dolarA.  Pengertian Perbankan di Indonesia

Bank menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, ”Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, manapun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran dan tempat uang giral.”

Menurut A. Abdurahman (2001) dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, ” bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasa  terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan, ”bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of development (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku agent of trust (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

B. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia

a. Keadaan Perbankan sebelum Perang Dunia II

      Di Indonesia terdapat tiga bank yang mendapat campur tangan dari pemerintah, ketiga bank tersebut adalah

  1.  DE Javasche Bank NV
  2. De Algemene Volkscrediet Bank
  3. De Postpaar Bank

Selain itu, terdapat juga bank-bank yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina, diantaranya:

  1. Bank bermodal nasional diantaranya Bank Nasional Indonesia, Bank Nasional ”Abuan Saudagar” dan NV. Bank Boemi
  2. Bank bermodal Belanda diantaranya Nederland Handels Maatschappij (NHM), Rationale Handels Bank (NHB), De Esxomptobank NV.
  3. Bank bermodal Inggris diantaranya The Chartered Bank of India, dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.
  4. Bank bermodal Jepang diantaranya The Bank of Taiwan, The Yokohama Species Bank dan The Mitsui Bank.
  5. Bank bermodal Cina diantaranya The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank of China, NV Batavia Bank dan NV Bankuereeniging Oei Tiong Ham.

b. Keadaan Perbankan setelah Perang Dunia II

Setelah kekalahan Jepang, terbentuklah dua wilayah yakni Daerah Republik yang dikuasai oleh RI dan Daerah Federal yang diduduki Belanda.

Perkembangan perbankan di Daerah Republik pada masa itu ada dua bank pemerintah, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Selain bank milik pemerintah tersebut, terdapat pula bank-bank swasta nasional yang telah membantu pemerintah dalam penukaran uang Jepang dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Bank-bank tersebut adalah Bank Surakarta MAI, Bank Indonesia, Bank Dagang Nasional Indonesia, Indonesian Banking Corporation (IBC), dan Bank Nasional Indonesia.

Sedangkan perkembangan perbankan di Daerah Federal memunculkan beberapa bank-bank nasional swasta yang merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah NV Bank Sulawesi, NV Bank Perniagaan Indonesia, Bank Timur NV, Bank Dagang Indonesia NV, dan Kalimantan Traiding Corporation NV.

Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

1.   Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna menghimpun investasi perusahaan-perusahaan.

      Dasar hukum bagi pendirian dan usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah :

  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1952)
  • Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/IV/1972 Tanggal 18 Januari 1972 tentang Perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 792.MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970.

a. Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank :

  • Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Corporation) seperti PT Private Development Finance Company of Indonesia, Limited (PDFCI)
  • Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat berharga (Investment Finance Corporation) yang terdiri dari PT Indonesia Investment Corporation (Merincrop), PT First Indonesia Finance and Investment Corporation (Ficoinvest), PT Mutual Internationa Finance Corporation (MIFC), PT Asian and Euro American Capital (Aseam), PT Inter Pacific Financial Corporation  (Inter Pacific)
  • Lembaga keuangan bukan bank jenis lainnya adalah PT Papan Sejahtera dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia.

b. Macam Usaha lembaga Keuangan Bukan Bank:

  • Lembaga Keuangan jenis Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Corporation) dengan usaha utama memberikan kredit jangka menengah (1-5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun)
  •   Lembaga Keuangan. Jenis pembiayaan/Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga (Investment Finance Corporation) usa utamanya hádala sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (underwriting). Lembaga keuangan ini tidak diperkenankan memberikan kredit.

2.   Lembaga Keuangan Lainnya

      Yang dapat dimasukkan ke dalam golongan lembaga keuangan lainnya adalah perusahaan asuransi. Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan merupakan statu persetujuan antara dua pihak yaitu pihak penanggung (assurandeur) akan mengganti kerugian pada tertanggung nila terjadi statu peristiwa tertentu, sebaliknya pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggungan.

      Perusahaan asuransi di Indonesia dapat dikelompokkan atas perusahaan asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan reasuransi yang jumlahnya cukup banyak.

Sistem Lembaga Keuangan bukan Bank

      Pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/40 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972. LKBB menurut ketentuan ini hádala badan usa yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Namur berdasarkan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah-daerah.sehubungan dengan fungsinya, LKBB dapat digolongkan berdasarkan jenis usahanya sebagai berikut:

  • Lembaga pembiayaan bangunan, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang.
  • Lembaga perantar penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, yaitu lembaga keuangan yang usa utamanya bertindak sebagai perantara dan penjamin dalam penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh emitmen.

