Posts from the ‘Isu-isu krisis Pendidikan’ Category

 “Revolusi Membuat Anak Candu Membaca”


A. Perkembangan Bahasa Bayi

Perkembangan Bahasa merupakan sebuah proses dari motoric otak kiri manusia. Kemampuan tersebut meliputi pengucapan kalimat, memahami pembicaraan orang, Kemampuan berhitung, dan menulis. Sedangkan fungsi otak kananmencangkup Bahasa nonverbal seperti penekanan dan irama, pengenalan situasi dan kondisi, pengendalian emosi, kesenian dan kreativitas.

Dalam perkembangannya, kedua otak anak akan mengalami spesialisasi. Kemudian, apa yang terjadi pada tahun pertama? Kemampuan anak akan mengalami perkembangan yang pesat. Namun, tahap itu harus tetap menjadi perhatian khusus bagi orang tua. Sebab tahapan itu dapat dijadikanparameter ada atau tidaknya gangguan perkembangan pada bayi.

Menjadi orang tua harus jeli terhadap segala perubahan pada anaknya. Perkembangan Bahasa dan bicara pada anak biasanya digambarkan sebagai berikut:

  1. Masa Preliguistik, 0-3 Bulan.

Pada periode ini, bayi belum bias menggabungkan elemen Bahasa, baik secara isi, bentuk, atau dari pemakaian Bahasa.

  1. Masa Transisi, 3-9 Bulan.

Salah satu perkembangan Bahasa utama milestone pada bayi ialah pengucapan kata kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama.

  1. Masa Perkembangan Kosakata, 9-18 Bulan.

Inilah masa dimulainya produksi kalimat. Perkembangan komprehensif secara produksi kata-kata berlangsug cepat pada usia sekitar 18 bulan. Ia mulai dapat berbicara menggunakan kata kata yang tersimpan dalam memorinya.

  1. Masa Prasekolah, 18-36 bulan.

Pada masa ini, bayi akan memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga mempunyai akses ke jaringan social yang lebih luas. Hal itu akan membuat perkembangan kognisinya menjadi semakin tajam. Anak mulai berpikir tentang konsep, jenis dan peristiwa.

Anda harus mengetahui tahap tahap perkembangan kemampuan bicara bayi. Sehingga, anda menjadi peka dan bisa secara menangkap pesan-pesan darinya.

Anda pun perlu mengetahui bahwa perkembangan Bahasa bayi dan tangisan pertama sampai mampu bertutur kata terbagi atas dua periode besar.  Periode linguistic terbagi dalam tiga fase besar, yaitu sebagai berikut:

  1. Fase Satu Kata atau Holofrase

Dalam fase ini, bayi menggunakan satu kata guna menyatakan pemikirannya yang kompleks, baik yang berupa keinginan maupun perasaan.

  1. Fase Lebih dari Satu Kata

Fase dua kata muncul ketika bayi berusia sekitar 18 bulan. Pada fase itu, ia sudah bisa membuat kalimat sederhana yang terdiri dari dua kata.

  1. Fase Diferensiasi

Periode ini berlangsung pada bayi yang berusia 2,5-5 tahun. Pada fase yang lain, saat usia bayi sekitar 15-18 bulan, perkembangan bahasanya menunjukan ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Tanggap terhadap kata-kata tanpa gerak
  2. Mulai ikut bernyanyi
  3. Menggerakan tangan
  4. Bayi berinteraksi dengan ucapan
  5. Orang tua mulai menyesuaikan diri

B. Perkembangan Bicara

Perkembangan awal bicara pada bayi biasa disebut dengan reflexive vocalization, yaitu terjadi pada usia 0-3 minggu. Pada tahap tersebut, bayi masih menyuarakan tangisan yang berupa reflex belaka atau tanpa disadari.

Tahap kedua ialah babbling, yaitu terjadi saat bayi berusia 3 minggu sampai 2 bulan. Sekarang, ia sudah mengeluarkan suara, tetapi terdengar tidak jelas.

Lalling merupakan tahap ketiga, terjadi pada bayi berusia sekitar 2-7 bulan. Saat tersebut, ia sudah dapat mendengar dan mengulang suku kata, seperti ba, pa, ma, mik dan sebagainya.

Saat berusia 10 bulan, Bayi dapat mendengar suara suara disekitarnya. Kemudian ia meniru suara suara yang terekam diotaknya menggunakan ekspresi wajah dan isyarat tangan.

Selanjutnya ialah tahap true speech atau berbicara dengan benar, terjadi pada bayi berusia 18 Bulan. Alhasil, ia akan lebih terampil berbicarih terampil berbicara pada umur 5-6 tahun.

Bayi merupakan “penyerap” yang konstruktif. Bayi mempelajari bBayi mempelajari Bahasa dan konsep-konsep pentingahasa dan konsep-konsep penting tanpa melalui pengajaran yang terencana sectanpa melalui pengajaran yang terencana secara khusus.

Setiap bayi memiliki perkembangan Bahasa lisan yang berbeda beda. Hal itu terjadi Karena muatan informasi yang dikumpulkan oleh setiap bayi berbeda.

Masing masing bayi belajar mendapatkan informasi yang tersedia dengan cara sendiri. Beberapa bayi berinteraksi degan dunia menggunakan sentuhan, sedangkan yang lain mungkin lebih bergantung pada pengelihatan dan pendengaran.

C. Perkembangan Awal Bahasa

Sebelum mampu berbicara, biasanya bayi memiliki kebiasaan mengeluarkan kebiasaan mengeluarkan suara suara yang bersifat sederhana, kemudian berkembang menjadi kompleks dan memiliki arti.

  1. Kematangan Fisiologis

Setiap bayi dibekali kemampuan berkomunikasi menggunakan Bahasa sejak dalam kandungan (innate). Tetapi, kemampuan ini tidak dapat langsung digunakan. Masih dibutuhkan sebuah proses perubahaan evolutive yang panjang, sampai seorang bayi bisa berbahasa kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya.

2. Perkembangan system saraf dalam otak

Sistem perkembangan saraf pada janin pada masa prenatal tergolong sederana. Bahkan dapat dikatakan jika perkembangan yang dimaksud terjadi Bersamaan dengan pembentukan organ organ eksternal pada masa triwulan pertama. Menginjak akhir triwulan kedua proses perkembangan organ organ tubuh internal maupun ekstenal pada janin  berkembang pesat, yang salah satunya adalah otak.

Setelah berkembangan, otak mempu bekerja guna menerima rangsangan eksternal yang diberikan oleh lingkungannya.

Setiap rangsangan eksternal yang diterima akan menjadi bahan bahan jejak ingatan dalam otak janin. Janin akan merasakan getaran getaran sebagai tanda dirinya memperoleh perhatian dan kasih saying ketika orang tuanya memberikan rangsangan berupa cerita, nyanyian, atau Bahasa. Setelah lahir bayi yang pernah memperoleh pengalaman berkomunikasi dengan orang tuanya saat masih janin akan bekembang dengan baik.

D. Kesiapan anak dalam belajar membaca

Selama ini, teori psikologi perkembangan yang dimotori oleh Jean Piaget menjadi rujukan utama bagi kurikulum taman kanak kanak. Akibatnya, pelajaran membaca, menulis, dan berhitung secara tidak langsung dilarang diperkenalkan kepada anak dibawah usia 7 tahun. Sebab, Piaget beranggapan bahwa anak berusia dibawah 7 tahun dianggap belum mencapai fase oprasional konkret. Fase yang dimaksud ialah saat anak dianggap sudah bisa berfikir secara terstruktur.

Sehingga, calistung didefinisikan sebagai kegiatan yang memerlukan cara berpikir secara berpola. Hal inilah yang membuat calistung tidak cocok diajarkan kepada anak TK.

Banyak ahli yang menngeluarkan berbagai teori gna menemukan cara agar anak mendapatkan pelajaran membaca sejak dini, salah satunya Glenn Doman. Ia menjadi pelopor dalam pengembangan metode belajar membaca dan matematika pada anak sejak dini. Ia merupakan prndobrak dari teori yang dicetuskan oleh Piaget.

Doman bukan praktisi pendidikan. Ia adalah seorang bedah otak yang berhasil menyembukan orang-orang yang mengalami cedra otak lewat metode flash card. Ia membuat kartu berisi kata yang ditulis dedngan tinta berwarna merah pada karton tebal. Kartu-kartu tersebut ditampilkan dihadapan pasien dalam waktu cepat, hanya satu detik per kartu. Karena singkatnya waktu yang diberikan, maka akan membuat otak bereaksi terhadap kata yang ditampilkan.

Bagi sebagian orang, metode Falsh card dinilai mustahil. Sebab, bisa saja anak-anak telah menghafal kata-kata yang diperkenalkan

Sesuatu yang dilakukan doman tentu menghadirkan berbagai macam kritik, termasuk dari beberapa ahli psikologo. Hal itu dikarenakan metode flash card dianggap sebagai cara yang kurang rasional serta bisa merusak pembelajaran nalar dan logika. Metode flash card berbasis hafalan, sedangkan menurut para psikolog dan orang umum, kemampuan membaca harus diproses melalui tahapan-tahapanfonemik dan fonetiik. Anak terlebih dulu harus mengenal huruf dan mampu membedakan bunyi, sampai akhirnya bisa menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata.

E. Tahapan Perkembangan Kemampuan Membaca Anak

Pada saat mengajarkan calistung kepada anak TK atau prasekolah, guru wajib mengetahui kemampuan membaca pada anak. Menurut seorang pakar yang bernama Cochrane Efal, perkembangan dasar kemampuan membaca pada anak berusia 4-6 tahun berlangsung dalam lima tahap berikut:

  1. Fantasi

Tahap ini merupakan saat anak belajar menggunakan buku. Anak mulai berpikir tentang pentingnya sebuah buku.

  1. Pembentukan Konsep Diri

Anak sudah memposisikan diri sebagai pembaca dan mulai sibuk dalam kegiatan membaca atau “pura-pura membaca buku”. Orang tua wajib memberikan rangsangan dengan cara membacakan buku terhadap anak.

