Bisnis-FranchiseJika sebelumnya pebisnis waralaba (franchisor maupun franchisee) bisa dengan tenang menjalankan bisnis meskipun usaha tidak terdaftar di Departemen Perdagangan, namun ke depan tidak akan demikian lagi. Pasalnya peraturan terbaru berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai perubahan PP No.16/2007 untuk waralaba Tanah Air yang rencananya akan diterbitkan pada Juli 2007 akan memuat pokok peraturan tentang penertiban usaha waralaba termasuk dalam hal kewajiban pendaftaran.

Berbeda dengan PP No 16/1997 yang tidak terlalu ketat mengatur tentang kewajiban mendaftarkan usaha waralaba oleh para pengusahanya, pada PP waralaba pengganti PP No.16/1997 tersebut akan memberlakukan kewajiban mengantongi surat tanda pendaftaran usaha waralaba (STPUW) baik untuk franchisor maupun franchisee.

Disinyalir lebih dari separuh pengusaha waralaba tidak mendaftarkan usaha waralabanya ke Depdag. Namun belum didapat data pasti tentang berapa jumlah bisnis waralaba yang terdaftar dan berapa yang tidak. Namun dari 200 lebih pengusaha waralaba asing yang beroperasi di Indonesia misalnya, hanya sekitar 80 pengusaha yang sudah terdaftar.

Padahal jika dilihat proses dalam mendapatkan sebuah STPUW tidaklah sulit. Seperti diuraikan ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar. “Untuk mendapatkannya mudah kok. Prosesnya gampang serta tidak dipungut biaya, dan tidak memakan waktu lama, paling cuma seminggu. Sudah seharusnya pengusaha waralaba memiliki STPUW,” katanya.

Lantas apa keuntungan pengusaha waralaba memiliki STPUW? Secara langsung mungkin pengusaha tidak akan merasakan manfaatnya. Tapi tentunya dengan memiliki STPUW pengusaha akan lebih aman. “Yang pasti kalau ada apa-apa dia (pengusaha yang memiliki STPUW,-Red) akan dilindungi. Kemudian kalau ada pendidikan dan pelatihan bisa diikut sertakan,” kata Anang. Disamping itu biasanya STPUW dibutuhkan jika sebuah usaha waralaba akan mengembangkan usaha ke kota atau daerah lain.

Ingin mengurus STPUW? Caranya gampang saja. Pebisnis di bidang waralaba mempersiapkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat, seperti perjanjian waralaba, akta pendirian dan atau perubahan perusahaan, surat ijin usaha perdagangan (SIUP), ijin usaha dari departemen teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), tempat ijin tempat usaha, bukti legalitas usaha dari pemberi waralaba serta leaflet atau katalog usaha. Jika persyaratan-persyaratan tersebut dilengkapi, maka pebisnis akan dengan mudah mendapatkan STPUW. (SH)