Jenis-jenis LKBB yang saat ini beroperasi di Indonesia antara lain:

a.   Lembaga Pembiayaan

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

b.   Perusahaan Perasuransian

      Pada praktiknya usaha asuransi di Indonesia dibedakan sebagai berikut:

  • Asuransi kebakaran
  • Asuransi pengangkutan (marine insurance)
  • Asuransi aneka (asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri)
  • Asuransi jiwa
  • Reasuransi (asuransi yang diasuransikan).

c.   Dana Pensiun

      Jenis dana pensiun terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sedangkan program pensiun yang diperkenankan dijalankan bagi setiap dana pensiun adalah Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti.

d.   Perusahaan Efek

      hádala perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek.

e.   Reksa Dana

      adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portafolio efek oleh manajer investasi sebagai pengelola dana.

f.    Perusahaan Penjamin

      adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin.

g.   Perusahaan Modal Ventura

h.   Pegadaian

      Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian nasabah dan lembaga gadai.

C. Jenis, Tugas dan Lapangan Usaha Perbankan

1. Jenis Bank

      Dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank, seperti:

  • Bank Sentral (Central Bank)
  • Bank Umum (Commercial Bank)
  • Bang Tabungan (Saving Bank
  • Bank Pembangunan (DevelopmentBank)
  • Bank Desa (Rural Bank)

      Dari segi pemiliknya, bank terbagi atas:

  • Bank Milik Negara, seperti :Bank Sentral atau Bank Indonesia, BNI 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Rakyat Indonesia, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia.
  • Bank Milik Pemerintah Daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I. Bank ini didirikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962.
  • Bank Milik Swasta. Bank milik swasta dikelompokkan menjadi tiga bagian:
  1. bank-bank milik swasta nasional
  2. bank-bank milik swasta asing
  3. kerja sama antara bank Swasta Nasional dengan Bank Swasta Asing.
  • Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN)

      Dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank yaitu,

  1. Bank Primer, adalah bank yang dapat menciptakan uang giral.
  2. Bank Sekunder, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit.

2. Tugas Bank Indonesia

      Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang bank Sentral, tugas Bank Indonesia terdiri dari:

  1. membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas desempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
  2. Mengeluarkan uang yertas, uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
  3.   Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan, mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit, membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran, giral dan menyelenggarakan clearing antar bank, menetapkan solvabilitas dan liquiditas bank-bank, serta memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penataan liquiditas bank-bank.
  4. Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantor di seluruh wilayah RI, membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya.
  5. Mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
  6. Menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter.
  7. Memindahkan uang secara telegram maupun wesel, menerima dan membayarkan kembali uang, dalam rekening koran mendiskonto surat wesel dan surat order, membeli dan menjual wesel, cek dan kertas dagang lainnya, memberi jaminan bank dengan tanggungan yang cukup dan menyediakan tempat pemyimpanan barang-barang berharga.

3. Lapangan Usaha Perbankan

  1. Lapangan Usaha Bank Umum disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberi kredit, memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang, dan banyak lagi.
  2. Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional.

Tugas Bank Indonesia dan Lapangan Usaha Bank Umum

1. Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang bank Sentral, tugas Bank Indonesia terdiri dari:

  • membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas desempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
  • Mengeluarkan uang yertas, uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di ndonesia.
  • Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan, mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit, membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran, giral dan menyelenggarakan clearing antar bank, menetapkan solvabilitas dan liquiditas bank-bank, serta memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penataan liquiditas bank-bank.
  • Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantor di seluruh wilayah RI, membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya.
  • Mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
  • Menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter.
  • Memindahkan uang secara telegram maupun wesel, menerima dan membayarkan kembali uang, dalam rekening koran mendiskonto surat wesel dan surat order, membeli dan menjual wesel, cek dan kertas dagang lainnya, memberi jaminan bank dengan tanggungan yang cukup dan menyediakan tempat pemyimpanan barang-barang berharga.
  • Larangan bagi Bank Indonesia yaitu tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan.

2. Lapangan Usaha Bank Umum

  • menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito
  • memberi kredit jangka pendek
  • memberi kredit jangka menengah
  • meminahkan uang
  • menerima dan membayar kembali uang
  • mendiskontokan surat wesel
  • membeli dan menjual wesel
  • membeli dan mensual cek
  • memberi jaminan bank
  • menyewakan tempat menyimpan barang berharga
  • menjalankan usaha lain yang lazim.

3. Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara

      Tugas utama bank umum milik negara:

  • BNI 1946 mengutamakan di sektor industri
  • Bank Dagang Negara mengutamakan tugas di sektor pertambangan
  • Bank Bumi Daya mengutamakan tugas di sektor perkebunan dan kehutanan
  • BRI mengutamakan membantu perkembangan koperasi, tani, dan nelayan.

