JUSUF Kalla bergembira buat koleganya, Aburizal Bakrie. Sang kolega itu kini menjadi orang terkaya di Indonesia. Hartanya tercatat US$ 5,4 miliar (sekitar Rp 50 triliun). Padahal, sampai Agustus silam, salah satu perusahaan Aburizal, PT Lapindo Brantas, sudah mengeluarkan duit hingga Rp 1,4 triliun untuk korban lumpur panas Lapindo. Kalau saja tak ada masalah Lapindo, mungkin kekayaan Aburizal akan semakin gila lagi.

Majalah Forbes Asia mencatat, Aburizal kini menguasai bisnis pertambangan, infrastruktur, properti, agro, dan telekomunikasi. Kenaikan harga minyak, batu bara, dan CPO tentu menjadi berkah buat dirinya. Makanya, kekayaan Aburizal bisa melesat begitu rupa. Tahun silam, Forbes masih mencatat nilai kekayaan Aburizal senilai US$ 1,2 miliar—dan baru berada di urutan keenam daftar orang terkaya di republik ini.

Seperti Aburizal, Jusuf Kalla juga berlatar pengusaha. Forbes mencatat kekayaan Kalla senilai US$ 230 juta dan berada di urutan 30 daftar orang terkaya negeri ini. Kalla adalah Ketua Umum Partai Golkar dan Aburizal anggota Dewan Penasihat. Yang membanggakan, ucap Kalla, adalah fakta bahwa Aburizal merupakan orang pribumi pertama yang menjadi orang terkaya menurut sejarah bisnis modern Indonesia.

Kalla menyebut kata pribumi. Antonimnya adalah nonpribumi, nonpri. Di negeri ini, pribumi berarti semua orang yang bukan keturunan Arab, India, dan terutama Cina. Sejak zaman kolonial dulu, kategorisasi pribumi dan nonpri sudah ada. Claudine Salmon (peneliti kajian sastra Melayu-Tionghoa), mengatakan, warisan kolonial itu sangat stigmatis dan melanggengkan diskriminasi—padahal definisinya sendiri tak jelas.

Urusan kategorisasi semacam itu memang membingungkan. Tak hanya soal pribumi dan nonpri, bahkan definisi ”suku” pun kadang dinilai tidak ajek. Goenawan Mohammad melihat, ada kesan bahwa ”suku” mengandung satu identitas budaya. Tapi, jika bahasa dipakai sebagai ciri identitas budaya, maka ”suku Jawa” tak pernah ada. Sebab ”bahasa Jawa”, yang diajarkan di sekolah, hanya bahasa yang dipakai di Surakarta dan Yogyakarta, tapi tidak di Tegal dan di wilayah Banyumas.

Di mata Goenawan, batasan suku amat kabur. Bagi Jusuf Kalla tidak. Seperti ketika berbicara soal pribumi, Kalla juga kerap bercakap soal suku. Beberapa tahun silam, Kalla pernah mengaku tahu diri untuk tak menjadi calon Presiden. Alasannya, ia bukan Jawa. Padahal, katanya, Presiden selalu bersuku Jawa.

Kalau suku ditentukan berdasarkan ras, maka Kalla mungkin keliru. Habibie bukan Jawa, Soekarno setengah Jawa, dan Megawati Sukarnoputri hanya seperempat Jawa. Toh, mereka bisa menjadi Presiden.

Saudagar dari Indonesia Timur tersebut mungkin menyadari juga soal itu. Belakangan, ia tak lagi tegas-tegas menolak jadi calon Presiden. Boleh jadi, ada yang membisiki Kalla bahwa yang penting bukan lagi soal Jawa atau bukan Jawa, tapi bagaimana seorang politisi bisa bersikap Jawa, njawani. Kalau sudah bisa begitu, maka prospek si politisi akan terbuka lebar.

Njawani? Pasti istilah ini juga tak punya definisi jelas. Konon, seorang politisi yang njawani itu harus bisa sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji-aji, nglurug tanpa bala, dan menang tanpa ngasorake. Bahasa gaulnya, si politisi itu harus jaim untuk tetap terlihat santun, tidak agresif, dan tidak lengah kalau dipuji. Soalnya, huruf Jawa akan mati bunyi jika dipangku.

Kalau Jusuf Kalla bisa seperti itu, karir politiknya mungkin akan terus meningkat. Dan ia terlihat seperti sedang belajar menjadi Jawa. Menanggapi kekayaan Aburizal Bakrie yang sangat besar tadi, Kalla melontarkan pujian sambil membesarkan hati orang Sidoarjo, korban lumpur panas Lapindo. Ia bilang, korban lumpur sekarang sudah bisa lebih tenang. Sebab, yang dituntut ternyata sangat mampu. Kalla juga mengatakan bahwa ganti rugi terhadap para korban lumpur Lapindo yang tinggal 50% lagi akan segera dibayarkan tahun depan. 
Sumber : Majalah Trust