Oleh:
MUSTAFA KAMAL ROKAN

SALAH satu ciri utama dari ekonomi Islam itu ialah terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan. “Adil” adalah “harga mati” yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam. Salah satu dari bagian dari sistem ekonomi Islam itu adalah sistem moneter, karenanya keadilan ekonomi juga sangat terkait dengan keadilan dalam sistem moneter. Tak dapat disangkal bahwa saat ini telah terjadi hegemoni mata uang dolar Amerika Serikat yang telah terbukti meluluhlantakkan ekonomi kita dan ekonomi Asia. Bahkan dampak yang paling “gampang” kita saksikan adalah krisis ekonomi global saat ini juga disebabkan hegemoni satu mata uang tertentu sehingga berdampak ke seluruh dunia.

Dalam artikel sebelumnya (23/1), penulis telah penjang lebar mengemukakan bagaimana sesungguhnya Al-Quran secara tegas menjadikan emas sebagai representasi dari alat tukar. Dan bisa dipastikan bahwa dinar (uang emas) adalah alat tukar dalam sistem moneter yang paling adil baik secara normatif maupun empiris. Kalimat ini tidak berlebihan, secara normatif sebagai sistem ekonomi yang berbasis kewahyuan maka “petunjuk” Al-Quran tentang emas sebagai representasi dari dari barang/benda yang paling stabil. Dari sisi empiris bahwa emas telah terbukti alat tukar yang paling stabil dan adil dalam sejarah alat tukar. Nah, untuk itulah sebelum kita melihat lebih jauh tingkat kestabilan alat tukar emas, terlebih dahulu kita melihat sejarah emas sebagai alat tukar (mata uang) dalam perdagangan dunia.

Sejarah Uang Emas Sebagai Alat Tukar
Salah satu studi tentang sejarah emas sebagai alat tukar dapat kita lihat dalam tulisan ahli sejarah ekonomi Islam Indonesia Karnaen Purwaatmadja tentang Dinar dan Dirham. Menurutnya, bahwa telah terjadi tahapan-tahapan penggunaaan emas sebagai alat tukar yang sangat terkait dengan kondisi dan cara pandang tentang uang sebagai alat tukar.

Mata uang dinar dan dirham telah dipakai pada zaman Romawi dan Persia sebelum Islam. Perdagangan merupakan dasar perekonomian di Arabia sebelum Islam datang. Penggunaan emas sebagai alat tukar menjadi bergeser ketika semakin luasnya wilayah perdagangan dengan membawa emas di padang pasir atau melewati lautan yang luas. Kondisi ini tentulah sangat rawan dengan kejahatan seperti perampokan dan sebagainya. Dengan kata lain, membawa emas kemana-mana sebagai alat tukar akan sangat beresiko tinggi.

Karena itu, muncullah yang disebut dengan Irtifaqat yaitu sistem penitipan pada lembaga-lembaga penitipan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat masing-masing daerah. Kalau kita ibaratkan saat ini yang kita kenal dengan sebutan money changer atau money exchange, baitut tamwil, jihbiz atau bank.

Awalnya, lembaga ini hanya berfungsi sebagai tempat penitipan atau save deposit custody yang bersifat amanah dan hanya mengambil sesuatu yang bersifat upah penyimpanan dan pembayaran administrasi, lembaga ini juga mengeluarkan surat tanda terima sebagai bukti penyimpanan (disebut juga di suatu tempat sebagai Bank Note). Sejalan dengan waktu, lamakelamaan berubah fungsi menjadi lembaga keuangan yang dapat juga memberikan pinjaman dengan meminta imbalan berupa bunga.