4. Lapangan Usaha Bank Pembangunan

  • Lapangan Usaha Bank Pembangunan Milik Negara. Menerima simpanan, mengadakan penyertaan modal, memberikan kredit, memberikan pinjaman, mengadakn pinjaman dalam negeri, mendapat pinjaman dari luar negeri.
  • Lapangan Usaha Bank Pembangunan Daerah. Pada umumnya sama dengan lapangan usaha bank pembangunan milik negara. Lapangan utamanya adalah menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan di daerah dalam rangka pembangunan nasional.

5. Lapangan Usaha Bank Lainnya

  • Lapangan usaha bank swasta pada umumnya sama dengan usaha bank tabungan milik negara, hanya pelaksanaannya pihak swasta.
  • Lapangan usaha bank pembangunan swasta sama dengan lapangan usaha bank pembangunan milik negara.
  • Lapangan usaha bank umum asing sama dengan lapangan usaha bank umum milik negara.
  • Lapangan usaha bank milik campuran tidak diperkenankan menerima uang tabungan, dapat memberikan kredit kepada perdagangan internasional.
  • Lapangan usaha bank perkreditan rakyat, tidak diperkenankan mengeluarkan cek, tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan suku bunga yang berlaku.

TEORI DASAR KEUANGAN DI INDONESIA

A. Sistem Moneter dan Perbankan

      Fungsi utama sistem moneter antara lain:

  1. memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien
  2. sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi
  3. mempertahankan tingkat bunga yang stabil.

1. Jenis-jenis Bank

Perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi, dan bank perkreditan rakyat.

2. Pengaturan dan Pengawasan Bank

Usaha perbankan diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1992 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Departemen Keuangan.Sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia.

3. Pembinaan dan Pengawasan

pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank umum wajib memlihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

B. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang0undang yang mengaturnya. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 memiliki modal yang ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2 triliun.

      Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai tujuan utama Bank Indonesia didukung dengan tiga pilar utama :

  1. kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian
  2. sistem pembayaran yang cepat dan murah
  3. sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia mempunyai wewenang :

  1. menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan laju inflasi yang ditetapkan
  2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbatas pada:
  • operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
  • menetapkan tingkat diskonto
  • penetapan cadangan wajib minimum
  • pengaturan kredit dan pembiayaan.

Kebijakan ekonomi pada dasarnya bertujuan memengaruhi putusan pelaku ekonomi dalam pengeluaran. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter sebagai berikut:

  1. melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan
  2. menelola cadangan devisauntuk memenuhi kewajiban luar negeri
  3. memelihara keseimbangan neraca pembayaran luar negeri
  4. menerima pinjaman luar negeri.

c  [ b

1. Tujuan Bank Indonesia

      Menurut UU No. 23 Tahun 1999 dalam Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas Bank Indonesia yaitu,

a.   menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

b.   mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

c.   mengatur dan mengawasi bank.

2. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

      Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang:

a.   menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan

b.   melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

      Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia ditetapkan pokok-pokok ketentuan, antara lain:

a.   tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka

b.   tata cara pelaksanaan investasi valuta asing dalam rangka stabilitas rupiah

c.   instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka

d.   tata cara penetapan tingkat diskonto

e.   penetapan jenis dan besarnya cadangan wajib minimum bagi bank

f.    menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum

g.   pembatasan kredit

3. Kebijakan Nilai Tukar

      Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa:

a.   dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing

b.   dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar

c.   dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi.

4. Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa

      Cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

5. Penyelenggaraan Survei

      Yang dimaksud dengan penyelenggaraan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset, dan survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran.

6. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

      Dalam rangka menagtur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

a.   melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

b.   mewajibklan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya

c.   menetapkan penggunaan alat pembayaran.

      Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok ketentuan antara lain memuat:

a.   perizinan bank

b.   kelembagaan bank

c.   kegiatan bank pada umumnya

d.   kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah

e.   merger, konsolidasi dan akuisisi

f.    sister informasi antarbank

g.   tata cara pengawasan bank

h.   sistem pelaporan bank lepada Bank Indonesia

i.    penyehatan perbankan

j.    pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank

k.   lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

7. Pengalihan Tugas Pengawasan Bank

      Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan UU. Tugas yang dialihkan lepada lembaga independen tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan.

8. Dewan Gubernur

      Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas:

a.   seorang Gubernur

b.   seorang Deputi Gubernur Senior sebagai Wakil Gubernur

c.   sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 Deputi Gubernur, dengan Gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur.

9. Pengangkatan Dewan Gubernur

      Untuk dapat diangkat sebaga Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

a.   WNI

b.   memiliki akhlak dan moral tinggi

c.   memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi keuangan, perbankan, atau hukum.

10. Rapat Dewan Gubernur

      Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, diselenggarakan minimal sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara dan minimal sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang prinsipal dan strategis.

      Anggota Dewan Gubernur harus tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

a.   antara sesama angota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau besan

b.   anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama dilarang mempunyai kepentingan langsung/tidak pada perusahaan manapun, merangkap jabatan pada lembaga lain, memangku jabatan tersebut, menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politik.

C.RAHASIA BANK

1 .Tinjauan Umum Rahasia Bank

Bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran suatu Negara, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.

Kewajibana rahasia bank bertujua untuk melindungi kepentinagan nasabah seacara individual.

Menurut pasal 1 angka 28 undang-undang perbankkan, yang di maksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah peyimpan dan simpanannya.

Unsur-unsur rahasia bank :

1.      Rahasia tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya

2.      Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk kedalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.      Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan atau pihak terafiliasi.

Ada dua teori tentang asas rahasia bank yaitu :

1.      Teori mutlak

2.      Teori relative

2.Dasar Hukum Rahasia Bank

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankkan yang diundangkan pada tanggal 10 novenber 1998, dalam pasal 40, 41A, 42, 42A, 44A, 47, 47A dan 48 telah mengatur mengenai Rahasia Bank dengan segala pengecualian dan sanksinya.

3.Beberapa Pengecualian Rahasia Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut.

1.      Untuk kepentingan perpajakan, kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan ( Pasal 41).

2.      Untuk penyelesaian piutang bank, kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia ( pasal 41 A ).

3.      Untuk kepentingan peradilan, kepada polisi, jaksa, atau hakimatas izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 42 A).

4.      Perkara perdata antar bank dengan nasabahnya tanpa haru memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 42 ).

5.      Tukar-menukar informasi di antara Bank kepada pihak bank lain tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 44 ).

6.      Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah penyimpan secara tertulis tanpa haru memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 44 A ).

Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang di tentuka oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk member keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 Ayat ( 1) dan Ayat ( 2).

APLIKASI MANAJEMEN PERBANKAN

 

A. Konsep Manajemen Perbankan

      Langkah pertama yang dilakukan oleh top management bank yaitu para anggota Direksi (bersama-sama dengan komisaris) adalah menyusun ramalan business dengan melihat kondisi internal (pendapatandan biaya) dan kondisi eksternal.(peraturan yang berlaku, situasi moneter lokal dan nasional, kondisi perdagangan, situasi moneter dan perdagangan internasional.

      Secara ringkas, ada dua macam kebijaksanaanbank yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh yaitu,

1.   kebijaksanaan yang dirumuskan sesudah pertimbangan-pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia.

2.   kebijaksanaan yang timbul dari tindakan tunggal atau berulang-ulang.

      Bidang kegiatan bank yang perlu dirumuskan dalam wujud kebijaksanaan dasar umumnya meliputi bidang penting bagi aktivitas bank, yaitu sebagai berikut:

1.   tipe nasabah yang dilayani

2.   jenis pelayanan nasabah

3.   daerah atau wilayah pelayanan

4.   metode meraih bisnis

5.   distribusi aktiva produktif

6.   preferensi likuiditas

7.   persaingan

8.   pengembangan dan latihan staf

9.   kantor atau ruangan bank.

1. Perencanaan dan Pengembangan Organisasi

      Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merencanakn organisasi dan pengembangannya. Pada dasarnya perencanaan oranisasi dan pengembangannya dilakukan dengan cara:

a.   pembagian kerja (division of work) logis

b.   pengelompokkan fungsi-fungsip

c.   pelimpahan tanggung jawab

d.   garis wewenang

e.   lingkup pengawasan (span of control)

f.    hubungan staf dan garis

g.   fleksibilitas struktur organisasi

h.   spesifikasi dan prosedur

2. Staffing dan Manajemen Skill

      Ada lima program dalam pengisian rencana organisasi ini, yaitu:

a.   proyeksi kebutuhan tenaga kerja

b.   investasi tenaga kerja

c.   program dan pengembangan latihan

d.   penempatan pejabat/pegawai

e.   administrasi gaji pegawai

3. Pengawasan Internal

      Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan internal  antara lain:

a.   penetapan tujuan

b.   pentingnya pengawasan

c.   standar pengawasan

d.   anggaran pengawasan

e.   akuntansi tanggung jawab

f.    perencanaan laba

g.   sistem informasi manajemen

h.   program internal audit.

4. Sistem Manajemen Bank

      Ada empat sistem manajemen bank yang harus diketahui:

a.   Unit Banking System

b.   Branch Banking System

c.   Group and Chained System

d.   Mixed System

5. Sound Banking Business

      Pengelolaan business harus berdasarkan norma-norma perbankan yang sehat dengan memadukan unsur agent of development dan financial intermediary, sehingga peranan bank dalam ekonomi akan benar-benar terasa manfaatnya.

B. Mengatur dan Menata Aktiva Bank

      Mengatur dan menata aktiva adalah pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank, dan dapat dilakukan dengan cara:

a.   mengenal pos-pos neraca bank komersial

b.   penggolongan kolektibilitas surat berharga

c.   penggolongan kolektibilitas penempatan dana pada bank lain

d.   penggolongan kolektibilitas penyertaan

e.   pembentukan cadangan penutup risiko

f.    pengelolaan aktiva, pasiva, dan risiko

g.   assets and liability commitee (ALCO)

LIKUIDASI DAN KEPAILITAN BANK

1. Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank

           Keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankkan, maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankkan ( exit policy )

Pencabutan izin usaha bank adalah pilihan keputusan yang terakhir. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang perbankkan mengamanatkan agar bank Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan sistem perbankkan, apabila tindak penyelamatan yang ditempuh bank Indonesia atas dasar Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang perbankkan tidak berhasil,maka lembaga Penjamin Simpanan masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan penyelamatan, konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank, bank tersebut tidak dimungkinkan untuk hidup kembali. Undang-undang perbankkan memerintahkan untuk dilakukannya proses likuidasi bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Raoat Umum pemegang saham.

2.Kedudukan Peraturan Bank Indonesia

            Dalam hirearki peraturan perundang-undangan, pertauran bank Indonesia adalah salah satubdari dua jenis peraturan di bidang perbankkan  yang lahir berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, yang kemudian di revisi dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

3.Permasalahan hokum status tujuan, tugas, dan kewengan Bank Indonesia

            Status bank Indonesia, oleh undang-undang Nomor 23 tahun1999 ditetapkan pada pasal 4 . Sebagai bank sentraldan Lembaga Negara independen das seabagai badan hokum berdasarkan undang-undang. Bertujuan untuk kestabilan nilai rupiah.

4.Kewenangan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank

  1. Menetapkan peraturan
  2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
  3. Melaksakan pengawasan bank

D.    Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

5.Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Likuidasi Bank

  1. Perlindungan hokum menurut ketentuan perbankkan
  2. Perlindungan hokum menurut KUH Perdata
  3. Asuransi Deposito

 /      vnhnj?.,n  dbvv,,,,,,,,,,,

6.Alternatif  Penyelesaian Bank Yang Bemasalah

1.      Peranan Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS )

2.      Prioritas Utama Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan Dana

3.      Penyelesaian sengketa terhadap asset BANK DALAM Likuidasi

4.      Peenyelesaian Aktiva dan Pasiva

7.Pengertian kepailitan

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan semua kreditornya yang pada waktu itu debiturnya dinyatakan pailit

Tujuan Kepailitan

Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh curator

Syarat Kepailitan

Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak sedikitnya membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang.

Berakhirnya kepailitan

1.      Kepailitan tersebut batal

2.      Kepailitan tersebut dicabut

3.      Adanya perdamaian

4.      Kekuatan daftar pembagian

Jenis kreditor dalam kepailitan

1.      Kreditor Separatis ( Secured Creditor )

2.      Kreditor Preferen ( Preferetial Creditor )

3.      Kreditor Kongruen ( Unsecured Creditor )

KESIMPULAN

 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.      Bank dapat diartikan sebagai Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit,baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang di perolehnya dari orang lain,dengan jalan memperedarkan alat-a;at penkar dan tempat uang giral.

2.      Jenis Bank :

a.Bank Sentral

b.Bank Umum

c.Bank Tabungan

d.Bank Pembangunan

e.Bank Desa

3.   Dilihat dari segi pemiliknya bank dibagi menjadi 4 jenis :

      a.Bank Milik Negara

      b.Bank Bank Pemerintah Daerah

      c.Bank Milik Swasta

      d.Bank Koperasi

4.   Tujuan Bank Indonesia

      a.Menetapkan ystem dan melaksanakan kebijakan moneter

      b.Mengatur dan menjaga kelancaran ystem pembayaran

      c.Mengatur dan mengawasi bank

5.   Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

      nasabah penyimpan simpanannya.”Namun ketika nasabah juga sebagai peminjam

      maka rahasia akan tetap terjamin oleh bank”.

Iklan