Setiap orang, tak terkecuali pebisnis bisa saja tidak dapat membayar utang secara langsung kepada pihak tertentu. Sementara sesuai hukum Islam, menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu kewajiban utang tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain, atau biasa disebut hawalah.

Jadi hawalah diartikan sebagai perindahan utang dari tanggungan pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban menanggungnya. Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil, serta muhal ‘alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul). Karena merupakan perindahan utang, hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu hawalah bisa diterapkan pada uang atau kewajiban finansial.

Salah satu pihak yang bisa melakukan akad hawalah ini adalah lembaga keuangan syariah. Hawalah dapat digunakan dalam bentuk factoring/anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, sehingga bank akan membayar piutang nasabah dan menagih hutang kepada pihak ketiga tersebut.

Sebagai ilustrasi, perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (piutang) nasabah (pihak pertama/muhil) kepada bank (pihak kedua/muhal) dari nasabah lain (pihak ketiga/muhal ‘alaih). Pihak pertama meminta bank untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul, baik dari jual beli maupun transaksi lainnya. Setelah piutang tersebut jatuh tempo, pihak ketiga akan membayar kepada bank. Bank akan mendapatkan keuntungan dari upah pemindahan itu.

Ada beberapa ketentuan harus dijalankan dalam hawalah oleh LKS seperti perbankan syariah misalnya. Salah satunya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 12/DSN-MUI/IV/2000, pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh semua pihak. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal dan muhal ‘alaih. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.

Lantas apa perbedaan antara hawalah dengan transaksi yang terjadi di bank syariah? Sebuah tulisan di Tazkia Online menyebutkan, pada transaksi konvensional, bank membayar nasabah sebesar nilai piutang yang sudah di-discounted di muka, dan bank menagih akseptor secara penuh. Sementara pada bank syariah, bank tetap membayar penuh pada nasabah, namun nasabah dikenai biaya administrasi.

Hal lainnya, pada bank konvensional, setelah pembayaran didiscounted di muka, nasabah masih dikenai biaya administrasi. Disamping juga pada bank konvensional, invoice yang telah jatuh tempo dapat diperjualbelikan dengan discounted, di bank syariah transaksi semacam itu dilarang. Terakhir, pada bank konvensional sebelum jatuh tempo piutang tersebut dapat diperjualbelikan lagi kepada pihak lain, (bahkan bisa beberapa kali pindah tangan) sedangkan di bank syariah transaksi semacam itu juga dilarang. (SH)

 

Iklan