Pada waktu lembaga keuangan ini masih bersifat amanah, surat tanda bukti penyimpanan uang mas atau Bank Note dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran karena dijamin sepenuhnya dengan uang mas yang ada dalam lembaga keuangan tersebut. Bank Note inilah cikal bakal terjadinya uang kertas. Namun uang kertas yang dijamin seratus persen dengan emas ini ternyata tidak bertahan lama. Menumpuknya uang emas karena tidak semua penitip mengambil uang emasnya secara penuh sehingga membuat pengelola lembaga keuangan tergoda untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan pemilik uang emas yang bersangkutan.

Peredaran Bank Note menjadi berlipat ganda tatkala Bank Note berpindah dari tangan ke tangan secara cepat untuk membayar transaksi-transaksi dagang yang terjadi. Karena Bank Note hanya berputar-putar saja dan tidak dipakai untuk menarik uang mas, maka cadangan emas titipan tidak pernah berkurang dan lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman lagi kepada pihak ketiga dengan sangat leluasa. Sejak itu, Bank Note tidak lagi dijamin dengan emas sepenuhnya, maka nama Bank Note telah terpisah dari emas dan sajak saat itu mulailah berlaku sistem standar emas.

Sejak saat itulah, Dinar dan Dirham tidak lagi identik dengan emas dan perak. Disisi lain penitip uang mas yang tadinya harus membayar upah penyimpanan dan penjagaan, pada akhirnya malah mendapatkan imbalan bunga untuk menarik pemilik uang mas menambah simpanannya atau tidak segera mengambil simpanannya.

Untuk menjaga ketertiban dalam melayani kepentingan masyarakat, pemerintah kemudian membentuk Bank Sentral untuk menertibkan peredaran Bank Note dan menggantinya dengan uang kertas serta coin yang dinyatakan berlaku sah secara hukum sebagai alat pembayaran. Lembaga keuangan pengedar Bank Note ditertibkan menjadi bank komersil lalu menyerahkan titipan emasnya untuk digantikan dengan uang kertas pemerintah. Bank Sentral akhirnya mempunyai kewenangan penuh untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas sesuai dengan perhitungan tersedianya uang emas atau cadangan emas batangan yang ada.

Era standar emas dimana uang kertas yang berlaku dijamin dengan emas, di Inggris dihapuskan pada tahun 1931 kemudian di Amerika Serikat (AS) secara resmi berakhir ketika secara sepihak Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menghentikan sistem Bretton Wood tahun 1971. Peristiwa ini menandai berlakunya sistem mata uang baru yang disebut sistem mata uang mengambang (Floating Currency System).

Ketika lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga amanah, tidak ada persoalan dalam ajaran Islam. Dinar dan Dirham yang terbuat dari emas dan perak digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari., Bank Note dalam arti janji membayar dalam Dinar atau Dirham (promes), dan cek masih dibiarkan berlaku. Namun ketika lembaga keuangan mulai meminjamkan cadangan uang mas milik penitipnya, Islam melarang lembaga keuangan tersebut memungut bunga atau riba. Sesuai dengan larangan tersebut akad yang diperolehkan untuk meminjamkan adalah Qardhul Hasan atau pinjaman kebajikan kembali pokok tanpa bunga.

Dengan demikian, Islam secara tegas melarang memperoleh suatu imbalan secara tetap dan pasti hanya karena berjalannya waktu tanpa keikutsertaan dalam risiko atau mengerjakan sendiri kegiatan produktif. Akad pokok yang diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah Murabahah atau jual beli dengan transaksi antara uang dengan barang, Mudharabah atau penyertaan modal pada suatu kegiatan usaha penuh percaya (trust financing), musyarakah atau penyertaan modal dengan kemungkinan keikutsertaan dalam pengelolaan, diikuti dengan akad lanjutannya yang terkait dengan uang dihadapkan dengan memproduksi barang dan jasa serta pendistribusiannya. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak mengenal hukum time value of money tetapi yang dikenal economic value of money. Wallahua’lam.

Penulis adalah Dosen Hukum Bisnis Fak. Syariah IAIN SU dan STIH Graha Kirana serta Arbiter Badan Arbiterase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatera Utara.

Iklan