  1. Membaca gambar

Anak sudah menyadari tulisan yang tampak dan menemukan kata yang dikenal

  1. Pengenalan Bacaan

Pada tahap ini, anak sudah menggunakan tiga sistem isyarat, yaitu Graphoponic, semantik, dan sintaksis secara bersama-sama. Anak sudah tertarik pada bacaan dan mulai membaca tanda-tanda yang ada di lingkungan.

  1. Membaca Lancar

Ini merupakan masa pada anak yang dapat membaca berbagai jenis buku secara bebas. Adapun orang tua dan guru tetap wajib membacakan buku kepada anak.

F. Dinamika Kemampuan Membaca

Seorang pengamat pendidikan, Jeanne Chall, mengemukakan bahwa belajar membaca mencangkup rangkuman kecakapan yang dibangun pada keterampilan sebelumnya.Guna mencapai hal ini, ada lima tahap perkembangan kemampuan membaca. Berikut kelima tahapan tersebut:

  1. Tahap Dasar

Tahap dasr bermula saat anak mulai menguasai prasyarat membaca. Setelah masuk sekolah, anak bisa membedakan huruf dalam alfabet.

  1. Tahap 1

Ini merupakan tahun pertama sekolah. Pada masa tersebut, anak sedang belajar mengenai kemampuan “merekam” fonologi.

  1. Tahap 2

Selanjutnya, di kelas dua dan tiga, anak sudah membaca dengan fasih.

  1. Tahap 3

Pada tahamp tersebut anak sudah mendapatkan informasi dan materi tertulis.

  1. Tahap 4

Tahap ini bermula di sekolah tinggi, saat kemampuan baca yang fasih sudah dikuasai. Anak gampang memahami beragam materi bacaan dan menarik kesimpulan dari bacaan.

G. Kemampuan Membaca dan Perkembangan Daya Pikir

Ada istilah yang disebut phonemic awareness, ini merupakan salah satu kemampuan yang dapat dimiliki siapa pun. Sederhananya, merupakan pengetahuan tentang huruf yang dapat dipisahkan dari suara. Kemampun tersebut biasanya belum muncul pada anak usia prasekolah.

Selain itu ada juga istilah yang dikenal dengan nama phonologic recording. Istilah tersebut ialah kesadaran terhadap fonologis dalam kemampuan awal membaca. Aanak-anak diajarkan mendengar huruf, kemudian mencoba mencocokan antara huruf huruf dan suara.

Selain beberapa istilah tersebut, guna memperkenalkan membaca kepada anak, orang tua dan guru harus memahami apa dan bagaimana konsep membaca. Sebab membaca merupakan salah satu fungsi tertinggi dalam otak manusia.

H. Cara mengajarkan Membaca Kepada Anak Usia Dini

Banyak pendekatan yang bisa dilakukan guna mengajarkan membaca kepada anak sejak usia dini. Selengkapnya sebagai berikut:

  1. Menitikberatkan pada Pemahaman Simbol atau Huruf.

Pendekatan ini dilakukan guna mengenalkan sistem simbol bunyi kepada anak sejak dini.Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan nama alfabet serta bunyinya. Proses yang akan berjalan dimulai huruf yang paling sederhana dan paling tinggi intensitas penggunaannya, seperti huruf vokal.

  1. Menekankan Belajae Membaca Kata dan Kalimat secara Utuh

Dengan pendekatan ini, anak diharapkan dapat mencari sendiri sitem huruf serta bunyi yang berlaku.

Singkat kata, orang tua hanya mengajarkan cara membaca, tanpa menjelaskan hukum-hukumnya.

  1. Cara membangkitkan Minat Baca pada Anak
  2. Banyak cara yang dapat ditempuh guna menumbuhkan serta membangkitkan minat baca pada anak, di antaranya adalah sebagai berikut:
  3. Semakin sering Anda membacakan cerita atau hal yang menarik, semakin sering pula anak belajar membaca.
  4. Biarkan anak menyaksikan serta memperhatikan cara kita membaca. Dengan sendirinya, ia akan berpikir bahwa kita menikmati buku.
  5. Ikut sertakan anak dalam kegiatan berbahasa yang berbeda-beda
  6. Berikan referensi tentang buku, majalah anak, serta gambar-gambaryang sesuai dengat minat dan kesukaan anak.
  7. Biasakan anak untuk pergi ke perpustakaan dan toko buku.
  8. Jika ada kesempatan, izinkan anak membaca bersama orang-orang yang lebih tua.
  9. Pujilah anak saat membaca, apalagi bila berhasil mengeja bacaanya. Sebab, pada umumnya semua anak suka dipuji.

I. Berbagi Metode Guna Mengajarkan Anak membaca

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, diketahui bahwa meningkatkan kecerdasan anak bisa dilakukan sejak dalam kandungan. Selama proseskehamilan, janin akan menyerap segala bentuk latihann yang Anda berikan, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan otaknya dikemudian hari.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendukung perkembangan otak janin. Dalam penelitiannya, Rene van De Carr dan Marc Lehre membahas mengenai metode yang mengajarkan membaca kepada anak-anak sejak dalam kandungan.

(a)  Metode Rene van De Carr dan Marc Lehreh

Metode ini dikembangkan dari sebuah penelitian yang dimulai pada tahun1979 oleh Dr. Rene van De Carr, seorang ahli kebidanan yang bekerja sama dengan seorang psikolog bernama Marc Lehrer guna mengembangkan stimulasi pralahir. Pendidikan pralahir pertama kali diterbitkan pada tahun 1992, setelah melewati proses penelitian semenjak 1979. Dari penelitian itu diyakini bahwa di dalam rahim, janin dapat melakukan banyak hal, seperti belajar serta merasakan perbedanna terang dan gelap.

Saat kandungan berusia 20 minggu, kemampuan janin berkembang pesat. Pada masa ini, biasanya para ibu melakukan stimulasi berupa permainan permainan belajar. Pada prinsipnya, janin dalam kandungan mendengarberbagai bunyi yang ada di lingkungannya. Tetapi, kebanyakan bunyi tersebut tidak beraturan. Jadi, langkah -langkah yang dapat Anda lakukan ialah sebagai berikut:

  1. Dirangsang menggunakan Selo atau Alat Musik Lainnya
  2. Berilah Tanggapan terhadap segala Aktivitas Bayi Anda
  3. Berbicara dengan Nada Teratur

(b)  Metode Gelnn Doman

Ada dua faktor yang sangat penting dalam mengajar anak. Pertama, sikap dan pendekatan orang tua. Kedua, mwmbatasi waktu dalam melakukan permainan, sehingga betul betul singkat. Hentikan permainan tersebut sebelum anak yang ingin menghentikannya.

(c)  Mendongeng menggunakan Alat peraga

Bercerita menggunakan Alat peraga sangat efektif bila digunakan oleh orang tua kepada anaknya. Aalat peraga yang digunakan berupagambar dan huruf yang ditulis berwarna warni pada kertas karton.

(d)  Bermain Gambar sambil Mengenal Huruf

Banyak orang tua yang tidak tahu bahwa melihat gambar termasuk salah satu bentuk membaca. Salah satu tugas orang tua dalam mempersiapkan nama depan anak ialah memastikan saat berusia 3-5 tahun sudah memiliki ketertarikan terhadap kegiatan “membaca” gambar, simbol, dan logo disekitarnya.

(e)  Metode Role Play

Metode ini sederhana, caranya ialah anak diajak bermain menggunakan berbagai macam permainan yang sudah ada atau kreasi sendiri. Anak bisa diajak bermain mencari huruf yang hilang, dan lainnya. Beri anak pujian setiap berhasil menebak huruf dengan benar.

(f)  Belajar Membaca dan Cerita

Bercerita di waktu santai juga bagus dalam rangka melatih kemampuan anak guna membaca keras. Membaca keras sangat penting bagi anak, karena membantu perkembangan daya serap serta konsentrasi.

Selain itu, Anda bisa melakukan beberapa kegiatan pendukung. Diantaranya ialah sebagai berikut:

  1. Selalu Membaca
  2. Perkenalkan Media Cetak
  3. Jadilah pendengar yang Baik
  4. Mengobrol dengan anak

(g)  Beberapa Metode Sederhana Lainnya

  1. Huruf dinding
  2. Memperkenalkan Alfabet melalui Komputer
  3. Memperkenalkan Alfabet dengan Bermain
  4. Metode Mengeja
  5. Metode Bertahap
  6. Metode Suku Kata
  7. Metode Games

Karya:

Aulia Revolusi pembuat Anak Candu Membaca, Aulia, Penerbit  DIVA Press, www.diovapress-onlie.com, No ISBN 978-602-7723-33-7

Iklan

STUDI BANDING DALAM TINJAUAN


lead28STUDI  banding sebagai hal yang sering dilakukan sejak SMP dulu biasanya keluar kota bahkan setelah masuk jenjangS1/ S2/S3  hal ini masih berlaku dengan lokasi yang lebih jauh lagi.
Seiring kesibukan dalam rangka mempersiapkan tesis ataupun disertasi, dan trend tiap angkatan sebagai salah satu gengsi tersendiri karena kesana biasanya bersama dosen atau calon pembimbing/calon promotor kita, “Setidaknya kalau satu perjalanan jauh bisa merekatkan sebuah hubungan yang lebih dekat dengan calon dosen pembimbing atau calon promotor kita”, kata teman kita yang merasakan manfaat studi banding tersebut  selain menambah wawasan tentunya.”Sambil berdayung, dua tiga pulau terlampaui”, begitu pepatah.
Masalah bagi sebagian mahasiswa, mungkin tak masalah bagi yang lainnya, buktinya program tersebut berjalan lancar. Soal Biayanya jangan tanya, kalau kunjungan dalam kota mungkin tak seberapa, tapi ke luar negeri,seperti  ke Hongkong, China, Jepang ataupun negara Asia, Australia, Eropa, kalau bisa Afrika, siapa yang tak ingin menambah wawasan dan bertamasya dengan kebanggaan yang luar biasa, apalagi kalau bukan masalah dana bagi mahasiswa yang secara finansial minus. Bahkan untuk kuliah saja hanya mengandalkan beasiswa dan pembiayaan lainnya yang minus, sehingga yang berangkat hanya beberapa gelintir mahasiswa yang mapan secara ekonomi dan biasanya kalau dijurusan kami minimal pejabat di tempat kerjanya, atau sisa beasiswa yang sebenarnya walaupun tak mendapat beasiswa mampu kuliah kejenjang lebih tinggi.
Ada laporan?, kayaknya sekedar oleh-oleh saja, karena sebagian punya cerita masing-masing, kami tahu lewat jejaring sosial bagaimana perjalanan mereka seperti facebook dengan potret narsis dibeberapa tempat yang dikunjungi ataupun pertemuan dengan kampus yang dikunjungi dan kami bahagia mendengar suatu yang baru di negara lain yang membuat terkagum-kagum yang sebenarnya mugkin bisa diterapkan bahkan hanya sekedar impian saja.karena secara kultural begitu berbeda dengan karakter bangsa kita.
Sekali lagi ini hanya sekedar studi banding?
Sebuah budaya yang mungkin baik, mungkin juga hanya sekedar pembiasan makna setelah melihat kehebatan bangsa lain dalam mengelola pendidikan, yang ditakutkan hanya sekedar sebuah anomie yang menjangkiti para petinggi kita yang juga diikuti oleh calon petinggi dalam jenjang pendidikan tinggi.Sebagaimana studi banding anggota dewan kita yang berkesan in-efisiensi ke beberapa negara lain sehingga ditolak keberadaannya, karena lebih mengumbar budaya belanja daripada mencari pembelajaran sehingga kita pulang tak satupun yang bisa dipetik dan diterapkan di negara tercinta ini. Rupanya hal ini sudah dirintis sejak masih S2/S3, tapi argumen teman kita yang ikut berkunjung tergantung penilaian masing-masing, segala sesuatu ada value-nya.”Tak ada yang salah sehabis perkuliahan selesai dan menjelang proses disertasi untuk sekedar refresing menghilangkan kepenatan”, kata teman kita. “Lu, aja tanda tak mampu”, lanjutnya.
Studi banding yang dilakukan terukur, terjangkau dan terencanakan dengan tolak ukur yang bisa dipahami semua orang sehingga sehabis studi tour kita benar-benar mendapatkan pengalaman yang bisa mendukung kualitas kita sebagai calon pemimpin dimasa yang akan datang atau seorang intelektual yang berkarakter, kritis dan itu hanya sekedar pendapat, pro dan kontra. pengalihan hasil misalnya bsia saja menuangkan dalam sebuah karya buku atau membenchmark organsasi pendidikan yang suatu waktu akan kita tuangkan sendiri dalam dunia pendidikan. Walaupun tujuannya studi, jangan ada kesan hanya pelepas lelah. Tujuan dasarnya hilang dengan jalan-jalannya, atau bisa juga berbagi dengan mahasiswa lainnya yang dirasakan mungkin tidak tahu akan kesulitan terutama yang berhubungan dengan finansial.
Studi banding jangan ada kesan perbedaan jarak perhatian. Objektifitas tetap terjaga, karena studi banding hanya sekedar peningkatan pengalaman mahasiswa akan perbedaan dan luasnya dunia pendidikan yang bisa dijadikan sebagai contoh dan master plan dari negara lain dalam pengelolaan pendidikan.
Sekali lagi yang tidak ikut kunjungan ke negara lain bukan tidak solider tapi masih saja terbentur dengan masalah prioritas keuangan mahasiswa yang tidak semua memiliki anugrah dalam finansial dengan bisa kuliah kejenajnag lebih tinggi berkat bantuan beasiswa yang tertunda. wallahu alam.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)


PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Persoalan pendidikan di zaman teknologi dan informasi sekarang ini dipandang sebagai problem yang sangat luar biasa sulit di berbagai negara. Walaupun demikian negara-negera yang peduli terhadap masalah ini mengakui bahwa pendidikan sebagai tugas negara yang maha penting. Pendidikan merupakan kunci dalam membangun dan memperbaiki sikap individu dalam menghadapi keadaan dunia yang terancam oleh berbagai potensi bencana boleh jadi diawali oleh pemenasan global, dan tanpa kunci itu usaha tersebut akan gagal.

Dalam konteks tersebut, maka setiap negara di dunia terus melakukan peningkatan pendidikan masing-masing. Indonesia, dalam hal ini melakukan perubahan sistem pendidikan guna mencapai kualitas atau mutu pendidikan yang terus menerus menuju ke arah lebih baik. Hal ini perlu diupayakan secara serius dan fokus, oleh karena peradaban masyarakat bangsa Indonesia ditentukan oleh bagaimana pendidikan dijalani oleh masyarakat.

Sistem pendidikan, menurut Sukarno (2005) merupakan bangunan sekaligus ihktiar yang sangat strategis untuk itu, oleh karena sistem pendidikan mengandaikan adanya pembagian kewenangan antara negara dan masyarakat dan  tata-kelolanya yang meliputi pemeliharaan, kontrol, kreasi, adopsi dan distribusi nilai, pengetahuan, ketrampilan maupun tata-hubungan kuasa. Oleh karena itu kebijakan pendidikan yang tepat pada umumnya harus secara struktural dapat memadukan daya masyarakat, negara dan dunia usaha secara tepat dan secara individual memicu mobilitas kultural, vertikal dan horisontal individu yang ketiganya pada gilirannya mengembangkan produktifitas budaya, sosial dan ekonomi sekaligus menuntut pengembangan habitat yang demokratis. Namun demikian, bila kebijakan yang diambil salah, upaya pendidikan dapat jatuh menjadi sekedar upaya mereproduksi tatanan dan struktur  sosial, ekonomi dan politik  lama dan memberikan  bahan ajar-materi didik, sistem pengelolaan dan akses pendidikan maupun peluang kerja yang tidak memadai dan tidak berkeadilan. Ketertinggalan struktural (tata hubungan kuasa) dan budaya (nilai, ilmu, teknologi dan tata-nilai hubungan kuasa),  akan lebih mempersulit bagi upaya transisi menuju demokrasi dan upaya memenangkan kompetisi dari globalisasi. 

Cara dan sistem pendidikan yang sudah berakar dalam dan bertahan lama sebenarnya membutuhkan reformasi pendidikan secara menyeluruh. Dalam hal pemerintah mencoba memotong kompas dengan gagasan untuk menyamaratakan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, upaya ini sering menjadi sasaran kritik dan kecaman karena belum meratanya taraf kehidupan di masing-masing wilayah di Indonesia. Sehingga pemerataan standar pendidikan yang mengacu pada standar nasional harus dilaksana secara bertahap, sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat di masing-masing wilayah.

Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, haruslah ada yang menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sehingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga proses ini dilaksanakan untuk menentukan layak tidaknya lembaga pendidikan yang berstandar nasional.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk memeratakan standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesi, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional dan, global. Dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia telah jauh tertinggal dari negara ASEAN yang lain, maka peningkatan-peningkatan di segi pendidikan akan terus terjadi. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

B.      Lingkup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ada  delapan standar yang menjadi sorotan dalam melaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

1.      Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dan dalam standar isi termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik, yang berguna untuk pedoman pelaksanan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2.      Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal tersebut sangatlah membantu dalam pekembangan akal dan mental peserta didik.

3.      Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetisi dasar yang berberda. Mulai dari pendidikan dasar yang hanya bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sampai ke jenjang petguruan tinggi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

4.      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantarnya :

a)      kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b)      latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c)      sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.

5.      Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Ada pun sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6.      Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sadangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

7.      Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biata dalam standar ini :

a)      Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

b)      Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

c)      Biaya operasi satuan pendidikan meliputi

1.      gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan

2.      bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

3.      biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi,   lain sebagainya.

8.      Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidik adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

MUATAN ISU KRITIS DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka terjadilah perubahan sistem pendidikan nasional guna mencapai standar minimum yang telah ditentukan pemerintah. Di samping itu terjadi penolakan Standar Nasional Pendidikan. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan belum layaknya Standar Nasional Pendidikan diterapkan secara nacional antara lain:

1.    Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata di Setiap Daerah

Kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berandil besar dalam perkembangan aspek kehidupan lain, tidak terkecuali pendidikan. Namun sayangnya terkadang daerah yang memiki hasil alam tinggi perkembangan pendidikannya tidak seperti yang diharapkan. Walaupun sudah dikeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah (OTDA), tapi tetap saja pembangunan di bidang pendidikan masih tidak menentu. Dikarenakan sifat pemerintah pusat tidak mempersiapkan sumberdaya untuk menjalankan sistim pendidikan yang sekarang sedang berjalan. Dengan demikian pemerintah pusat terkesan setengah-setengah dalm pemberian wewenang untuk mengurusi pendidikan di daerah.

Drs. Murip Yahya M.Pd. dalam bukunya, Pengantar Pendidikan (2009) bab Otonomi Daearah Dan Pendidikan, poin D halaman 80 mengatakan bahwa pada dasarnya otonomi daerah memberikan peluang kepada pengelola pendidikan untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Seperti :

1.      Merumuskan tujuan institusi yang mengacu pada tujuan nasional

2.      Merumuskan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat suatu daerah

3.      Menciptakan situasi belajar dan  mengajar yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan.

4.      Mengembangkan sistem evaluasi yang tepat dan akurat, baik dari prestasi siswa maupun penyelenggaraan.

2.    Sarana Fisik Yang Kurang Memadai

Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang keadaan gedungnya sudah tidak layak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, kurang lengkapnya koleksi buku perpustakaan. Pemakaian teknologi informasi yang kurang memadai dan sebagainya.

Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan presentase yang tidak sama.

Apa yang terjadi di Pulau Jawa masih sangat beruntung dibanding dengan apa yang terjadi di pulau lainnya, seperti Papua. Pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai kebutuhan mengakibatkan lambatnya peningkatan mutu pendidikan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan daerah tertinggal (desa) daripada mengurusi pendidikan di daerah maju (kota) yang jelas-jelas lebih bisa dipantau. Hal ini akan lebih memudahkan pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pendidikan yang berpaku pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3.    Pendidikan kita tidak bebas nilai

Menurut Sukarno (2005) kebijakan pendidikan akhir-akhir ini lebih banyak ditandai oleh upaya penyesuaian struktural, namun demikian bentuk penyesuaian struktural yang diambil sering dianggap bersumber pada pilihan aliran (-aliran) politik pendidikan dan pilihan tehnokratis yang mungkin. Agaknya hal itu juga nampak pada orientasi pendidikan yang secara verbal diutarakan dan bentuk kebijakan yang diambil oleh antara lain Mendiknas.

Orientasi pendidikan yang dipilih secara formal adalah seperti yang termaktub dalam UUD ’mencerdaskan bangsa’ dan mengembangkan potensi manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya (UU 20/2003 Sisdiknas). Namun demikian, sebagian terjemahan oleh Mendiknas secara rethorik dan kebijakan Depdiknas atas orientasi itu nampaknya menekankan politik eklektis (antara neo-konservatisme dan progresif humanistik dan sedikit orientasi radical education), kendati mencoba menghapus kenangan ’sekolah pembangunan’ yang pernah dimunculkan di jaman Orde Baru. Mendiknas agaknya mencoba  mengakomodasi pertentangan orientasi politik pendidikan sehingga lebih bersifat eklektis-politis, mengambil elemen-lemen yang layak dan laik untuk dipilih secara politis. Sehingga dapat disejajarkan dengan kebijakan politik yang amat populer di era reformasi yakni tentang otonomi daerah.

Nada humanistisnya terlihat pada kutipan di bawah ini: “Mendiknas akan membawa paradigma pendidikan kita tidak sekedar menempatkan manusia sebagai alat produksi. Manusia harus dipandang sebagai sumberdaya yang utuh. Ia tidak ingin terjebak pada teori ekonomi neo-klasik, teori yang menempatkan manusia sebagai alat produksi, dimana penguasaan iptek bertujuan menopang kekuasaan dan kepentingan kapitalis. “Saya akan membawa pendidikan sebagai proses pembentukan manusia Indonesia seutuhnya” (kompas 22/10).

Implikasi pedagogis yang harusnya terjadi seperti pernyataan Gramsci: yakni, mengembangkan kemampuan murid dari sub-altern untuk mendapatkan pengetahuan sama dengan anak kelas atas, dan mampu secara kritis melihat sejarah keterbelakangannya sendiri untuk membangun motivasi baru. Ia menekankan perlunya satu atap sekolah yang tidak membedakan vocational dan academic education. Dengan demikian pendidikan benar-benar ditaruh di altar publik, atau ’mimbar oemoem’ sebagai hal yang dicita-citakan Dewantara (1945 [1963]) masih jauh sekali realisasinya.

Selanjutnya Sukarno (2005) menyatakan bahwa dilihat dari tantangan besar yang terbentang di atas, nampaknya Depdiknas masih terlalu disibukkan kepada pemecahan masalah yang berhubungan dengan ’structural adjustment’  sehingga seakan-akan belum sempat mempersiapkan kerangka pendidikan yang tepat dan mempersiapkan gurunya  secara baik untuk menyongsong masalah di atas, yaitu mengembangkan pembelajaran yang humanis-demokratis serta membangun lembaga partisipasi publik.

4.    Paradigma perubahan

Kekhawatiran menonjol yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu antara lain menyangkut lemahnya perbaikan mutu guru dan materi didik, serta metode pembelajaran (yang masih tradisional, khususnya untuk tujuan  demokratisasi), dan lemahnya sistem evaluasi dan orientasi efisiensi eksternal, khususnya relevansinya dengan kebutuhan demokratisasi masyarakat dan pengembangan dunia usaha. Rencana perbaikan kesejahteraan guru (sesuai UU Guru), sertifikasi tenaga kependidikan dan akreditasi lembaga pendidikan adalah langkah maju. Namun belum diketahui apakah ketiga rencana ini akan lebih membantu atau sebaliknya memojokkan sekolah/madrasah yang lemah, terutama swasta, di samping apakah akan lebih mendesakkan tolok ukur lingkungan sekolah yang demokratis dan pemahaman/kemampuan guru untuk mengembangkan kesetaraan, toleransi dan terutama solidaritas melalui proses belajar. Pertanyaan ini penting, terutama karena mewabahnya lingkungan pendidikan eksklusif, bias kelas ekonomi dan kurang pluralistis.

Demikian pula, kendati otonomi Daerah/sekolah telah  memunculkan inisiatif untuk mengembangkan program pendidikan atau ekstra kurikuler (misalnya life skill),   inisiatif itu nampaknya lebih didorong oleh ketersediaan guru/pelatihnya atau bahkan semata-mata keinginan sekolah /daerah untuk mendapatkan in-put tambahan, daripada didasari oleh kajian potensi dan prospek ekonomi daerah yang matang (efisiensi eksternal). Di pihak lain, khususnya pada sekolah-sekolah kejuruan dan pendidikan luar sekolah, on-the job training dan standardisasi organisasi profesi serta sertifikasi pelatihannya belumlah tertata dengan baik, sehingga kurang memberikan keyakinan tentang tingkat kualitas lulusannya bagi calon penggunanya.   Di tengah peningkatan angka pengangguran (600 ribu dalam setahun (April 2004-2005), kedua kebijakan seperti itu meningkatkan resiko terhadap nilai balik investasinya yang mahal. Siapa yang harus bertanggungjawab bila harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai balik investasi (return on investment) tidak terujud kelak?

Dengan membandingkan kendala (kekhawatiran) terhadap upaya pemerataan dengan kendala  (kekhawatiran) terhadap upaya peningkatan mutu di atas menjadi jelas bahwa penanganan trade-off antara keduanya adalah masalah yang krusial.  Kendati dalam design pemerintah keduanya diharapkan akan berjalan seiring (merata dan meningkat mutunya), namun secara umum terdapat prognosa bahwa mengingat kemampuan pendanaan untuk pemerataan-peningkatan mutu dan manajement oleh pemerintah  yang masih lemah, maka realitas politik Daerah dan persaingan antar (otonomi) sekolah/madrasah memperebutkan akses politik dan  daya masyarakatnya itulah yang  akan lebih menentukan pemerataan vis a vis peningkatan mutu pendidikan kita.  Dinamika yang sekarang terlihat adalah begitu pemerintah sedikit saja melepas bagian tubuh pendidikan ke daerah dan pasar, maka oleh (otonomi) sekolah  yang lebih kuat bagian  itu direbut dan dijadikan komoditi yang syah bagi yang mampu. Kesenjangan agaknya akan melebar, pendidikan ’bermutu’ akan lebih dinikmati kelompok mampu, kecuali pemerintah meningkat kemampuan (terutama dana) dan komitmennya untuk meredam hal tersebut. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan komitmen pada saat sekarang adalah dua ’telor’ yang  mendesak untuk dibuat.

Namun  demikian, pertanyaannya saat ini adalah: pertama, Bila  sekarang negara belum mampu berperan sebagai equalizing factor, apakah civil society (lembaga sosial kependidikan di masyarakat) setelah menghadapi kebijakan negara yang terkesan  kurang menekankan partnership seperti di atas, masih dapat berperan emansipatorik, atau malahan telah ikut menjadi penjual komoditi pendidikan untuk mempertahankan hidupnya? Kedua, apakah dalam dinamika seperti ini, sistem pendidikan kita telah terreduksi menjadi alat legitimasi pemilah klas sosial (sorting mechanism) dan alat reproduksi tata hubungan (kuasa) sosial-ekonomi belaka? Bila jawabnya ’ya’, maka di tengah pasang naik peran pasar dan lemahnya peran negara untuk emansipasi kelompok yang lemah, diperlukan  peran partisipasi /solidaritas publik (dan civil society) melalui lembaga yang kuat untuk mengawal sistem pendidikan kita (Sukarno 2005)

5.    Lemahnya Mental Masyarakat

Direktur Rumah Belajar Cinta Anak Bangsa (RBCAB) Firza Imam Putra, dalam artikel di Kompas edisi kamis 17 desember 2009 menyatakan bahwa lebih dari 1,1 juta anak memilih berhenti belajar di sekolah selama tahun 2007. Artinya, setiap menit ada 4 anak putus sekolah di Indonesia. Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka putus sekolah itu adalah dorongan orangtua dari keluarga tidak mampu. Anak kemudian dikondisikan untuk mencari uang dan menambah penghasilan keluarga.

Masalah besar lainnya adalah kontrofersi diadakannya Ujian Nasional (UN). Adalah Erin Driani, seorang pengamat pendidikan yang banyak menyoroti berbagai persoalan hak anak atas pendidikan, dalam artikel yang berjudul ”Presuden Perlu Ikut Tuntaskan Persoalan UN” di surat kabar Sriwijaya Post edisi kamis, 10 desember 2009 mengatakan bahwa Presiden RI SBY sudah selayaknya mengambil tindakan terhadap persoalan UN.

        M. Yunana Yusuf (Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan), Buletin BSNP Vol II/ No. 1/ Januari 2007 halaman 3, Untuk tahun pelajaran 2006/2007 ini, peserta UN diperkirakan berjumlah 4.701.000 orang, dengan perincian peserta SMP/MTs dan SMPLB 2.501.300 orang dan peserta SMA/MA/SMALB dan SMK 2.200.700 orang. Sementara luas kawasan penyelenggaraannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya penyelenggaraan UN sungguh-sungguh merupakan satu pekerjaan raksasa dengan menghabiskan dana Rp 244 miliar yang didekonsentrasikan ke dinas provinsi, kabupaten/kota serta sekolah/madrasah penyelenggara UN.

KESIMPULAN  DAN SARAN

  1. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diterik kesimpulan sebagai berikut :

  1. Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Serta penataan kembali Undang-Undang yang telah ada, sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia.
  2. Standar pendidikan nasional harus diterapkan bebas nilai, bukan dengan memuat muatan politik praktis melalui pemberian wewenang yang jelas dan ke pada elemen pendidikan yang tepat.
  3. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Seperti mutu guru, sarana fisik yang kurang memadai, misalnya, diberi solusi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar.
  4. Apabila Standar Nasional Pendidikan harus diterapkan secara total dan benar sesuai konsep. Maka harus melalui strategi advokasi yang tajam dan komitmen stakeholder secara menyeluruh. Selain itu juga dilakukan sosialisasi bagi komponen pendidikan dari tingkat nasional, propinsi hingga daerah kabupaten/kota, Lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
  1. Saran :

            Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan agar dapat mencapai standar pendidikan nasional,  dua agenda di bawah ini mungkin perlu dipikirkan.

1.      Pelaksanaan desentralisasi politik pendanaan sampai ke tingkat sekolah yang telah meningkatkan partisipasi finansial masyarakat sudah waktunya diimbangi pelaksanaan desentralisasi politik pendidikan sampai ke tingkat masyarakat sesuai UU Sisdiknas (pasal 9), melalui komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. 

2.      Kebijakan yang selama ini lebih menekankan in-put sudah saatnya diimbangi secara bertahap dengan kebijakan yang menekankan juga out-put dan efisiensi eksternal melalui upaya perbaikan, mutu guru dan pembentukan sistem evaluasi dengan melibatkan lembaga independen yang mewakili publik (sesuai pasal 11) yang mendesak untuk segera dibentuk sehingga perbaikan kurikulum berjalan selaras dengan azas  manajemen mutu.

 

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, Ki Hadjar, 1945 [1963]. Karja Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama: Pendidikan. Yogjakarta: Taman Siswa.

Sukarno, M., 2005: Refleksi Atas Beberapa Isu Kebijakan Pendidikan. Paper disampaikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2005 dengan tema ”Satu Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono” diselenggarakan oleh Kedeputian IPSK-LIPI, Jakarta: Widya Graha Lt I, 13 Desember 2005

Undang-Undang RI  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Fokus Media, Bandung, 2006.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fokus Media, Bandung, 2006.

Murip Yahya, Pengantar Pendidikan, Prospect, Bandung, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, Data Balitbang Depdiknas tahun 2003.

Surat Kabar, Kompas. Jakarta.

Surat Kabar, Sriwijaya Post. Jakarta.

Buletin, BSNP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

DINAMIKA PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL


Pendahuluan
Seperti kita ketahui bersama, bahwa problem dan tantangan pendidikan nasional dalam memasuki globalisasi harus dihadapi dengan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan perubahan di masa depan. Fenomena yang terjadi pada dunia pendidikan di era global ini adalah selalu tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi, informasi dan dunia bisnis. ’’Sebab dunia pendidikan tidak selalu dapat mengembangkan dirinya atas dasar rugi-laba dan prinsip efisiensi semata. Pendidikan juga mengemban visi kemanusiaan.’’ (Suyanto, 2008:2).

Di era otonomi pendidikan, masih banyak pihak terutama sekolah dan pemerintah daerah, belum memahami apa yang seharusnya dilakukan. Padahal menurut UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak hal yang seharusnya menjadi tugas daerah dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah. Yakni berkaitan dengan manajemen, anggaran, kurikulum, pengawasan, evaluasi, pembinaan karier guru, pengendalian kualitas, dan pendirian sekolah.

Ada baiknya para petinggi berkaca pada negara-negara yang telah menerapkan otonomi pendidikan. Setidaknya ada 8 (delapan) tujuan yang saling berkaitan yang mampu mendorong pembaruan. Yakni: (1) akselerasi pembangunan ekonomi melalui modernisasi institusi, (2) peningkatan efisiensi manajemen, (3) realokasi tanggung jawab keuangan, (4) penumbuhkembangan demokrasi, (5) peningkatan pengawasan oleh daerah melalui deregulasi, (6) pengenalan sistem pendidikan berdasarkan kekuatan pasar, (7) netralisasi kompetensi antarpusat kekuatan yang berpengaruh pada pendidikan, dan (8) peningkatan kualitas pendidikan. Sejumlah pilihan bentuk pengelolaan otonomi pendidikan. Misal manajemen berbasis sekolah dan adanya jembatan antara dunia akademis dan profesional. Konsep link and match dunia pendidikan dan dunia kerja selama ini belum optimal karena adanya sejumlah kendala. Yakni belum bisa melakukan standarisasi outcome perguruan tinggi, sulitnya memprediksi jenis pekerjaan yang akan hilang dan muncul dalam kurun waktu lima tahunan, adanya perbedaan misi dan visi antara perguruan tinggi dan pasar kerja.

Hal tersebut diperlukan transformasi nilai-nilai agama dan pendidikan. Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada penegakkan moralitas dapat dilakukan dengan mengembangkan tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Juga hendaknya pendidikan nasional ke depan lebih mengembangkan kecerdasan multidimensional. Paradigma baru mengenai kecerdasan perlu dikembangkan. Yakni menyangkut kecerdasan visual, verbal, logika, kinestetika, musikal, interpersonal dan intrapersonal.

Dinamika Pendidikan

Pendidikan masih dipercaya sebagai proses yang mampu memompa tenaga produktif bangsa kita. Tenaga produktif (productive/pra’daktiv force/fo:s) adalah suatu kemampuan masyarakat untuk menghasilkan suatu bentuk tindakan dan produk-produk baik yang bersifat ekonomis-teknologis maupun intelektualitas. Umumnya tenaga produktif masyarakat lebih banyak dikenal sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika masyarakat semakin mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka di dalamnya banyak individu yang mendapat kemudahan hidup, kesejahteraan, dan kemudahan untuk mengekspresikan kemanusiaannya. Dalam menghadapi perkembangan sosial tersebut, UNESCO berusaha mengakomodasi tuntutan sosial pendidikan dengan menegaskan pilar-pilar yang direkomendasikan dalam dunia pendidikan, yaitu: learning/leuning to learn, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Di Indonesia, pilar-pilar tersebut belum dapat ditegaskan, bahkan dari sudut pandang wacana saja masih belum terdengar. Padahal prinsip pendidikan tersebut sangat komprehensif dan jika dapat diterapkan dengan benar dan konsisten akan mampu menjadikan anak didik menjadi insan yang selain menguasai informasi dan ilmu pengetahuan juga memiliki tanggung jawab moralitas bangsa Indonesia. Murid memang bukan hanya harus memiliki pengetahuan, melainkan juga mampu menerapkannya dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga harus mampu melihat realitas terdalam. Dengan demikian, mereka juga harus mampu terlibat langsung dalam masyarakat.
Sebagaimana terjadi setiap tahun, menjelang pergantian tahun ajaran baru, isu pendidikan mahal kembali mencuat. Tentu saja pendidikan mahal bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang, terutama kalangan masyarakat bawah. Bagi kalangan menengah ke atas, pendidikan mahal barangkali bukanlah masalah, bahkan dianggap sebagai kewajaran karena mungkin itu tuntutan globalisasi. ’’Mana mungkin bisa berkualitas kalau tidak mahal”, begitu kata mereka. Pada kenyataannya, anak-anak konglomerat, memang jarang yang sekolah di dalam negeri, yang dianggapnya ’’murahan’’, tetapi lebih senang sekolah di luar negeri, atau sekolah dalam negeri yang tergolong elite dan berfasilitas enak dan nyaman. Bagi kalangan ekonomi atas, anak para konglomerat dan pejabat, pendidikan tentu saja bukan hanya untuk meningkatkan status ekonomi (mobilitas vertikal), melainkan lebih bermakna sebagai prestise ataupun penegasan gaya hidup, memperluas pengetahuan budaya untuk bisa sepadan dengan budaya Barat yang dianggap sebagai patokan budaya dan peradaban. Persepsi budaya seperti ini bisa kita lihat di kalangan artis-selebritis, sebuah representasi kaum kelas atas, kalangan yang hidupnya diabdikan untuk merayakan ’’gaya hidup’’ (life skill) sebagai cerminan kesadaran kelas ekonomi yang mendominasi. Berbeda dengan mayoritas orang miskin yang dalam kesehariannnya harus menghadapi masa sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kalangan ekonomi bawah ini, pendidikan bermakna bukan sekadar prestise sosial, melainkan lebih banyak sebagai alat mobilisasi sosial ke atas, yaitu meningkatkan kecakapan agar menghasilkan pendapatan ekonomi yang lebih baik. Pendidikan adalah untuk mengondisikan tenaga berpengetahuan dan berketerampilan sebagai modal untuk dijual ke bursa kerja sehingga akan mendapat penghasilan lebih dibanding orang yang tidak berpendidikan dan yang hanya mengandalkan tenaga fisik, seperti buruh, tani, dan lain-lain.

Sebagaimana dilaporkan Human/c’hju:man Development/di’velapment Index/indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia tahun 2003 lalu, Indonesia berada dalam urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 (0,888); Brunei Darussalam ke-31 (0,872); Malaysia ke-58 (0,790); Thailand ke-74 (0,768); dan Philipina ke-85 (0,751). Betapa mengenaskan! Dalam kaitan ini, mutu pendidikan juga berkaitan dengan pemerataan akses serta lemahnya alokasi anggaran. Kedua hal itulah yang membuat pendidikan menjadi mahal, hingga otak harus dipindah ke dengkul, bukan di kepala.

Pendidiikan selalu dipercaya untuk membentuk masyarakat agar dapat menjadi pribadi yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tapi, idealitas ini tampaknya akan sangat jauh bila kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cita-cita untuk menciptakan manusia yang lebih baik seakan-akan hanyalah ilusi. Bahkan, kita gagap menghadapi perubahan yang cepat. Dan pendidikan tidak bisa menjawab sama sekali kecenderungan itu. Kebijaksanaan pemerintah dalam pendidikan justru membatasi akses rakyat untuk mendapatkannya. Kebijakan privatisasi pendidikan telah mendiskriminasikan rakyat dalam memperoleh pendidikan, hanyalah golongan masyarakat yang berduit saja yang dapat bersekolah dan memperoleh pendidikan. Jelas asumsi yang dipakai adalah filsafat ketidakadilan. Dana konpensasi kenaikan harga BBM untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan cukup efektif untuk mengurangi dampak privatisasi pendidikan yang telah dilakukan jauh-jauh hari dan tidak juga akan mampu membayar pemiskinan rakyat akibat kenaikan harga BBM lalu yang diikuti dengan harga-harga lainnya, juga kebijakan yang lain.

Dalam kondisi worst-educated seperti itulah, tenaga produktif rakyat sebagai energi diharapkan dapat membangun kemajuan bangsa.
Sebenarnya, pesimisme terhadap pendidikan atau sekolah yang tidak mampu mengubah keadaan hidup sudah lama dilontarkan, termasuk oleh pakar pendidikan sendiri. Bahkan sekolah dianggap hanya membuat generasi muda terbelenggu dan membodohi masyarakat. Mereka yang apatis itu bukan cuma orang biasa, melainkan juga para filsuf dan tokoh sejarah. Everett Reimer menyatakan bahwa ’’school/sku:l is dead’/ded’, dan Ivan Illich menggagas ’’deschooling/diskuling society’’/sa’saiati’. Sejumlah penggagas lain juga melontarkan pesimisme mereka pada lembaga sekolah. Buku-buku top atau best seller seperrti dari Robert T Kiyosaki (2000) banwa: ’’If you want to be rich/ritj and happy/hepi, don’t go/gou to school’’ (bila anda ingin kaya dan bahagia jangan sekolah), dan ‘’Rich dad, poor/pua dad juga menyuarakan pesimisme terhadap sekolah formal yang saat ini sulit dijangkau oleh rakyat.

Di Indonesia, Andrias Marefa (2002) menulis, ‘’Sekolah saja tidak pernah cukup’’, dan ‘’Sukses tanpa gelar’’. Darmaningtyas menulis tentang ’’Pendidikan yang memiskinkan’’, ’’Pendidikan rusak-rusakan’’; Edy Zageus menulis ’’Kalau mau kaya, ngapain sekolah’’, dan sebagainya.
Masalahnya, dimana pun pendidikan tidak pernah berdiri sendiri tanpa terkait secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial tempat pendidikan diselenggarakan. Meskipun demikian, pendidikan selalu dipercaya untuk membentuk masyarakat agar dapat menjadi pribadi yang dapat berpartisipasi secara produktif dan kreatif dalam pembangunan. Strategi pendidikan harus dipilih agar tercipta sistem dan metode pendidikan yang mampu menjawab persoalan, dan bukannya hanya menjadi pendukung sistem ekonomi – politik yang kini semakin tidak berpihak pada rakyat dan menjauhkan individu di dalamnya dari kemanusiaan.

Saat ini, ketika sistem yang ada masih ’’rusak-rusakan’’, animo orang tua untuk menyekolahkan anak masih sangat besar. Hal tersebut terjadi karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia adalah kebutuhan. Namun begitu, sebagian orang tua tersiksa dengan fakta mahalnya biaya masuk yang ada. Bahkan sebagian lagi juga terpaksa menekan keinginan untuk menyekolahkan anaknya. Alasan yang mereka gunakan, selain merasa mustahil untuk dapat membiayai anaknya, karena anggapan bahwa semakin banyak orang bersekolah ternyata juga tidak dapat mengubah keadaan. Watak dan tindakan elite politik dan pemerintah yang tetap saja menyengsarakan rakyat menambah keyakinan rakyat bahwa banyaknya orang-orang pintar dan sekolah tinggi ternyata juga tak kunjung memunculkan kondisi bangsa yang baik, justru malah merusak dan menambah penderitaan rakyat.
Tampaknya kearifan dan pengetahuan tidak perlu didapat dari sekolah. Pada kenyataannya, sekolah hanya menonjolkan gedung-gedung mewah tetapi dikomersialkan. Model pendidikan yang ada juga mengasingkan komunitas sekolah dari realitas masyarakat. Bukanlah, dengan demikian, untuk pintar dan menjadi manusia yang berilmu dan mampu menghadapi masa depan tidak perlu masuk sekolah.

Seorang antropolog dari Norwegia, Oyind Sandbukt, yang pernah mengadakan penelitian di kalangan Suku Kubu di Jambi mengungkapkan tentang sosialisasi, transmisi pengetahuan tentang kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ditunjukkan oleh sang antropolog bahwa suku yang dianggap primitif atau terasing ternyata memiliki pengetahuan yang mengagumkan tentang lingkungan hidupnya di hutan tropis. Dalam hal ini, pengetahuan yang sudah menjadi satu paket untuk siap hidup di hutan belantara, tentunya diperoleh melalui proses belajar yang panjang dan dikukuhkan dalam ’’kurikulum’’. Ketika sebagian orang Kubu ini ’dimukimkan kembali’ seperti pada umumnya, maka tiba-tiba mereka tercerabut dari akar kehidupan yang paling dalam. Anak-anak perdesaan, pedalaman, nelayan, sebagian di kota, adalah anak-anak pinggiran yang luput dari perhatian kurikulum. Mereka terbiasa belajar sambil bekerja.

Pandangan ekstrem bahwa kita tidak butuh sekolah tentunya tidak dapat dilihat sebagai pesimisme, tetapi harus dipandang sebagai kritik pada dunia pendidikan kita. Realitas sosial harus masuk dalam dunia pendidikan. Artinya, semua orang harus dapat bersekolah dan semua orang harus dapat mengeskpresikan kepentingannya dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus menjadi milik masyarakat, tanpa batas-batas kelas, ras, agama, maupun bentuk fisik (cacat atau tidak). Intinya, memperbaiki pendidikan dimulai dengan membuka komunitas pendidikan bagi realitas sejati masyarakat agar pendidikan mampu melihat apa yang terjadi, lalu memberi jawaban bagi permasalahan yang ada. Mengintegrasikan realitas sosial ke dalam praktik pendidikan akan membuat keluaran pendidikan tidak sekedar menghafal dan tahu banyak informasi pengetahuan, tetapi juga akan sanggup memberikan nilai praktis atas informasi yang diperolehnya. Ini sesuai dengan ungkapan Paulo Freire (1972) yang menegaskan bahwa mengajar bukan sekadar memindahkan pengetahuan dengan hafalan. Mengajar tidak bisa direduksi menjadi mengajar siswa saja, tetapi mengajar baru menjadi berfungsi bila siswa belajar untuk belajar (learn to learn). Artinya, siswa sanggup untuk belajar alasan (why) dari objek dan isi yang dipelajari. Siswa belajar untuk kreatif dan mandiri. Mereka harus menerjemahkan dan menjelaskan problem nyata yang sedang dihadapi dirinya maupun masyarakatnya.

Untuk membebaskan diri dari belenggu penindasan model pembelajaran lama, perlu dimumculkan model pendidikan ini. Kepada peserta didik tidak hanya diberikan contoh, teori sekaligus rumus, tetapi juga disertai dengan berbagai perilaku pemahaman (act/aekt of cognition/kog’nijan). Menerjemahkan muatan dan isi pelajaran ke dalam realitas sosial akan menjadi entry point dari apa yang disebut Freire sebagai pendidikan terhadap masalah (problem/prablem possing/posem education/edju’keijen). Untuk apa ada pendidikan kalau masalah kemanusiaan tetap bercokol di atas bumi.

Tantangan Global

Seorang futurolog yang cukup terkenal, Alvin Tofler (1989) menggunakan istilah ’kejutan masa depan’ (future/fju’ta shock) untuk menggambarkan situasi sekarang yang membuat kita terlempar pada suatu kondisi di mana kita mengalami ’’tekanan yang mengguncangkan dan hilangnya orientasi individu disebabkan kita dihadapkan dengan terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat’’. Itulah situasi yang persis kita alami di Indonesia. Perubahan berskala besar dan cepat ternyata kita respons secara lambat.

Dalam bidang pendidikan kita tertinggal jauh; jangankan dengan negara-negara besar; kita masih berada di bawah Malaysia, Vietnam, India yang beberapa tahun yang lalu kalah kualitasnya dengan pendidikan kita. Tetapi sampai kapan pun pendidikan sebagai suatu upaya menghadapkan manusia (peserta didik) pada realitas yang terus saja berubah saat ini sangat diharapkan perannya untuk mampu mengikuti arus zaman, bukan berarti untuk mengikis kemanusiaan melainkan justru untuk menemukan kondisi air kehidupan yang memungkinkan jiwa-raga bangsa berenang dengan indah. Globalisasi adalah arus utama yang membawa dampak mahahebat terhadap ruang waktu yang mengalami percepatan atau terjadinya dalam bahasa Anthony Giddens (2002) time/taim-space/speis-distanziation/dis’teistsisen. Tentu saja interaksi manusia dengan teknologi, manusia dengan manusia lain, semakin intensif: makna baru didapat dari objektivikasi baik rasional maupun irasional karena perkembangan basis material, Iptek yang terus berubah

Tugas pendidikan adalah membawa generasi ini mampu merengkuh mekanisme yang lebih dekat agar dalam menghadapi kontradiksi alam selalu mengalami perubahan. Globalisasi sebagai proses terkait dengan globalution, yakni paduan dari kata globalization dan evolution/i:val’lu:jen. Dalam hal ini, globalisasi adalah hasil perubahan (evolusi) dari hubungan masyarakat yang membawa kesadaran baru tentang hubungan atau interaksi antarumat manusia. Evolusi pemikiran ke arah kematangan dan kemajuan yang mendorong produktivitas dan kreativitas ditimpakan pada pendidikan.

Dalam bidang ekonomi, secara umum globalisasi disebabkan oleh penurunan hmbatan dalam perdagangan dan investasi serta kemajuan teknologi. Kenichi Ohmane (1996) menyebutkan faktor-faktor globalisasi sebagai 4 ’’I’’ (Investasi, Industri, Informasi, Individual). Perkembangan investasi terjadi karena perkembangan pasar modal yang menjadikan negara maju memiliki kelebihan modal untuk melakukan investasi secara meluas. Industri juga mengalami pengglobalan disebabkan oleh strategi perusahaan multinasional modern yang tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh alasan kenegaraan. Informasi juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang membuat manusia menemukan cara pandang baru yang memperluas perasaan dan interaksi global. Sedangkan individu juga mengalami pemaknaan baru; dari sudut pandang ekonomi kapitalis, individu sebagai konsumen mengalami perubahan orientasi secara global, terutama akses yang lebih baik terhadap informasi gaya hidup. Kapitalisme global membawa paham liberalisme dan individualisme untuk menciptakan stabilitas ekonominya.

Realitas global yang berkembang sekarang ini adalah pendidikan itu sendiri. Karena globalisasi telah membawa doktrin yang membentuk masyarakat, peserta didik dan juga pengajar tidak luput dari doktrin global. Singkatnya, sistem dan budaya pendidikan yang berkembang juga telah terhegemoni oleh perkembangan globalisasi. Globalisasi sebagai istilah tersendiri juga paling banyak diterima dan diucapkan di dunia pendidikan. Meskipun istilah globalisasi telah begitu terkenal, dalam banyak hal awalnya hampir tidak ada perdebatan ilmiah dan kritis terhadapnya, kecuali doktrin. Kalimat yang paling akrab di telinga kita sebagaimana sering dipidatokan para politisi ‘’pro globalisasi’’: ‘’mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa mengindar dari arus globalisasi … Masalahnya, bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapinya, agar bisa memetik manfaat dari arus besar itu.’’

Tanpa membahas secara kritis, gambaran ekonomi global semacam itu demikian kuat, sehingga memukau para pengajar, bahkan para analisi, dan membius pemikiran sosial-politik kita. Namun menanggapi pemahaman yang banyak diterima itu, dua orang profesor Paul Hirst dan Grahame Thompson dalam Globalization in Question/kwestjen (2001:3) justru mempertanyakan: benarkah demikian? Kedua tokoh itu meragukan apakah betul telah terjadi proses pembentukan ekonomi global itu. Dengan menunjukkan data-data yang sangat akurat, Hirst dan Thompson mengatakan bahwa ‘’konsep globalisasi seperti yang telah dikemukakan oleh para penganut ekstrem teori globalisasi tidak lain dan tidak bukan adalah mitos belaka’’.

Lebih jauh, argumen yang dikemukakan oleh Hirst dan Thompson (2001:3) adalah: (1) tatanan ekonomi yang sangat mendunia sekarang ini bukannya tanpa preseden: itu tak lain hanyalah bagian dari gelombang turun naik (konjungtur/ku:ki) pertumbuhan ekonomi, atau keadaan ekonomi internasional yang mulai ada sejak ekonomi yang berlandaskan pada teknologi industri menyebar ke seluruh dunia sejak 1960-an. Dalam beberapa hal, ekonomi internasional sekarang ini justru lebih tidak terbuka dibandingkan dengan ekonomi dunia pada tahun 1870 hingga tahun 1914; (2) perusahaan internasional (TNC, transnational company/kampeni) yang murni jarang ditemukan. Perusahaan transnasional pada umumnya berbasis negara nasional dan kegiatan perdagangannya di berbagai belahan dunia bertumpu pada kekuatan produksi dan pemasaran di lokasi nasional, dan tidak ada kecenderungan ke arah perkembangan menjadi perusahaan internasional murni; (3) mobilitas pasar modal tidak mengakibatkan berpindahnya penanaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran dari negara maju ke negara-negara berkembang. Sebaliknya penanaman modal asing (Foreign/fo:ren Direct/dai’rekt Investment/in’vestment = FDI) justru banyak terpusat di negara-negara industri maju, sedangkan Dunia Ketiga – Kecuali segelintir negara industri baru – tetap menempati posisi di pinggiran, baik dari sisi investasi maupun perdagangan; (4) seperti diakui para pendukung esktrem teori globalisasi, ekonomi dunia jauh dari bersifat ekonomi ‘’global’’. Sebaliknya, perdagangan, investasi, dan arus dana dewasa ini terpusat di wilayah Tritunggal – Eropa, Jepang, dan Amerika Utara – dan pemusatan ini tampaknya akan terus berlanjut; (5) kekuatan ekonomi Tritunggal (G-3) ini, dengan demikian, memiliki kemampuan – apalagi jika ada koordinasi di antara ketiganya dalam kebijakan ekonomi – untuk mengatur pasar modal dan aspek ekonomi lainnya. Karena itu, tidak benar bila dikatakan pasar dunia tidak bisa adiatur dan dikendalikan, meski pada saat ini ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai dengan mengatur ekonomi dunia masih terbatas, karena kepentingan negara-negara besar ini berbeda dan doktrin ekonomi yang dianut oleh tiga elite itu juga berbeda.

Meskipun demikian, bahwa globalisasi bisa dikatakan ‘’mitos’’, realitas hubungan global tampaknya memiliki gerak historis yang bisa dijelaskan. Pada kenyataannya, globalisasi sudah menjadi pembicaraan dalam berbagai literatur akademik dan segera diadopsi di sekolah-sekolah dan universitas kita.

Dalam penelitian James Petras (2002:56), bahwa: Kebangkitan “Ideologi Globalisme’’ pada awalnya ditemukan dalam jurnal-jurnal bisnis di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Kemudian istilah globalisasi diambil alih oleh dunia akademik (ekonomi, sosiologi, kebudayaan, dan politik internasional) dan menjadi sebuah kerangka kerja yang diterima luas ketika berbicara tentang perluasan pasar modal internasional tanpa terlalu membahas asal-usulnya, hubungannya dengan kekuasaan dan hasil-hasilnya yang eksploitatif.

Kaitannya dengan posisi Dunia Ketiga, seperti Indonesia, juga diyakini bahwa negara-negara mana pun tidak akan ‘’selamat’’ bila menolak globalisasi kapitalis. Sebagaimana dikatakan Felix Wilfred (1996:13-14) bahwa: ‘’Tidak akan mengalami keselamatan (kemakmuran, kemajuan) bila berada di luar globalisasi, di luar kapitalisme, dan ekonomi pasar. Dogma ekonomi yang baru diproklamasikan ini mendapat gemanya di antara kelompok kelas atas dan kelas memengah masyarakat negara-negara Dunia Ketiga … Jika kita tidak mau bergabung dengan proses globalisasi ini, kita akan tertinggal (atau ditinggal) dalam suatu lomba kebodohan.’’

Pada kenyataannya, globalisasi memang lebih diterima sebagai dogma dan ideologi daripada suatu realitas yang dijelaskan secara objektif. Sehingga globalisasi seakan-akan hanyalah ideologi atau dalam bahasa Marx ‘’kesadaran semu’’ yang menutupi hakikat sebenarnya. Penampilan ideologi globalisasi sangat ‘’cantik dan menarik’, tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dapat dikenal oleh mereka yang menjadi korbannya.’’ Memang, pada realitasnya, globalisasi ‘’mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran … orang tersebut sebenarnya dihisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan.’’ Karena ‘’ekonomi kapitalis liberal yang merupakan pusat dari proses globalisasi.’’

William Robinson (1996) menunjukkan bahwa globalisasi terdiri dari dua proses. Pertama, kulminasi dari proses yang dimulai beberapa abad yang lalu, ternyata di dalamnya terdapat hubungan produksi kapitalis meruntuhkan dan menggantikan seluruh hubungan prakapitalis hampir di seluruh dunia. Kedua, transisi lebih dari beberapa dekade hubungan bangsa-bangsa melalui pertukaran komoditas dan aliran modal dalam pasar dunia yang terintegrasi, ternyata di dalamnya terdapat model produksi yang berbeda berkoeksistensi dalam formasi-formasi sosial ekonomi nasional dan regional yang luas bisa lepas dari keterikatan eksternalnya, yaitu globalisasi proses produksi itu sendiri.

Pembagian kerja ’’kolonial’’ telah mentransformasikan dengan munculnya MNC (multinational corporations) sebagai agen utama aktivitas ekonomi internasional dan gelombang yang terjadi dalam revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi (scientific/saian’tifik and technological/tekne’lodjikal revolution=STR) STR pertama dimulai setelah Perang Dunia II dan terfokus pada teknologi intensif sebagai modal (energi nuklir, teknik otomatik baru, bahan-bahan sintetik, komputer dan elektronik, dan lain-lain); STR Kedua dimulai tahun 1960-an dan tercakup di dalamnya generasi komputerisasi kedua, elektronika dan teknologi sintetik, dan teknologi komunikasi yang baru. Pertama membentuk pergeseran dari produksi dengan menekankan tenaga kerja menuju produksi yang menekankan modal sebagai alat akumulasi dalam skala global. Kedua dari intensifikasi modal ke teknologi dan ilmu pengetahuan dan penelitian untuk mengembangkan teknologi yang canggih (komputerisasi, elektronika, telekomunikasi, teknologi robotik, sibernetik, ilmu luar angkasa, dan lain-lain.

Dominasi globalisasi sebenarnya merupakan model imperailisme baru, bukan hanya menebarkan ideologi yang menumpulkan daya kritis masyarakat dan anggota komunitas atau lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Penggunaan istilah imperialisme ini untuk memahami dan menjelaskan globalisasi berdasarkan akta globalisasi dalam potensi empirisnya dibandingkan potensi normatifnya. Argumen ini juga didukung oleh fakta bahwa globalisasi yang terjadi dewasa ini dipandang sebagai proyek kelas, bukan sebagai suatu yang niscaya. Dalam hal ini, globalisasi dipandang tidak sebagai istilah khusus yang bermanaat untuk mendeskripsikan dinamika proyek ini, tetapi lebih sebagai ’’alat ideologis yang lebih digunakan untuk deskripsi daripada preskripsi yang akurat’’. Sehingga globalisasi dapat diganti dengan sebuah istilah yang menggunakan nilai deskripsi dan kekuatan penjelas yang lebih adekuat, yakni ’’imperialisme.’’

