 2011 atau 9,10% dari aset total perbankan nasional. “Ini proyeksi konservatif. Dihitung menggunakan asumsi data terakhir tahun 2003 dengan posisi aset Rp7,4 triliun. Bisa saja, nanti, melebihi proyeksi ini,” kata Edi Setiadi, Deputi Direktur Perbankan Syariah BI, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Bahkan, Karim Business Consultant (KBC) memrediksi lebih dari itu. KBC menggunakan asumsi dasar aset total masing-masing bank umum syariah atau unit syariah pada Desember 2004 dan memperhitungkan perkembangannya yang akan lebih pesat. Itu seiring dengan rencana sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) dan 19 dari 20 besar bank konvensional papan atas yang akan membuka unit syariah.

“Dengan asumsi itu, kami memroyeksikan, pada 2011, aset total perbankan syariah di Indonesia berkisar pada posisi rendah Rp300 triliun dan posisi tinggi Rp360 triliun atau porsinya dalam industri perbankan nasional 16,7% hingga 20%,” ujar Adiwarman A. Karim, Presiden Direktur KBC.

Makin baiknya perkembangan perbankan syariah didukung kondisi pemahaman dan keinginan sebagian masyarakat yang makin baik pula untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Volume usaha perbankan syariah akan terus meningkat didukung perluasan jaringan kantor dan produk bank syariah yang makin lengkap pula.

Bendera perbankan syariah di Indonesia makin berkibar. Industri perbankan Indonesia seperti memiliki wilayah baru untuk menatap masa depan. Ketika persaingan perbankan konvensional makin tak kenal ampun, perbankan syariah menjadi alternatif lain. Bahkan, sejumlah praktisi bank syariah yakin, konsep syariah mampu menjadi solusi yang mendukung perekonomian bangsa. Bermunculannya kantor-kantor perbankan syariah turut meramaikan kancah perbankan nasional. Masyarakat yang selama ini tak terjangkau kini bisa mengaksesnya.

Namun, hal itu bukan berarti bahwa pasar perbankan syariah tak mengenal kompetisi. Banyaknya bendera syariah yang dikibarkan bank-bank umum konvensional menciptakan medan pertempuran baru. Menurut catatan Biro Riset InfoBank (birI), di luar tiga bank umum syariah, ada sekitar 13 bank konvesional yang telah memiliki unit syariah. Misalnya, BNI, BRI, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), serta sejumlah bank pembangunan daerah (BPD), seperti Bank Jabar (Jawa Barat), Bank DKI (Daerah Khusus Ibu Kota), dan Bank Riau. Jumlah jaringan kantor perbankan syariah pada 2004 sudah mencapai 355 unit ditambah 88 kantor bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Sejumlah bank konvesional lain siap membuka kantor syariahnya. Salah satunya adalah PermataBank. Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), yang terseok kekurangan modal, dikabarkan akan dijadikan unit bisnis syariah Bank Bukopin, salah satu investor baru bank tersebut. Bank-bank lain yang belum membuka unit bisnis syariah pun tak menutup mata terhadap pasar syariah ini.

Kendati makin dipadati pemain, para praktisi perbankan syariah optimistis bahwa pasar masih terlalu luas untuk diperebutkan. Bila dalam persaingan ada kalah cepat, itu pun bukan berarti karena pasarnya digerogoti kompetitor. “Kalau kita nggak mampu berkembang lebih cepat, itu karena kita sendiri. Bukan karena pasarnya diambil orang. Pasar masih banyak,” ujar A. Riawan Amin, Direktur Utama BMI, kepada InfoBank, bulan lalu.

Menurut Riawan, kunci pengembangan perbankan syariah adalah jaringan. Sebab, pasar potensial perbankan syariah itu tidak berada di satu tempat, tapi menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Sehingga, semangat bank-bank mendirikan kantor cabang yang melayani jasa keuangan syariah patut dihargai. Sebab, selain sosialisasi dan edukasi sistem syariah terhadap masyarakat makin cepat, perbankan syariah juga mendorong perubahan paradigma dalam kegiatan ekonomi. Artinya, sebagian pengusaha mulai beralih melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip bagi-hasil.

Perbankan syariah kini makin memperluas jaringan. Produknya pun kian inovatif dalam penghimpunan dana ataupun pembiayaan. Dan, yang patut dihargai adalah fungsi intermediasi dijalankannya dengan baik. Dari posisi dana pihak ketiga (DPK) yang Rp11,67 triliun pada tahun lalu, perbankan syariah menyalurkan pembiayaannya hingga Rp11,48 triliun. Artinya, financing deposit ratio (FDR) mencapai 98,3%, jauh melebihi loan to deposit ratio (LDR) perbankan nasional yang hanya sekitar 50%.

Pertumbuhan perbankan syariah yang fantastis pantas diperhitungkan. Tapi, perbankan syariah pun tak boleh cepat berpuas diri melihat keberadaannya yang makin dilirik orang. Selain giat melakukan ekstensifikasi pasar dengan membuka outlet-outlet baru, mereka harus melakukan intensifikasi pasar yang ada agar outlet-nya bisa tumbuh terus. Paradigma pemasaran get, keep, grow perlu dipegang agar nasabah mengambang berubah menjadi nasabah loyal.

Nasabah syariah yang loyal bukan hanya menempatkan dananya. Dia juga bersedia menjalin hubungan baik serta mau menggunakan produk dan jasa lain. Bahkan, lebih dari itu, nasabah tersebut rela merekomendasikan produk dan jasa di perbankan syariah kepada rekan atau orang lain.

Perbankan syariah memang dituntut memperbaiki diri terus-menerus. Inovasi produk yang tiada henti, dukungan infrastruktur dan teknologi yang baik, sumber daya manusia (SDM) yang andal, serta pelayanan prima harus dimiliki agar daya saingnya terus meningkat.

Perbankan syariah yang hanya giat mencari nasabah baru tanpa menjaga nasabah yang sudah ada perlu berhati-hati. Sebab, tak semua nasabah syariah berkategori pasar emosional (emotional market). Nasabah emosional mungkin tak mempan digoda hasutan hadiah dan bunga menggiurkan. Tapi, nasabah kutu loncat ada di mana-mana dan mereka mudah mengalihkan dananya ke bank konvesional ketika suku bunga lebih tinggi.

Sumber : InfoBankNews.com

Apa Kabar Bank Syari’ah?


Oleh: AZHARI AKMAL TARIGAN*

Beberapa hari yang lalu, Waspada memuat berita dengan judul, “Pertumbuhan Nasabah Bank Syari’ah Menyedihkan.” (Waspada, 30 Januari 09). Pernyataan ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Fadjrijah. Kendatipun ada kenaikan tetapi sangat lamban. Bayangkan, jumlah nasabah perbankan syari’ah naik tipis dari 2007 sebanyak 2,845 juta rekening menjadi 3,799 juta rekening hingga 2008. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan, keadaannya tidak jauh berbeda. Penyaluran kredit (pembiayaan) bank syari’ah hanya naik sedikit dari 512 ribu nasabah di 2007 menjadi 589 ribu nasabah di November 2008. Di sampan itu, sampai sekarang pangsa pasar bank Syari’ah baru mencapai 2,08% dengan total asset 47 triliun. Sedangkan target pemerintah adalah 5 % dengan total asset 90 Triliun. Jumlah minimal inipun agaknya sulit terpenuhi dalam waktu dekat. Ironis memang, di sebuah Negara yang penduduknya mayoritas muslim, pangsa pasar bank syari’ah yang terserap baru sedikit. Berangkat dari kondisi yang menyedihkan inilah tampaknya BI merasa perlu menggelar Festifat Ekonomi Syari’ah (FES) yang kedua di Jakarta. Festifal yang akan berlangsung dari tanggal 4-8 Februari yang akan menampilkan multi jasa bank Syari’ah, pembiayaan investasi dan sebagainya. Tidak tanggungtanggung, mimpi yang ingin dibangun adalah Indonesia Bisa Lebih Sejahtera lewat ekonomi syari’ah. Tentu saja harapannya, dengan Festifal Ekonomi Syari’ah, akselerasi pengembangan perbankan syari’ah bisa dipacu. Sejauh mana efektifitasnya, waktu tentu akan menjawab. Begitu seriusnya BI Pusat – juga BI di daerah, mendorong perkembangan perbankan syari’ah, tampaknya semangat ini tidak diikuti praktisi perbankan di daerah, khususnya di Medan Sumatera Utara. Saya tidak punya data pertumbuhan nasabah bank syari’ah di Sumut begitu juga dengan pertumbuhan pembiayaannya. Namun setidaknya, data nasional sebagaimana yang diajukan Deputi Gubernur BI layak untuk kita jadikan acuan. Itu artinya, perbankan syari’ah di daerah juga jalan di tempat. Sepanjang yang saya ikuti, berkenaan dengan perkembangan perbankan syari’ah di Sumatera Utara sejak tahun 1990-an, nyata jelas bahwa ada pergeseran yang signifikan dalam pengembangan perbankan syari’ah. Jika pada tahun 1990-an sampai tahun 2000 awal, pengembangan bank syari’ah cukup massif, melibatkan semua unsur kekuatan, sekarang ini suasana kebersamaan itu tidak ditemukan lagi. Pada masa awal perkembangan bank syari’ah di Sumut, penulis melihat adanya semangat kebersamaan yang terjalin secara sinergis dan harmonis antara lembaga perbankan syari’ah, perguruan tinggi, ulama dan lembaga ekonomi riil masyarakat sampai kepada organisasi remaja masjid. Pemerintah Propinsi di bawah kepemimpinan H. Rizal Nurdin juga mendukung sepenuhnya, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan Festifal ekonomi Syari’ah yang akhirnya menginspirasi pusat. Hasilnya, kegiatan ekonomi syari’ah tumbuh subur di Medan. Namun suasana itu tidak terasa sama sekali sekarang ini. Artinya, ada yang hilang dari gerakan ekonomi syari’ah di Sumut. Beberapa catatan yang perlu dikemukakan: Pertama, Absennya Mujahid Al-Iqtishad Saya ingin mengatakan jika pada masa awal, pimpinan cabang perbankan syari’ah dan karyawannya tidak saja sebagai “bankir” tetapi juga menjadi Mujahid al-Iqtishad. Artinya mereka tidak hanya berdiam dikantor, tetapi terus berjuang bagaimana mensosialisasikan ekonomi dan perbankan syari’ah ke masyarakat. Mereka sadar, menjadi kepala cabang atau menjadi karyawan bank syari’ah tidak cukup hanya berdiam diri menunggu nasabah di kantor . Tetapi harus bergerak, masuk ke simpul-simpul masyarakat. Membangun komunikasi dengan PT Islam dan ormas keagamaan. Saya khawatir, jangan-jangan mereka telah kehilangan etos mujahid sehingga jihad al-iqtishad (berjihad) menjadi tak penting lagi. Sejatinya, jihad adalah kata kunci dalam pengembangan ekonomi syari’ah. Berbeda halnya dengan bank-bank konvensional. Mereka tidak perlu lagi berjuang “mati-matian” untuk turun ke akar rumput. Mereka cukup meningkatkan promosinya dengan menambah hadiah yang menarik, nasabah akan berduyun-duyun datang ke bank tersebut. Bank syari’ah sangat berbeda. Kedua, Berkurangnya PeranPerguruan Tinggi Sejarah perkembangan bank syari’ah di Sumut sejak tahun 1990-an tidak dapat dilepaskan dari peran IAIN-SU Medan, khususnya Fakultas Syari’ah. Tidak berlebihan jika disebut, perbankan syari’ah di Sumut “berhutang budi” dengan IAIN-SU Medan. Lewat FKEBI (Forum Kajian Perbankan dan Ekonomi Islam) sejak dipimpin Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution sampai dinakhodai Dr. Amiur Nuruddin, ekonomi dan perbankan Islam terus menerus disuarakan lewat berbagai forum. Apakah lewat seminar, diskusi terbatas sampai mimbar-mimbar masjid. Pada saat itu, jalinan kerjasama antara perbankan syari’ah dengan FKEBI berjalan sangat harmonis. Saat ini suasananya benar-benar berubah. Kalaupun ada kerjasama dengan perguruan tinggi sifatnya hanya terbatas. Misalnya, beberapa praktisi perbankan syari’ah diminta bantuannya untuk mengajar di Fakultas Syariah, baik pada jurusan ekonomi Islam ataupun pada D3 Manajemen Perbankan dan Keuangan Islam. Bentuk kerjasama yang lain, mahasiswa Fak. Syari’ah diperkenankan untuk magang di bank syari’ah. Hanya sebatas inilah bentuk kerja sama. Kalaupun ada tambahannya, paling-paling masalah sistem penggajian dan pembiayaan. Nyaris kita tidak menemukan bentuk kerja sama yang lebih strategis dan berjangak panjang. Misalnya merumuskan cetak biru strategi pengembangan syari’ah di Sumut. Bahkan ironisnya, perbankan syari’ah merasa dalam kondisi yang aman. Sehingga mereka tidak perlu lagi bantuan perguruan tinggi. Pada hal di sinilah akar masalahnya. Masalah terbesar dalam sosialisasi ekonomi syari’ah di Sumut adalah menggeser paradigma berpikir ummat. Rendahnya respon mereka terhadap bank syari’ah sebenarnya dibentuk oleh pemahaman keagamaan yang mereka anut selama ini. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa Islam hanya sebatas ibadah saja sedangkan ekonomi masalah lain. Membangun kesadaran berekonomi syari’ah yang diawali dengan pemahaman yang tepat tentang Islam, bukanlah pekerjaan mudah. Sampai di sini peranan perguruan tinggi Islam khususnya IAIN-SU, mutlak penting. Saya mendapat kesan, praktisi perbankan syari’ah di Sumut tidak menyadari kenyataan ini. Bahkan lebih dari itu, mereka merasa tidak perlu bersusah payah mengucurkan dana sosialisasi pengembangan karena merasa sudah berada di zonya nyaman. Ketiga, Bank Syari’ah tidak bersatu Pada mulanya, di Sumut hanya ada dua institusi perbankan Syari’ah; Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Mu’amalat Indonesia. paling-paling ditambah dengan BPRS dan Ahad Net (MLM Syari’ah). Kemudian muncul pula BNI Syari’ah. Yang menarik bagi saya, bersama IAIN dan FKEBI, kerjasama dalam rangka sosialisasi dapat kita laksanakan dengan baik. Terkesan Bank Syari’ah kendati bersaing memperebutkan pangsa pasar, namun mereka tetap bisa bekerja sama. Ketika bank Syari’ah di Sumut tumbuh bak cendewan di musim hujan, kerjasama malah tidak terbangun kendati mereka berada dalam payung Asbisindo. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Benar bahwa lembaga perbankan adalah lembaga bisnis. Kompetesi menjadi tak terhindarkan. Namun ada yang terlupakan. Bank syari’ah membawa panji Islam. Nilai-nilai agama harus tetap menjadi payung segala aktifitas. Jangan sempat bank syari’ah malah menggunakan cara-cara sekuler, bersaing tidak sehat dan saling menegasikan. Merasa lebih syari’ah padahal tidak sama sekali. Cara-cara seperti ini menurut saya, bukan malah saling menguatkan, tetapi sebaliknya saling melemahkan. Saya menyarankan, seluruh kekuatan ekonomi Islam Sumut, apakah BI, MUI, FKEBI-IAIN-SU, lembaga perbankan dan sector riil harus kembali duduk bersama. Kita perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan ekonomi syari’ah yang telah lama mati. Sosialisasi ekonomi syari’ah tidak sepenuhnya dapat menggunakan kacamata rasional seperti yang dimotori BI dan Pemda. Ekonomi syari’ah memiliki dimensi spiritual, teologis dan moral. Untuk itu kebersamaan antar lembaga strategis menjadi keniscayaan. Intinya, semangat jihad harus kita tumbuhkan pada diri kita, apakah praktisi perbankan, pemerhati, ulama, ustaz, dan sebagainya. Jika kita tidak melakukan apapun, percayalah, bank syari’ah di Sumut akan jalan ditempat. *Penulis dalah Dosen Fak. Syari’ah IAIN-SU.

Sumber : http://www.waspada.co.id

Dibalik UU Perbankan Syariah


Dalam masyarakat feodal sebenarnya peraturan (rule) dikalahkan oleh kekuatan atau wibawa personal. UU atau aturan bisa diatu atur disesuaikan denan keinginan seorang feodal (person) atau tokoh elite yang dipandang tinggi oleh suatu masyarakat. Budaya inilah yang terbangun sejak era penjajahan dan dihidup suburkan oleh rezim orde baru. Era reformasi mengharapkan pada saat yang sama meruntuhkan budaya ini. Memang Soeharto runtuh bersama kekuasaan, feodalis dan elite person yang mendapatkan keuntungan era itu. Namun dalam perjalanannya mungkin karena sang elit, sang feodal mernikmati benar situasi privelese feodal itu, makanya budaya itu kembali bersemi dan berjalan bersama dengan budaya modern yang egaliter yang ingin dibangun oleh momentum reformasi. Sebenarnya tokoh BJ Habibie termasuk elite yang bisa membangun budaya egaliter itu tetapi sayang periode kepemimpinannya secara sadar atau tidak ditumbangkan oleh kaum elite yang pada akhirnya dimenangkan oleh “sedikit bayaknya kaum feodal atau minimal menikmati budaya feodal” dimana ketoohannya yang diandalkan dan dilestarikan seperti yang diperankan oleh Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jusuf Kalla bisa diharapkan sebenarnya tetapi kalah dengan UU protokoler yang demikian apik dilaksanakan / dilestarikan oleh para staf yang diuntungkannya untuk seolah budaya feodal itu menjaga kewibawaan lembaga negara seperti lembaga Wakil Presiden. Sebahagian besar dapat dikatakan beliau dikalahkan oleh budaya feodal itu.

Masyarakat kita yang hampir 75% hanya tamatan SLTP bahkan diantaranya sebahagian besar lulus atau tidak tamat SD justru tidak bisa diharap untuk menumbangkan “rezim” budaya feodal ini. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain faktor historis, budaya dan ad at lama, kualitas pendidikan yang rendah, kualitas ekonomi, dimana lebih 50 % berpendapatan dibawah Rp. 20.000,· per hari, “social capital atau trust” yang rendah, ketidak adilan dan ketimpangan sosial yang besar. Dimana sebagian besar rakyat yang menikmati “booming” ekonomi adalah yang itu itu juga (istilah Tempo: loe lagi Loe lagi) ditambah dengan koruptor. Kasus Kejaksanaan yang baru baru ini terungkap bisa menggambarkan bagaiama pola, skim, dan distribusi pembagian rezki yang terjadi di masyarakat kita. Dari situ bisa kita lihat siapa yang menikmati BLBI, siapa yang mendapat cipratan rezki, dan siapa yang dirugikan. Apa hubungan prolog ini dengan UU Perbankan Syariah yang telah di sahkan DPR pad a tanggal 17 Juni 2008 yang baru lalu?

Saya sengaja membuka prolog ini untuk menjawab beberap isu penting yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama, sejauh mana peranan UU dalam perkembangan bank syariah dimasa depan? Kedua, apkah UU ini bisa diharapkan untuk mendongkrak kemajuan perbankan syariah di Tanah Air, Ketiga, apa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah ini? Terakhir, Keempat, bagaimana kita menuju kedepan dalam pengembangan bank syariah ini? Isu ini akan dibahas dibawah ini.

Pertama: Sejauhmana UU ini mendorong perkembangan bank syariah. UU ini tidak banyak mempengaruhi perkembangan bank syariah jika pendorong perkembangan itu mengandalkan “stakeholder” (pemilik, nasabah funding atau penerima pembiayaan) domestik apalagi mengandalkan kekuatan investor emosional dan rasional. Stakeholders Emosional tidak bisa diharap karena uangnya tidak ada 80% dari 60% mereka ini pendapatanya dibawah Rp 20.000, jadi sebenarnya mereka ini menunggu zakat atau qardul hasan yang dikumpulkan bank syariah. Stakeholders rasional masih belum begitu mantap masuk dalam industri ini disamping mereka ini kebanyakan non- muslim. Dari 20 orang terkaya Indonesia hanya 15% muslim dan dari jumlah ini juga belum tentu berminat untuk masuk dalam industri ini. Kemungkinan besar UU ini hanya bisa menorong dan memantapkan keinginan pihak luar terutama investor Timur Tengah memasuki industri ini.

Kedua: Sesuai dengan penjelasan diatas maka untuk mendongkarak peranan perbankan syariah di tanah air khususnya dari dongkrakan kekuatan lokal sebenarnya hanya dari pemerintah. Sejauh ini Pemerintah (kecuali peran Bank Indonesia era Burhanuddin Abdullah) masih dinilai sangat lemah.

Ketiga: Masih banyak permasalahan yang dihadapi bank syariah. Hal ini bisa dilihat dari faktor eksternal bank syariah dan internal. Dari aspek eksternal misalnya: perangkat UU yang melingkupinya seperti UU Perpajakan, UU PT, regulasi yang dualistis, dukungan politik, elit, dan feodal yang masih lemah, serta silabus, program studi di Universitas yang belum mendukung pasar syariah ini ditengah kebutuhan SDM yang sangat besar. Dar aspek internal misalnya kualitas SDM, inefisiensi bank syariah, terbatasnya jenis produk yang ditawarkan, link dan kerjasama dengan lembaga sejenis yang belummapan dan lain sebagainya.

Keempat: Bagaimana kedepan? UU perbankan syariah inisiatif pemerintah ini patut dihargai kendatipun terlambat kendatipun simpul penggerak (driver) bukan UU. Dalam masyarakat dan budaya feodal serta rakyat yang mayoritas masih miskin baik spiritual/iman dan material maka kekuatan pendongkrak pengembangan bank syariah ini hanya diharapkan dari pemerintah khususnya Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Jika mereka menyadari korelasi positif dari misi dan kinerja banksyariah ini dengan tugas misi dan fungsi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pro-growth, pro-job, pro poor, mestinya Pemerintah harus sudah all out dan mengeluarkan semua jurus jitunya untuk memberikan peluang yang semakin besar terhadap bank syariah ini melalui: (1) mengkonversi sebhagaian (misalnya BRI dan BTINf kalau tidak bisa dikatakan semua bank BUMN konvensional menjadi bank syariah. Jika ini terjadi maka sebahagain besar fungsi pemerintah akan dilaksanakan oleh bank BUMN. (2) mengarahkan berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong perbankan syariah msialnya memerikan tax holiday, insentive pajak kepada bank syariah akrena fungsinya yang besar dalam pro poor dan kebijakan CSR efektif lainnya (3) mengutamakan bank syariah sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dana nya (seperti setoran ONH, APBN dan lain sebagainya kepada bank syariah. Dengan kebijakan ini saya yakin Pemilu 2009 akan lebih am an bagi elite sekarang ini dibandingkan jika tidak melakukan sesuatu.

Sumber : http://majalahekonomisyariah.com

Welcome To Undang-Undang Perbankan Syariah Dan Strategi Percepatan Pertumbuhan Bank Syariah


Dengan disahkannya RUU Perbankan Syariah menjadi UU Perbankan syariah; berarti kini perbankan syariah memiliki payung hukum yang selama ini didamba. Begitu juga dengan hadirnya UU SBSN maka diharapkan akan menarik para investor asing, terutama investor Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia.

Hadirnya UU Perbankan Syariah sangat diharapkan dapat memacu denyut perekonomian nasional, dan kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, serta membuka lapangan kerja ditambah lagi UU Perbankan Syariah memperkuat fundamen hukum perbankan syariah sehingga bisa setara dengan bank konvensional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Fadjrijah mengungkapkan, dengan disahkannya RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah maka target pangsa pasar perbankan syariah sebesar lima persen pada 2010 dapat tercapai. Hingga saat ini aset perbankan syariah hanya 1,7 persen dari total aset perbankan nasional atau sekitar Rp 40 triliun. UU Surat Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dinilai berpotensi untuk menggantikan Surat Utang Negara (SUN) konvensional sebagai instrumen defisit anggaran pemerintah.

Hal ini terlihat dalam mekanisme underlying asset, perhitungan bagi hasil dan proyek-proyek yang akan dibiayai. Sebaliknya, SUN konvensional cenderung tidak transparan dan cenderung spekulatif. Untuk mencapai target 5 persen pada 2010, Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah menyatakan aset perbankan syariah harus mencapai sekitar Rp 90 triliun. Dengan asumsi inilah dapat menjadi relevansi prospektus perbankan syariah, dengan asumsi dan langkah-langkah akselerasi maka pertumbuhan asset, DPK dan pembiayaan industri perbankan tahun 2008 diproyeksikan akan mencapai volume asset, DPK dan pembiayaan sesuai program akselerasi yaitu masing-masing sebesar Rp. 91,6 triliun, Rp. 73,3 triliun dan Rp. 68,9 triliun.

Percapaian share asset perbankan syariah sebesar 5 % merupakan anchor yang seyogianya menjadi semangat semua pihak, untuk bekerja keras dan berkontribusi secara lebih konkret. Mengenai perkembangan komposisi pembiayaan didominasi oleh pembiayaan berbasis murabahah (57,6%), namun share pembiayaan berbasis bagi hasil terus meningkat. Secara konkret langkah-langkah percepatan pertumbuhan bank syariah tertuang dalam API dan Blueprint perkembangan perbankan syariah serta jangka pendek dalam program akselerasi 2007-2008 dengan selalu berorentasi kepada SDM baik di BI maupun di industri bank syariah, peningkatan efektivitas dan kualitas pengawasan perbankan syariah, penyempurnaan approach sosialisasi perbankan syariah agar sesuai dengan target pasar, peningkatan kualitas service dan jaringan pada bank syariah, ditambah lagi dengan upaya mendorong bank syariah agar lebih inovatif dalam menjual produk dan jasa bank baru dan lebih market friendly.

Perkembangan peluang bisnis pasca UU Perbankan syariah adalah orientasinya meningkatkan minat investor dalam maupun luar negeri yang akan masuk dalam industri perbankan syariah, untuk itulah perlu meningkatkan kepastian hukum transaksi perbankan syariah di Indonesia.

Dengan munculnya sentra-sentra ekonomi berbasis syariah antara lain perbankan syariah, BMT, asuransi syariah, pengadilan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, MLM syariah, dan seterusnya; otomotis memerlukan upaya keras untuk memunculkan konsep universal mengenai sistem ekonomi islam secara utuh dan komperhensif yang akan memayungi sentra-sentra ekonomi berbasis syariah.

Perbankan syariah di Indonesia akhirnya mendapat payung hukum setelah DPR . menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) perbankan syariah dalam rapat kerja, sembilan fraksi menyatakan setuju agar RUU ini disahkan dalam rapat paripurna. Undang-Undang Perbankan Syariah dengan draft final rancangan undang-undangini berisi 13 bab dan 70 pasal. Jumlah pasal berkurang dari draft awal sebanyak 15 bab dan 75 pasal. Menepis Ketidakpastian Adanya ketidakpastian hukum melahirkan kekhawatiran otoritas moneter kita tentang keengganan investor asing datang ke Indonesia. Kesan inilah yang pada gilirannnya melahirkan nuansa Islamphobia yang tidak semestinya hadir ditengah pengesahaan RUU Perbankan Syariah, dan yang paling penting saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia menyambut dengan positif, notabene harus dapat menepis Adanya kekeliruan interpretasi publik pada pasal tertentu RUU Syariah.

Beberapa point penting undang-undang Perbankan Syariah ini salah satunya adalah memberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan perbankan syariah kepada Bank Indonesia. Kewenangan pengawasan dan kepatuhan juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah bank umum konvensional. Prospek perbankan syariah ke depannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Kekuatan yang dimiliki bank syariah sampai akhir 2007, menurut laporan Bank Indonesia adalah tiga bank umum syariah (BUS), 26 UUS (unit usaha syariah), 26 UUS (unit usaha syariah), dan 114 BPRS. Dengan kekuatan ini perbangkan syariah berhasil membukukan 2,8 juta rekening nasabah, sedangkan volume usaha bank syariah hingga akhir 2007 baru mencapai Rp. 36,5 triliun atau sekitar 1,8 persen dari aset perbankan nasional. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang Beberapa point penting undang-undang Perbankan Syariah ini salah satunya adalah memberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan perbankan syariah kepada Bank Indonesia. Kewenangan pengawasan dan kepatuhan juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usa ha syariah bank umum konvensional.

Prospek perbankan syariah ke depannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Kekuatan yang dimiliki bank syariah sampai akhir 2007, menurut laporan Bank Indonesia adalah tiga bank umum syariah (BUS), 26 UUS (unit usaha syariah), 26 UUS (unit usaha syariah), dan 114 BPRS. Dengan kekuatan ini perbangkan syariah berhasil membukukan 2,8 juta rekening nasabah, sedangkan volume usaha bank syariah hingga akhir 2007 baru mencapai Rp. 36,5 triliun atau sekitar 1,8 persen dari aset perbankan nasional. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang cabang syariah secara langsung maupun melaluikonversi cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah. Tentu saja, kondisi saat ini membutuhkan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak agar sistem ekonomi berdasarkan syariah Islamiyah dapat terus tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan.Di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai terpaan rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut, harus memacu institusi perbankan syariah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan teroganisir dengan profesional. Tantangan saat ini adalah sejauhmana pelaku perbankan syariah bisa memformulasikan kegiatan­kegiatan dalam membangun perekonomian nasioanal setelah mendapat payung hukum.

Bank syariah diharapkan mampu menjawab segala harapan dan optimisme akan pentingnya sistem Islam diterapkan dalam dunia perbankan. UU Perbankan Syariah dalam pasal 55 diatur:

  1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan daalm lingkup peradilan agama.
  2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.Dalam penjelasan pasal 55 tsb dijelaskan bahwa yg dimaksud dengan ‘penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sbb: (a) musyawarah. (b) mediasi perbankan. (c) melalui Basyarnas. (d) melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum.

Perbankan Syariah Dan UU Terkait

  1. UU No. 7/1992 & No. 10/ 1998 Tentang Perbankan
  2. UU No. 23/ 1999 Tentang Bank Indonesia
  3. UU No. 24/ 2004 Tentang Lembaga Penjamin
  4. UU No. 3/ 2006 Tentang Perseorangan Terbatas
  5. UU No. 40/ 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  6. UU No. 38/ 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 7.UU No. 19/ 2008 Tentang SBSN 8.UU & PP Perpajakan, Pertanahan, Pembiayaan DLL 9.UU Perbankan Syariah

Mengilaukan Pesona Perbankan Syariah


Bendera perbankan syariah makin berkibar. Meski begitu, posisinya masih jauh di bawah potensinya. Hati-hati terhadap nasabah kutu loncat ketika suku bunga tinggi!

*Karnoto Mohamad

Konsep syariah kini kian populer. Penganutnya terus bertambah. Masyarakat keuangan banyak meliriknya. Bank-bank konvensional ramai-ramai membuka unit syariah. Bahkan, ada bank yang semula beroperasi secara konvensional hijrah menuju bank umum yang sepenuhnya menerapkan konsep syariah secara penuh atau full platform.

Perbankan syariah makin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Berubahnya Bank Tugu menjadi Bank Syariah Mega Indonesia menambah jumlah bank umum syariah di Indonesia menjadi tiga buah. Sebelumnya sudah ada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Tidak ketinggalan, Bank Tabungan Negara (BTN) tertarik keunggulan sistem syariah. Bank milik negara yang piawai membiayai sektor properti ini akan memilih berubah menjadi bank umum syariah ketimbang dicaplok Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Konsep syariah memang mampu menebar pesona. Itu tak terlepas dari keunggulan yang dimiliki konsep ini. Sistem syariah tidak mengenal adanya bunga, tapi sistem bagi-hasil antara bank dan nasabahnya. Itu sebabnya, dalam bank syariah tidak dikenal istilah negative spread.

Menurut sejumlah praktisi perbankan syariah yang dihubungi InfoBank, konsep syariah juga mampu melenyapkan unsur saling menindas. Ia sangat mengedepankan nilai-nilai yang sangat positif, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Sehingga, secara alamiah, konsep syariah diyakini akan lebih mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG).

Tak heran, kendati konsep syariah identik dengan Islam, masyarakat yang datang memanfaatkan layanan jasa perbankan syariah bukan saja mereka yang menganut ajaran Islam. Tak heran pula bila sistem ini telah merambah ke 15 negara bukan Islam, seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, dan Australia, selain 27 negara Islam itu sendiri. Samuel L. Hayes dari Harvard University menegaskan, sistem syariah ini sudah mendunia dan bisa menjadi milik semua bangsa.

Pendapat yang sama juga dilontarkan banyak praktisi perbankan di Indonesia. Agus D.W. Martowardojo, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengungkapkan, “Sistem syariah bukan dominasi kelompok agama, tapi sebagai alternatif sistem perbankan yang, kami lihat, potensi pasarnya besar sekali. Apalagi, mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem konvesional.”

Perbankan syariah menawarkan sistem bagi-hasil (mudharabah) sebagai alternatif dari sistem bunga. Selain itu, dalam skema pembiayaannya dikenal pula sistem jual-beli (murabahah). Kedua sistem yang menghilangkan unsur bunga ini dinilai sebagai sistem yang bersifat universal dan dapat diterima masyarakat karena sifatnya yang menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Menurut Rizqullah, Pemimpin Usaha Divisi Syariah BNI, hubungan bank dengan nasabahnya diikat perjanjian di muka untuk membagi rasio keuntungan sesuai dengan diperjanjian. Sistem ini tentu sangat menarik bagi pengusaha peminjam. Ketika keuntungan besar, bagi-hasilnya juga besar dan demikian pula sebaliknya.

Dana yang dikucurkan pun akan terhindar dari kegiatan-kegiatan spekulatif dan praktik curang model mark up. “Dengan menerapkan sistem ini, ekonomi akan berkembang dan akan tercipta struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Lalu, inflasi juga bisa nol,” ujar Rizqullah kepada Tofik Iskandar dari InfoBank pada sebuah kesempatan.

Konsep yang menarik ditambah pasarnya yang luas membuat peminat sistem syariah makin bertambah. Sudah banyak argumentasi bahwa perbankan syariah akan cerah pada masa datang. Terutama bila menyimak komposisi 220 juta jiwa populasi Indonesia, yang 80%-nya merupakan penganut Islam.

Di sisi lain, riset Bank Indonesia (BI) pernah mengungkapkan, 40% responden mengatakan, bunga bank itu haram. Keyakinan tersebut diperkuat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir 2003 bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram hukumnya.

Latar seperti itu turut memengaruhi perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun. Menurut catatan BI, pangsa aset perbankan syariah yang 0,36% pada 2002 meningkat menjadi 0,67% pada 2003. Fatwa MUI tadi kemudian juga memberikan berkah bagi perbankan syariah. Salah satu buktinya, pangsa aset perbankan syariah pada Desember 2004 mencapai 1,3% atau Rp15,31 triliun dibandingkan dengan total aset perbankan nasional.

Pada 2005, pangsa aset perbankan syariah diprediksi meningkat lagi menjadi 1,85%. BI memproyeksikan aset total perbankan syariah akan mencapai Rp171,35 triliun pada 2011 atau 9,10% dari aset total perbankan nasional. “Ini proyeksi konservatif. Dihitung menggunakan asumsi data terakhir tahun 2003 dengan posisi aset Rp7,4 triliun. Bisa saja, nanti, melebihi proyeksi ini,” kata Edi Setiadi, Deputi Direktur Perbankan Syariah BI, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Bahkan, Karim Business Consultant (KBC) memrediksi lebih dari itu. KBC menggunakan asumsi dasar aset total masing-masing bank umum syariah atau unit syariah pada Desember 2004 dan memperhitungkan perkembangannya yang akan lebih pesat. Itu seiring dengan rencana sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) dan 19 dari 20 besar bank konvensional papan atas yang akan membuka unit syariah.

“Dengan asumsi itu, kami memroyeksikan, pada 2011, aset total perbankan syariah di Indonesia berkisar pada posisi rendah Rp300 triliun dan posisi tinggi Rp360 triliun atau porsinya dalam industri perbankan nasional 16,7% hingga 20%,” ujar Adiwarman A. Karim, Presiden Direktur KBC.

Makin baiknya perkembangan perbankan syariah didukung kondisi pemahaman dan keinginan sebagian masyarakat yang makin baik pula untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Volume usaha perbankan syariah akan terus meningkat didukung perluasan jaringan kantor dan produk bank syariah yang makin lengkap pula.

Bendera perbankan syariah di Indonesia makin berkibar. Industri perbankan Indonesia seperti memiliki wilayah baru untuk menatap masa depan. Ketika persaingan perbankan konvensional makin tak kenal ampun, perbankan syariah menjadi alternatif lain. Bahkan, sejumlah praktisi bank syariah yakin, konsep syariah mampu menjadi solusi yang mendukung perekonomian bangsa. Bermunculannya kantor-kantor perbankan syariah turut meramaikan kancah perbankan nasional. Masyarakat yang selama ini tak terjangkau kini bisa mengaksesnya.

Namun, hal itu bukan berarti bahwa pasar perbankan syariah tak mengenal kompetisi. Banyaknya bendera syariah yang dikibarkan bank-bank umum konvensional menciptakan medan pertempuran baru. Menurut catatan Biro Riset InfoBank (birI), di luar tiga bank umum syariah, ada sekitar 13 bank konvesional yang telah memiliki unit syariah. Misalnya, BNI, BRI, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), serta sejumlah bank pembangunan daerah (BPD), seperti Bank Jabar (Jawa Barat), Bank DKI (Daerah Khusus Ibu Kota), dan Bank Riau. Jumlah jaringan kantor perbankan syariah pada 2004 sudah mencapai 355 unit ditambah 88 kantor bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Sejumlah bank konvesional lain siap membuka kantor syariahnya. Salah satunya adalah PermataBank. Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), yang terseok kekurangan modal, dikabarkan akan dijadikan unit bisnis syariah Bank Bukopin, salah satu investor baru bank tersebut. Bank-bank lain yang belum membuka unit bisnis syariah pun tak menutup mata terhadap pasar syariah ini.

Kendati makin dipadati pemain, para praktisi perbankan syariah optimistis bahwa pasar masih terlalu luas untuk diperebutkan. Bila dalam persaingan ada kalah cepat, itu pun bukan berarti karena pasarnya digerogoti kompetitor. “Kalau kita nggak mampu berkembang lebih cepat, itu karena kita sendiri. Bukan karena pasarnya diambil orang. Pasar masih banyak,” ujar A. Riawan Amin, Direktur Utama BMI, kepada InfoBank, bulan lalu.
Menurut Riawan, kunci pengembangan perbankan syariah adalah jaringan. Sebab, pasar potensial perbankan syariah itu tidak berada di satu tempat, tapi menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Sehingga, semangat bank-bank mendirikan kantor cabang yang melayani jasa keuangan syariah patut dihargai. Sebab, selain sosialisasi dan edukasi sistem syariah terhadap masyarakat makin cepat, perbankan syariah juga mendorong perubahan paradigma dalam kegiatan ekonomi. Artinya, sebagian pengusaha mulai beralih melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip bagi-hasil.

Perbankan syariah kini makin memperluas jaringan. Produknya pun kian inovatif dalam penghimpunan dana ataupun pembiayaan. Dan, yang patut dihargai adalah fungsi intermediasi dijalankannya dengan baik. Dari posisi dana pihak ketiga (DPK) yang Rp11,67 triliun pada tahun lalu, perbankan syariah menyalurkan pembiayaannya hingga Rp11,48 triliun. Artinya, financing deposit ratio (FDR) mencapai 98,3%, jauh melebihi loan to deposit ratio (LDR) perbankan nasional yang hanya sekitar 50%.

Pertumbuhan perbankan syariah yang fantastis pantas diperhitungkan. Tapi, perbankan syariah pun tak boleh cepat berpuas diri melihat keberadaannya yang makin dilirik orang. Selain giat melakukan ekstensifikasi pasar dengan membuka outlet-outlet baru, mereka harus melakukan intensifikasi pasar yang ada agar outlet-nya bisa tumbuh terus. Paradigma pemasaran get, keep, grow perlu dipegang agar nasabah mengambang berubah menjadi nasabah loyal.

Nasabah syariah yang loyal bukan hanya menempatkan dananya. Dia juga bersedia menjalin hubungan baik serta mau menggunakan produk dan jasa lain. Bahkan, lebih dari itu, nasabah tersebut rela merekomendasikan produk dan jasa di perbankan syariah kepada rekan atau orang lain.

Perbankan syariah memang dituntut memperbaiki diri terus-menerus. Inovasi produk yang tiada henti, dukungan infrastruktur dan teknologi yang baik, sumber daya manusia (SDM) yang andal, serta pelayanan prima harus dimiliki agar daya saingnya terus meningkat.

Perbankan syariah yang hanya giat mencari nasabah baru tanpa menjaga nasabah yang sudah ada perlu berhati-hati. Sebab, tak semua nasabah syariah berkategori pasar emosional (emotional market). Nasabah emosional mungkin tak mempan digoda hasutan hadiah dan bunga menggiurkan. Tapi, nasabah kutu loncat ada di mana-mana dan mereka mudah mengalihkan dananya ke bank konvesional ketika suku bunga lebih tinggi.

%d blogger menyukai ini: