Tak dapat disangkal bahwa proses yang baik dapat memberikan hasil yang baik. Kita semua tentu merindukan adanya keteraturan, keadilan, dan keselarasan dari setiap urusan publik. Namun kita semua juga merindukan hasil yang baik pula. Kalau pemimpin melanggar proses, kinerjanya buruk, dengan cepat kita bisa menyimpulkan,”Tuh kan,kalau prosesnya tidak dituruti, hasilnya pasti buruk.” Namun dalam kenyataannya ada cukup banyak anomali. Mereka yang memperolehhasilyangbagus(baca: kinerja, out comes) di sektor swasta berbeda dengan di sektor publik.

Di sektor swasta, perusahaanperusahaan yang tertib, flow-nya tertata baik,dan prosesnya dijalankan dengan patuh menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya di sektor publik, banyak orang berkinerja melanggar proses.Selain itu juga banyak ditemui orang yang berupaya patuh 100% mengikuti proses, tapi tidak berkinerja, selain tidak melakukan kesalahan apa-apa.

Prasyarat Proses-Hasil

Aspek institusional yang sering dilupakan orang adalah prasyarat. Kinerja tentu tidak dapat dicapai begitu saja secara otomatis melalui proses yang sudah dibuat. Syarat yang utama dan pertama adalah proses itu sendiri haruslah proses atau jalan yang terbaik. Seperti apakah proses yang baik itu? Proses itu harus sederhana (simple), mudah dijalankan, dipahami banyak orang, tidak berbelit- belit,dapat mempercepat penyelesaian suatu masalah, efisien, dengan memberi ruang untuk koreksi dan penyesuaian di lapangan.

Itulah sebabnya para eksekutif yang hebat selalu memulai pembaruan dan melakukan perubahan dengan memperbaiki proses,bukan denganmenjeratanakbuahyangterperangkap menabrak rambu-rambu. Proses itu dipetakan, disusun kembali, dan disederhanakan. Flow dan operation management diurut satu per satu dan simpul-simpul kusut dipotong,lalu disatukan kembali. Ibarat mesin yang keseimbangannya dapat berubah sewaktuwaktu, proses yang baik pun memerlukan penyetelan ulang,di-tune up.

Maklum selalu saja ada ketentuan- ketentuan baru atau teknologi baru yang dapat membebani proses yang mudah didesain atau malah menuntut pembaruan. Sayangnya semua ini belum menjadi perhatian dalam dunia birokrasi. Banyak hal baru dan bagus telah dibuat, tetapi terlalu banyak ketentuan lama,cara lama, budaya kerja lama yang masih dibiarkan.

Prasyarat Kultur dan Manusia

Akhirnya proses yang baik itu tidak secara otomatis dapat mencapai hasil yang optimal.Masih ada prasyarat-prasyarat lain yang diperlukan agar masyarakat dan birokrasi mampu berkinerja mengikuti irama proses dan keteraturan. Dengan kata lain proses yang baik atau sempurna saja belum cukup untuk menghasilkan kinerja. Prasyarat lainnya itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan beretos kerja baik.

Dengan kata lain, reformasi birokrasi perlu dilakukan berbarengan mulai dari pemberian imbal jasa yang lebih kompetitif, manajemen penilaian kerja hingga perbaikan tata nilai. Tanpa memperhatikan itu semua, sia-sialah kita mendorong para birokrat patuh pada proses. Yang akan kita tuai bukanlah kinerja yang aman, melainkan kinerja yang rapuh, yang selalu bertabrakan dengan proses, yang menimbulkan disinsentif terhadap perubahan.

Adaptif terhadap Zaman

Reformasi birokrasi tentu bukanlah sebuah proses statis yang bersifat sekali pukul lantas selesai. Reformasi birokrasi dan penyempurnaan proses kerja dalam sistem birokrasi kita adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan penyesuaian- penyesuaian dari masa ke masa.

Singapura menyebut pemerintahannya dynamic governance yang membuat mereka harus selalu awas (alert) dan berpikir dan berpikir ulang (think and rethink). Apa yang dipercaya sukses dan penting pada suatu masa belum tentu cocok untuk masa berikutnya. Cara-cara kerja pemerintahan selalu bergerak ibarat bandul jam. Kadang ia bergerak ke ekstrem yang satu,tapi menimbulkan efekefek negatif. Namun jarum jam terus bergerak ke depan kendati bandul jam beralih dari titik yang ekstrem di kiri ke ekstrem di kanan.

Suatu titik mengedepankan demokrasi dan kebebasan,tapi bila kebablasan, titik yang lain, yaitu disiplin, menarik ke arah berlawanan dengan berani. Pemerintahan yang dinamis membuat warga masyarakat lebih puas daripada pemerintahan yang statis dan hidup dalam alam mimpi. Oleh karena itu sebuah proses governance pun dituntut adaptif dan dinamis.(*)

Sumber : Koran Sindo, 6 Agustus 2009