Dengan menggunakan istilah imperialisme, jaringan lembaga-lembaga yang menentukan struktur sistem perekonomian global yang baru dilihat bukan dalam pengertian struktural, melainkan dalam pengertian kesengajaan dan ketergantungan yang dikendalikan oleh oang-orang merepresentasikan dan berusaha mendahulukan kepentingan kelas kapitalis internasional yang baru. Kelas ini pada kenyataannya dibentuk berdasarkan lembaga-lembaga yang meliputi sekitar 37.000 perusahaan transnasional (TNC), unit-unit kerja kapitalisme global, penyalur –penyalur modal dan teknologi serta agen-agen besar tatanan imperial baru. Perusahaan-perusahaan transnasional tersebut bukan hanya menjadi penyangga organisatoris tatanan imperial ini, termasuk Bank Dunia, IMF, dan Lembaga-Lembaga keuangan internasional dan lain (IFI) yang mengklaim diri sebagai ’’komunitas keuangan internasional’’, atau apa yang disebut Barnet dan John Cavenagh (2002) sebagai ’’jaringan keuangan global’’. Tatanan dunia baru ini juga disangga oleh banyak sekali forum prencanaan dan kebijakan strategis seperti G-7, Komisi Trilateral (TC) dan World/we:ld Economic/i:ke’nomik Forum (WEF); serta aparatur pemerintahan di negara-negara yang menjadi pusat sistem yang telah direstrukturisasi sedemikian rupa sehingga dapat melayani dan merespon kepentingan-kepentingan modal global. Seluruh lembaga tersebut merupakan sebuah bagian integral dari imperialisme baru, yaitu sistem ’’pemerintah global’’ baru.

Ketika korporasi global mampu menjangkau keseluruh penjuru dunia, mereka tidak hanya membawa produk-produk dan merek-merek yang sudah mapan, tetapi juga media-media dan metode-metode pemasaran yang canggih untuk menjajah setiap kultur yang mereka jumpai.

The Economist melaporkan, bahwa pada tahun 1989 saja, korporasi global menghabiskan belanja iklan total lebih dari $240 miliar. Biaya lain sebesar $380 miliar dihabiskan untuk kemasan, desain, dan promosi di tempat penjual (point-of-sale/seil-promotions) lainnya. Secara bersama, pengeluaran ini berjumlah $120 per kepala untuk seluruh dunia. Meskipun sebagian besar pengeluaran korporat ini ditujukan untuk menciptakan permintaan akan produk tertentu, ia juga membantu menciptakan kultur konsumen global yang bersifat umum. Tujuannya, untuk menciptakan kesan di benak masyarakat bahwa kepentingan akumulasi kapital – khususnya kepentingan korporasi besar – adalah sama dengan kepentingan masyarakat luas. Secara keseluruhan, korporasi menghabiskan dana per kapita untuk menciptakan konsumen yang bersahabat lebih dari separo dana per kapita yang digunakan dunia untuk pendidikan masyarakat (Dana dunia untuk pendidikan masyarakat adalah $207 per kapita. Untuk negara-negara selatan angka ini adalah $33). Pertumbuhan belanja periklanan jauh melebihi kenaikan belanja pendidikan.

Menghadapi globalisasi dengan imbasnya dalam membentuk struktur ide masyarakat, pendidikan harus mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut, terutama menekankan pada metode belajar yan mendekatkan peserta didik pada ’’dunia secara utuh’’, keterkaitan antara satu kondisi dengan kondisi lain yang saling mempengaruhi antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain; globalnya kehidupan harus disambut dengan globalnya pemikiran, luasnya jangkauan wawasan dan pengetahuan, serta penguasaan teknologi untuk menyambut masa depan kemajuan di bidang teknis yang pada kenyataannya berkembang sangat cepat.

Menurut Merryfield (1997:232) dalam buku Preparing/pri:pering Teacher/ti:tej to Teach Global/gloubel Perspectives mengatakan: ’’ada tiga syarat yang harus dimiliki oleh guru dalam mengembangkan pendidikan perspektif global: kemampuan konseptual, pengalaman lintas budaya dan keterampilan pedagogis.’’ Pertama, kemampuan konseptual berkenaan dengan peningkatan pengetahuan guru dalam konteks isu-isu global. Guru harus memiliki wawasan tentang isu, dinamika, sejarah, dan nilai-nilai global agar mereka memiliki keterampilan mengapresiasikan persamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat dunia. Penguasaan konseptual dalam tema perspektif global diyakini dapat menjadi pemicu (trigger/trige) yang cukup potensial bagi guru dalam membangun suasana belajar yang dinamis agar siswa mampu merespons isu-isu lokal dalam kaitannya dengan masalah global. Guru harus dapat mengaitkan isu-isu apa pun, baik lokal maupun nasional, dalam hubungannya dengan kejadian global. Dalam pelajaran ekonomi, misalnya, kondisi ekonomi daerah dan nasional dianalisis dari perspektif global, hubungan ekonomi antarnegara, dan juga percaturan modal yang mengalir antara satu negara dengan negara lain. Masalah politik juga dapat dikaitkan dalam hubungannya dengan kepentingan global dalam pelajaran kewarganegaraan. Sementara masalah multikulturalitas dan multinasionalitas bisa menjadi topik yang menarik dalam pelajaran bahasa Inggris.

Kedua, pengalaman lintas budaya (interculturalism). Syarat ini masih belum banyak dimiliki oleh para guru kita, terutama disebabkan oleh profesi guru yang berlatar belakang studinya hanya di daerah atau nasional. Mayoritas guru kita adalah lulusan di bawah S1 dan rata-rata sekolahnya tidak berada jauh dari tempat asalnya. Berbeda dengan lulusan S1 atau perguruan tinggi yang biasanya dihuni oleh mahasiswa dari berbagai macam etnik, ras, agama, dan adat-istiadat. Mereka telah belajar berinteraksi secara inter-kultural dan demikian lebih dapat mengerti perbedaan latar belakang masing-masing orang. Di samping itu, juga sangat sedikit guru yang pernah belajar ke luar negeri yang secara langsung pernah hidup dalam keadaan budaya yang berbeda dengan dirinya. Kesadaran multi-budaya akan mudah terbentuk apabila orang secara langsung mengalaminya dalam kehidupan sesungguhnya. Ketidaktahuan hanya akan menimbulkan adaptasi terhadap hasil interaksi dengan orang dari etnis atau etinitas budaya lain yang ditemuinya. Dalam proses globalisasi terjadi transnasionalisasi sehingga apa yang bersifat lokal dapat menembus batas-batas teritorial dan mengalami pemaknaan yang berbeda bagi umat manusia. Jadi, tidak berarti bahwa trans-nasionalisasi atau globalisasi ini tidak terkait dengan ’’tempat’’. Trans-nasionalisasi atau globalisasi memungkinkan manusia untuk membuat tindakan simultan dalam pelbagai tempat yang berbeda sekaligus. ’’Global’’ di sini berarti ’’trans-lokal.’’ Globalisasi bukanlah suatu yang mengembangkan apa saja dengan dalih keuniversalan, tetapi bukan berarti tidak terikat pada tempat. Tempat atau kebertempatan bukan hilang, diberi makna yang baru. Inilah yang kemudian muncul istilah dari Roland Robertson (1996) yakni glokalisasi. Apa yang lokal bukannya tidak penting, tapi justru dapat arti yang baru dalam hubungan masyarakatnya.

Ketiga, keterampilan pedagogis dalam perspektif global menurut Roland Robertson (1996) adalah ’’the practice of teaching and learning globaliy oriented content in ways/weisaid that support/se’po:t diversity/dai’ve:siti and social/soujel justice/jastis in interconnected world.’/we:ld’ Keterampilan pedagogis tentunya menyangkut metode mengajar yang tepat oleh guru agar peserta didik dapat memahami suatu masalah dalam konteks yang luas dan komprehensif (global). Selain menguasai materi dan konsepsi permasalahan, guru harus memiliki kemampuan agar apa yang disampaikan mudah diterima, serta muncul motivasi bagi peserta didik untuk mempelajari dan mendalami tema-tema yang ada di luar kelas.

Semuanya akan tergantung pada kebijakan pendidikan baik yang menyangkut metode maupun materi yang disampaikan pada peserta didik. Pemaknaan secara global terhadap masalah-masalah lokal ini merupakan kata kunci dalam tujuan tersebut. Untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan hubungan sesama (baik dalam ilmu alam, eksak, maupun ilmu sosial dan humaniora), para pendidik sebaiknya membawanya pada pemaknaan secara global, terutama kalau dalam memberikan penjelasan dan berdialog dengan peserta didik sedang mengangkat tema-tema demokrasi dan HAM. Penekanan ini akan melahirkan penjiwaan baru yang membawa generasi kita untuk berpikir secara global, dengan demikian dapat memaknai hubungan antarsesama manusia secara holistik dan tidak parsial.

Metode lainnya adalah melalui buku-buku pelajaran dan bacaan-bacaan yang tidak saja memacu semangat ilmu penetahuan dan teknologi modern, global, dan menunjukkan tingkat penemuan baru, tetapi juga harus memuat materi-materi dan contoh-contoh yang meluaskan imajinasi global peserta didik. Misalnya, kasus-kasus atau peristiwa tentang (masyarakat, kebiasaan, teknologi, bahkan permaalahan) negara lain sering dijadikan contoh, tetapi hal ini juga mesti dibandingkan dengan kondisi masyarakat kita sendiri. Dengan menceritakan negara atau benua lain, secara simultan otak peserta didik dibawa untuk membayangkan tempat itu, lalu dibawa kembali ke negara sendiri, untuk dibandingkan. Hal ini akan memacu semangat untuk maju dan berpikir, karena pada saat otak manusia didorong untuk berpikir akan suatu tempat yang jauh dari tempat ia berada otaknya sedang memperluas perspeksi.

 

 

%d blogger menyukai ini: